Polres KSB

Pencurian Berkedok Pembeli

2011-10-14T11:18:00.001+08:00

Maraknya tindak kejahatan di kabupaten sumbawa barat sudah sangat meresahkan masyarakat. Berbagai macam cara dan modus dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh si pelaku. Nasib baik belum berpihak pada SUPARDI, asal desa Seteluk tengah ini melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Seteluk pada tanggal 13 oktober 2011 pukul 09.00 wita, tentang pencurian yang dialami dikiosnya sendiri.
Kejadian naas tersebut dialaminya ketika seseorang datang ke kiosnya untuk berpura – pura menjadi pembeli,namun ketika korban (SUPARDI) meninggalkan tokonya sebentar saja,saat itulah si pencuri tidak membuang – buang kesempatan emasnya,ia langsung beraksi dengan menggasak 1 unit laptop dan 1 unit handphone milik korban yang berada di kios korban. Atas kejadian tersebut kepolisian sektor Seteluk terus mendalami kasus dan modusnya serta berupaya mengungkap pelaku pencurian tersebut, sampai saat ini dalam pengejaran aparat kepolisian sektor Seteluk. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam menjaga harta bendanya masing-masing,karena hal tersebut merupakan contoh bersama agar tidak terulang kembali,dan diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan hal – hal yang sifatnya mencurigakan kepada pihak kepolisian .(hendra fc)

M.Rizal : Kasus Bupati KSB, KPU RI Mengkaji dan Berkoordinasi dengan Kemendagri

2011-10-11T20:20:00.000+08:00

Taliwang KSB, SumbawaNews.Com - Setelah menerima lampiran putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 145 K/TUN/2011 Tanggal 4 Agustus 2011 yang menolak permohonan kasasi yang disampaikan tergugat, Zulkifli Muhadli, KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan surat ber-Nomor 270/115/KPU/X/2011 tertanggal 4 Oktober 2011 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbawa Barat, Muhammad Rizal, S.Sos. M.AP, menerangkan, konsultasi yang dilakukan KPU Sumbawa Barat adalah terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Putusan MA terkait dengan batalnya "Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun" Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang atas nama Zulkifli Muhadli sesuai dengan Putusan PTUN Mataram Nomor 24/G/2010/PTUN-MTR Tertanggal 22 Juni 2010. Dimana dokumen yang dipermasalahan itu telah dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 lalu.

Ditegaskan Rizal, konsultasi ini sangat penting dilakukan mengingat putusan kasasi MA dikeluarkan setelah melampaui tahapan Pemilu. Secara normatif, menurut Rizal, KPU Kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap hasil Pemilu jika Tahapan Pemilu telah berakhir. Tetapi mengingat ada aspirasi dari elemen masyarakat yang mempertanyakan relevansi Putusan MA tersebut dikaitkan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/KPU/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua Tim Kerja Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Ir. Busrah Hasan dan Mustakim Patawari, LM. perihal Jawaban Mengenai Laporan Kejanggalan terhadap Data Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Zulkifli Muhadli dan Mala Rahman), maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan beberapa hal kepada KPU RI di antaranya, terkait klausul Pasal 9 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang dikutip dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 264/KPU/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang menyatakan: ”apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat''.

''Pertanyaannya adalah sejauh mana ruang lingkup berlakunya aturan ini (peraturan KPU No 68 thn 2009) mengingat putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbit setelah seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 telah berakhir bersamaan dengan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Tanggal 13 Agustus 2010. Lantas sejauhmana lingkup kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penyelenggara Pemilu dalam mengeksekusi Putusan Kasasi MA ini, mengingat KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah dikeluarkan dari Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 24/G/2010/PTUN-MTR,'' ujarnya dengan nada tanya.

Tidak hanya itu, Rizal juga menjelaskan konsultasi KPU KSB dengan KPU RI, diharapkan agar langkah yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang meminta KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 K/TUN/2011 Tertanggal 4 Agustus 2011tidak salah.

Saat konsultasi dengan KPU RI, tim dari KPU KSB diakui Rizal, diterima oleh Endang Sulastri anggota KPU RI yang mengkoordinir Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada Tanggal 7 Oktober 2011 lalu. Dalam keterangan lisannya, Endang tutur Rizal, menyampaikan ruang lingkup berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pencalonan hanya terbatas pada saat Tahapan Pemilu berlangsung. Jika salah satu calon atau pasangan calon tidak memenuhi persyaratan karena adanya ketidakbenaran ijazah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat digugurkan pada saat itu, yaitu pada saat tahapan Pemilu masih berlangsung.

Terkait dengan kewenangan KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Penyelenggara Pemilu dalam mengeksekusi Putusan Kasasi MA terkait dengan pemenuhan salah satu persyaratan calon, dijelaskan Endang, KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan, apalagi KPU Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penelitian berkas secara benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. Mengingat rujukan hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah UU Nomor 32 Tahun 2004, maka rezim hukumnya adalah rezim pemerintahan daerah. Artinya, kewenangan terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan terkait dengan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menyangkut, persoalan yang dokordinasikan KPU Sumbawa Barat, selanjutnya KPU RI akan meminta Biro Hukumnya untuk melakukan pengkajian dan KPU RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.(ian)

Sumber : Sumbawanews.com

Akankah Jabatan Bupati KSB Berakhir?

2011-10-07T10:29:00.001+08:00

Judhiar Abdul Kadir

Taliwang KSB.Sumbawanews.com.- Dengan adanya putusan tetap tentang penolakan perkara kasasi Nomor: 145 K/TUN/2011 oleh tiga hakim MA tertanggal 04 Agustus 2011 bukankah pertanda akan berakhirnya rezim kepemimpinan Kyai Zulkifli Muhadli sebagai Bupati KSB ?

     Inilah pertanyaan serius berbagai elemen yang hingga saat ini belum bisa terjawab jelas, berakibat suhu politik ditingkat eksekutif, legislative dan yudikatif di Kabupaten bermotokan “Pariri Lema Bariri” itu terus menghangat.

      Salah satu anggota tim advokasi pasangan Busrah - Mustakim (Rahmat) Judhiar Abdulkadir yang dihubungi Sumbawanews.com, membenarkan, bahwa akan berakhirnya rezim Kyai-Mala untuk memimpin Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tinggal menghitung hari saja, karena pelantikannya tidak hanya telah melanggar pasal 116/2 dan 111/12 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan pasal 137 ayat (3), (4) dan (7) yang diatur dalam UU Pemilu, namun PTUN Mataram tanggal 22 Juni Nomor: 24/G/2010/PTUN.MTR serta putusan banding di Surabaya Nomor 144/B/2010/PT.TUN SBY tanggal 14 Oktober 2010, dengan jelas ijazah SRN atas nama Zulkifli Muhadli dinyatakan tidak sah demi hukum, “Untuk melengserkan Rezim Kyai-Mala itu hanya menghitung hari, karena tidak hanya didukung oleh keputusan tetap dari PTUN Mataram dan PT.TUN Surabaya saja, namun surat penolakan perkara kasasi Nomor: 145 K/TUN/2011 oleh tiga hakim MA tertanggal 04 Agustus 2011 tersebut telah memiliki hukum tetap,” Kata Judhiar via Ponaelnya Kamis (06/10).

      Untuk itu, pihaknya saat ini akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang tengah berjalan, sehingga kejelasan eksekusi dapat terpantau dengan jelas, “Kita saat ini tengah menunggu rekomendasi dari kemendagri tentang pembatalan pelantikan pasangan Bupati KSB terpilih, sehingga penetapan waktu eksekusinya jelas,” tegas Judhiar.

       Hal senada disampaikan D.Darmawan D.Ino, sudah saatnya penegak hukum serta para elit eksekutif, legislative untuk lebih tegas dan transparan dalam menuntaskan kasus tersebut, agar suhu politik KSB yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat bisa terang benderang, yang tentunya berbagai program pembangunan SDM-SDA dapat berjalan sesuai harapan, “Kami berharap agar para elit politik eksekutif dan legislative ikut memback up penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus yang selama ini terus membingungkan seluruh rakyat KSB,”   Imbuh Darmawan.

        Sementara itu Kuasa Hukum pasangan Dr.KH.Zulkifli Muhadli SH.MM – Drs.H.Mala Rahman Bupati dan Wakil Bupati KSB terpilih 26 April 2010, Syahrul Mustafa SH.MH pada sejumlah wartawan meluruskan, meskipun keputusan hukum tetap tentang keabsahan Ijazah SRN/68 atas nama Zulkifli Muhadli telah resmi dikeluarkan PTUN Mataram, PT.TUN Surabaya serta penolakan perkara kasasi dari Mahkamah Agung (MA) tersebut, namun tidak akan mempengaruhi jabatan Bupati dan Wakil Bupati KSB, sesuai rekomendasi pihak KPUD, KPU dan DPRD tentang penetapan pelantikan masa jabatan hingga 2015 mendatang, “Kami akan terus melakukan upaya hukum, sehingga tidak mempengaruhi jabatan Bupati dan wakil Bupati terpilih, sesuai penetapan hingga berakhir pada 2015 mendatang,” Jelas Syahrul. (Hong)

PEKERJA JEMBATAN TEMUKAN TENGKORAK MANUSIA DI KERTASARI

2011-10-05T22:19:00.004+08:00

Rabu, 5 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Desa Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat telah ditemukan 2 (Dua) kerangka manusia tanpa ada identitas yang jelas. Kerangka tersebut ditemukan oleh HILMAN, pekerja proyek pembangunan jembatan PT. Tinta Mas.

Kerangka manusia tersebut ditemukan pada saat melakukan penggalian tanah untuk pembuatan talut jembatan yang menghubungkan Desa Kertasari dengan Desa Tuananga. Kerangka – kerangka tersebut ditemukan pada kedalaman 50cm dalam keadaan berantakan dan hancur. Setelah dilakukan identifikasi oleh Anggot Polres Sumbawa Barat, kerangka manusia tersebut dikubur oleh Kepala Desa Kertasari bersama warga.

POLRES KSB TEMUKAN SENJATA API RAKITAN SAAT RAZIA

2011-10-05T22:12:00.002+08:00

Anggota Sat Lantas Polres Sumbawa Barat menemukan sebuah senjata api rakitan di dalam mobil Inova yang dikendarai oleh ASRI. Selain senjata rakitan, ditemukan pula 6 buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya.

Kronologis kejadiannya yaitu, pada hari Kamis, 29 September 2011 sekitar pukul 23.30 Anggota Polres Sumbawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Sumbawa Barat melaksanakan Razia kendaraan di pintu gerbang Pelabuhan Poto Tano. Saat itu melintas kendaraan Roda 4 merk Toyota Kijang Inova warna hitam dengan nomor Polisi DR 1854 EZ yang dikendarai oleh lelaki bernama ASRI dari Lombok Tengah.

Dalam mobil tersebut ASRI bersama 5 orang rekannya terpaksa diberhentikan oleh Anggota Sat Lantas Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan ASRI sebagai pengendara mobil tersebut tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, oleh karena itu pengendara mobil tersebut ditilang dengan pasal 288 ayat (2) UULAJR. Malam itu juga mobil tersebut dibawa ke Mapolres KSB sebagai barang bukti.

Jumat, 30 September 2011 sekitar pukul 19.00 wita, BOHARI datang ke Mapolres KSB menemui bagian tilang dengan membawa STNK mobil Inova tersebut guna menukar Barang Bukti. Pada saat dilakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, anggota Sat Lantas menemukan sebuah senpi rakitan laras pendek yang disimpan di dalam kap mobil tersebut.

Selain senjata api rakitan laras pendek, ditemukan pula di dalam kap mobil tersebut 6 buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan sarungnya, 1 buah linggis dan beberapa tali jerat terbuat dari plastik warna putih.

Atas penemuan ini, Anggota Sat Lantas yang melakukan pemeriksaan tersebut langsung menghubungi KA SPK Polres Sumbawa Barat dan Unit INAVIS Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap BOHARI. Dari hasil pemeriksaan, BOHARI yang saat itu datang bersama temannya mengaku tidak mengetahaui pemilik barang tersebut. Dia hanya disuruh oleh NURHASE (Pemilik Kendaraan-red) untuk menukar barang bukti 1 unit Toyota kijang INNOVA dengan 1 lembar STNK kendaraan.

Kapolda NTB Menjamin Keamanan Para Wisatawan

2011-10-04T11:21:00.001+08:00

Saat beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) seluas 500 hektar, Kapolda NTB Arif Wahyunadi dan Wagub NTB Ir.Badrul Munir menanam pohon di lokasi Depan Aula VIP BIL, Sabtu (1/10/2011).

Penanaman pohon itu sebagai wujud rasa Syukur kepada Allah SWT atas partisipasi semua pihak dalam mewujudkan keamanan di daerah Parawisata Lombok Tengah.

Arif Wahyunadi akan menjamin para wisatawan baik tingkat regional, nasional dan internasional serta masyarakat Loteng dalam masalah keamanan, “saya jamin masalah keamanan setelah beroperasinya BIL didaerah Loteng.“ jelas Kapolda NTB.

Sementara itu Gubernur NTB Dr.TGH.M. Zainul Madji dalam konfrensi persnya menegaskan bahwa masalah keamanan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. “Mari kita buang keraguan masalah keamanan di daerah Loteng sesudah beroprasinya Bandara Lombok, “ Imbuh Gubernur diamini oleh Kapolda NTB dan Hari Bhakti dirjen Kementian Perhubungan.

Usai acara Gubernur melakukan sidak di lokasi BIL dan berbicara dengan turis asing yang hendak Pulang ke daerah Asal. (Rosidi)

Sumber : Sumbawanews.com

Polres KSB Siap Fasilitasi Pertemuan Bilateral

2011-09-12T10:17:00.000+08:00

Kepala Polisi Resort (Kapolres) Sumbawa Barat, Kompol. Hadi Gunawan, S.Ik, mengaku pihak Polres KSB bersedia menjadi fasilitator pertemuan antara pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Managemen PT Newmont Nusa Tenggara, dalam upaya menyelesaiakan konflik yang berujung kepada aksi yang dilakukan sejumlah masyarakat KSB khususnya warga di wilayah lingkar Tambang.

Dikatakan Hadi Gunawan, pihaknya juga tidak menghendaki ketegangan yang terjadi dibeberapa wilayah lingkar tambang berlarut-larut. Oleh karenanya Pemkab dan Newmont harus duduk bersama untuk segera menemukan solusi terbalik sehingga rakyat tidak lagi menjadi korban dari konflik yang terjadi antara Pemda KSB dan Newmont.

Diakui Hadi sapaan Kapolres KSB, pihak PT Newmont sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pertemuan dengan Pemda KSB. ''Insya Allah hari Senin ini pertemuan bisa digelar agar semua persoalan bisa diselesaikan. Kami juga tidak ingin kondisi ini berlarut-larut,''harapnya saat dikonfirmasi SumbawaNews.Com via selulernya.

Sementara itu, sebelumnya Manager Publik Relation (PR) PT Newmont, Rubi Purnomo, mengaku keinginan Kapolres KSB untuk memfasilitasi pertemuan Bilateral antara Pemerintah KSB dan Manajemen PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) direspon positif oleh pihak Newmont.

"Perusahaan tidak berkeberatan untuk bertemu jika diperlukan,''ungkapnya sembari mengatakan PTNNT tidak mentolerir tindakan-tindakan anarkis karena hal tersebut melanggar hukum dan tidak membawa kebaikan untuk semua pihak.

Kabag Humas Pemda KSB, Yahya Soud menjelaskan Pemda KSB telah menugaskan Kadis Nakertrans untuk membicarakan hal tersebut dengan Manajemen PTNNT, "disepakati untuk dimusyawarakan hari senin mendatang di Taliwang." ungkapnya

Disisi lain tambah Yahya, Pemda KSB juga telah menugaskan para Camat untuk memantau dan menenangkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis. (ian/arh)

sumber : sumbawanews.com

Hadi Gunawan: Tidak Benar Penembakan Terjadi di Dalam Masjid

2011-09-12T10:14:00.000+08:00

Kapolres Sumbawa Barat Hadi Gunawan membantah bahwa aparat Brimob yang mengamankan aksi unjuk rasa di sekongkang, Jum'at (9/9/2011) kemarin menembaki masyarakat yang sedang berdoa di Masjid Jami Sekongkang.

"Tidak benar, aparat kami melakukan penembakan di Masjid." ungkap Hadi kepada Sumbawanews.com, Sabtu (10/9/2011).

Diakui oleh Hadi, aparatnya memang melakukan pelepasan gas air mata dilokasi aksi, namun sama sekali tidak melakukan penembakan kepada siapapun didalam Masjid, "Kami juga muslim, masa harus menembaki umat sendiri yang sedang beribadah." terang Hadi.

Hadi menegaskan, beberapa orang yang terkena tembakan peluru karet bukan berada di dalam Masjid tapi di sekitar jalan di KM 8 tersebut yang kebetulan terdapat pengunjuk rasa. "Mereka shalat di lokasi aksi, bukan di masjid." terangnya.

Dijelaskannya, Aparat melakukan tindakan pembubaran karena massa yang melakukan aksi tidak mau membubarkan diri, "Kami telah melakukan pendekatan persuasif namun mereka tetap bertahan dan coba menyerang petugas." ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Salah seorang tokoh masyarakat setempat Amin mengungkapkan bahwa aparat Brimob melakukan penyerangan kepada Jamaah yang sedang berdo'a.

"Pada Saat itu kami lagi baca doa, tiba-tiba anggota Brimob melakukan penyerangan ke para Jamaah sholat dengan cara melemparkan gas air mata dan menembakan peluru karet." ungkap tokoh masyarakat Sekongkang Amin yang luput dari tembakan aparat kepada Sumbawanews Sabtu (10/9/2011) siang.

Akibat dari tembakan tersebut Iman Masjid Jami Sekongkang H. Najamuddin terkena peluru karet dibagian pelipis kanan dan luka robek dengan 12 jahitan.

Diceritakannya, Sebelum penembakan tersebut aparat Brimob telah menyita semua senjata yang dimiliki masyarakat berupa parang, tombak, pedang dan senapan angin. "setelah masyarakat di lumpuhkan senjatanya dengan alasan wakil Bupati akan datang, tiba-tiba anggota Brimob langsung melakukan penyerangan kepada para pendemo." terangnya.

Sementara itu Manager Humas PTNNT Rubi Purnomo menjelaskan setelah secara damai pihak yang berwajib membuka blockade jalan akses ke lokasi tambang Batu Hijau yang tidak sesuai dengan hukum, yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa kemarin, ada beberapa orang pengunjuk rasa yang melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrokan dengan pihak yang berwajib semalaman. "Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap insiden tersebut." ungkapnya.

Menurut Rubi tindakan anarkis adalah perbuatan melanggar hukum dan tidak akan membawa kebaikan bagi semua pihak. Manajemen PTNNT meminta semua pihak dapat bersabar agar tim investigasi proses rekrutmen dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan perusahaan dapat menyampaikan informasi tentang kelanjutan dari proses rekrutmen tersebut. (Edi C / arh)

sumber : sumbawanews.com

Warning! Status Gunung Tambora Meningkat Dari Waspada Ke Siaga

2011-09-11T10:47:00.000+08:00

Masyarakat di sekitar Gunung Tambora dan pengunjung/ wisatawan tidak diperbolehkan melalukan aktivitas apapun di G. Tambora dalam Kawasan Rawan bencana III (KRB III) dan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas G. Tambora terkait dengan status Gunung Tambora yang meningkat dari Waspada Ke Siaga.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) DR. Surono menyatakan masyarakat di sekitar G. Tambora diharap tenang, tidak tepancing isyu-isyu tentang letusan G. Tambora.

Dijelaskannya status gunung tambora meningkat dari waspada ke Siaga berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, "maka terhitung tanggal 8 September 2011, pukul 16.00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III)." jelasnya melalui situs resmi PVMBG.

Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan meningkatkan pemantauan secara intensif guna melakukan evaluasi kegiatan G. Tambora dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Satlak PB dan Satkorlak PB) setempat. Status kegiatan G. Tambora akan diturunkan/dinaikkan kembali jika terjadi penurunan/ peningkatan aktivitas vulkanik.

Surono menjelaskan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (selaku Ketua SATKORLAK PB) dan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima (Ketua SATLAK PB) tentang aktivitas G. Tambora. Untuk itu masyarakat diharapkan selalu mengikuti arahan dari SATLAK PB dan SATKORLAK PB.

"Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung." terangnya.(sn01)

Berikut penjelasan lengkap tentang Status Gunung Tambora :

Gunungapi Tambora terletak di Kabupaten Dompu dan Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara geografi terletak pada posisi 08°15,00’ Lintang Selatan dan 118°00,00 Bujur Timur dengan ketinggian 2851 meter di atas permukaan laut (dpl).

Kegiatan gunungapi Tambora yang tercatat dalam sejarah berupa letusan paroksimal Tambora tahun 1815, diawali dengan peristiwa gemuruh yang menggelegar, diikuti dengan lontaran hujan abu pada tanggal 5 April 1815. Letusan paroksimal terjadi pada tanggal 10 April 1815 dan berakhir pada tanggal 12 April 1815. Letusan ini diiringi halilintar sambung menyambung bagaikan ledakan bom atom, terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya bahkan terdengar sampai di P. Bangka dan Bengkulu. Pada periode tahun 1847 – 1913 terjadi erupsi di bagian dalam kaldera yang menghasilkan leleran lava dan terbentuknya Kawah Doro Api Toi.

Berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, maka terhitung tanggal 30 Agustus 2011, pukul 11:00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Normal (Level I) menjadi Waspada (Level II).

Berikut disampaikan evaluasi kegiatan G. Tambora dalam kurun waktu 30 Agustus 2011 – 7 September 2011 berdasarkan pengamatan visual dan kegempaan, sebagai berikut:

II. Visual
Pengamatan visual dilakukan dari arah Pos PGA Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai berikut :

- Tanggal 30 Agustus 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 31 Agustus 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 1 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 2 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 3 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 4 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 5 September 2011, teramati adanya hembusan asap kawah berwarna putih tipis setinggi 10 meter dari bibir kaldera.

- Tanggal 6 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

- Tanggal 7 September 2011, tidak teramati adanya hembusan asap kawah.

III. Kegempaan
Jenis gempa yang terekam selama 30 Agustus 2011 hingga 8 September 2011 adalah sebagai berikut :

- Tanggal 30 Agustus 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-8.5 mm (dominan 5 mm) , 1 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 9 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 2 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 10 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 31 Agustus 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 0.5-5 mm (dominan 1 mm) , 2 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), dan 8 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 1 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-3 mm (dominan 1 mm) , 2 Gempa Low Frequency (LF), 15 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 2 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 13 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 2 September 2011, terekam 11 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-9 mm (dominan 5 mm) , 6 Gempa Low Frequency (LF), 4 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 4 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 3 September 2011, terekam 4 Gempa Low Frequency (LF), 5 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 5 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 4 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 4 September 2011, terekam 11 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-6 mm (dominan 5 mm) , 1 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 6 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 3 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 7 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 5 September 2011, terekam 4 kali Gempa Tremor dengan amplitude maksimum 1-4 mm (dominan 1 mm) , 1 Gempa Low Frequency (LF), 7 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 11 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 1 kali Gempa Terasa sebesar I MMI, 3 kali Gempa Tektonik Lokal (TL) dan 5 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 6 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 1-3 mm (dominan 1 mm) , 4 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 7 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), dan 2 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

- Tanggal 7 September 2011, terekam Gempa Tremor menerus dengan amplitude maksimum 0.5-5 mm (dominan 1 mm) , 6 kali Gempa Vulkanik Dangkal (VB), 40 kali kejadian Gempa Vulkanik Dalam (VA), 1 kali Gempa Tektonik Lokal (TL), dan 5 Gempa Tektonik Jauh (TJ).

IV. Evaluasi
Peningkatan aktivitas G. Tambora teramati dengan meningkatnya aktivitas kegempaan dan visual, terutama Gempa Vulkanik Dalam dan Vulkanik Dangkal. Gempa Vulkanik Dalam terus mengalami peningkatan hingga 7 September 2011 sejumlah 32 kali Gempa Vulkanik Dalam (VA) hanya dalam 6 jam. Peningkatan aktivitas vulkanik berupa Gempa Vulkanik Dalam dan Vulkanik Dangkal dikhawatirkan akan memicu peningkatan aktivitas vulkanik yang lebih besar.

V. Potensi Bahaya
Letusan paroksimal Tambora tahun 1815 mengeluarkan lontaran hujan abu dengan Volume material letusan yang dilontarkan ke udara mencapai 100-150 km3 dengan tinggi payung letusannya diperkirakan mencapai 30-40 km di atas gunungapinya.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) III berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun, dan pada radius 3 km berpotensi terlanda lontaran batu pijar dan hujan abu lebat.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) II berpotensi terlanda awan panas, aliran lava dan gas beracun, dan pada radius 5 km berpotensi terlanda lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran lahar, gas beracun, dan air dengan keasaman tinggi.
Pada Kawasan Rawan Bencana (KRB) I berpotensi terlanda lahar, dan pada radius 8 km berpotensi terlanda hujan abu dan kemungkinan dapat terkena lontaran batu (pijar).

VI. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data visual dan kegempaan, maka terhitung tanggal 8 September 2011, pukul 16.00 WITA, status kegiatan G. Tambora dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III).
Sehubungan dengan peningkatan status tersebut, maka Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan meningkatkan pemantauan secara intensif guna melakukan evaluasi kegiatan G. Tambora dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah (Satlak PB dan Satkorlak PB) setempat. Status kegiatan G. Tambora akan diturunkan/dinaikkan kembali jika terjadi penurunan/ peningkatan aktivitas vulkanik.

VII. Rekomendasi

Sehubungan dengan status kegiatan G. Tambora “SIAGA (LEVEL III)” maka direkomendasikan:

Masyarakat di sekitar G. Tambora dan pengunjung/ wisatawan tidak diperbolehkan melalukan aktivitas apapun di G. Tambora dalam Kawasan Rawan bencana III (KRB III) dan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas G. Tambora. Masyarakat di sekitar G. Tambora diharap tenang, tidak tepancing isyu-isyu tentang letusan G. Tambora.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat (selaku Ketua SATKORLAK PB) dan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima (Ketua SATLAK PB) tentang aktivitas G. Tambora.
Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari SATLAK PB dan SATKORLAK PB.
Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Tambora di Desa Pekat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

sumber :sumbawanews.com

Operasi Tambang PT Newmont Nusa Tenggara Kembali Normal

2011-08-08T10:20:00.000+08:00

Para pengunjuk rasa yang telah membatasi akses ke tambang Batu Hijau dengan cara menutup jalan, telah dibubarkan dengan damai oleh yang berwajib. Pihak berwajib telah memberitahukan kepada manajemen PTNNT bahwa dimulai hari ini PTNNT dapat kembali beroperasi seperti biasa dan karyawan dapat berangkat ke tempat kerja secara aman.

“Kami telah membatalkan proses rekrutmen karyawan dan telah menyetujui akan mengkaji keluhan serta dugaan-dugaan negatif yang dilontarkan oleh para demonstran kemarin. Kami juga akan mengkaji ulang kuota serta alokasi posisi yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan dan desa”, kata David Lilley, General Manager Operations PTNNT.

Manajemen PTNNT menyampaikan terima kasih kepada instansi pemerintah dan pihak berwajib yang tetap memberi dukungan selama demonstrasi berlangsung dan telah membuka kembali jalan umum dan jalan akses menuju area tambang Batu Hijau. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan perusahaan sehingga operasi PTNNT kembali berjalan dengan normal.

“Penghargaan kepada para karyawan yang telah berdedikasi selama masalah ini berlangsung. Kami juga berharap untuk melanjutkan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan proses rekrutmen yang fair dan terbuka kembali beberapa minggu yang akan datangi”, tambah David Lilley

sumber : sumbawanews.com

Massa yang Blokade Jalan Dibubarkan

2011-08-08T10:19:00.000+08:00

Blokade jalan negara dan akses road kilometer delapan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dilakukan warga lingkar tambang selama hampir sepekan berakhir, kemarin.

Ratusan massa yang protes dipicu penerimaan karyawan PTNNT dan sub kontraktor permanen dibubarkan aparat.

Pembubaran paksa ini dimulai pagi sekitar pukul 08.30 Wita. Ratusan personel Brimob dan anggota Polres KSB dikerahkan untuk membubarkan massa yang berkumpul di Terminal Utama Gate (Pintu) Benete, Kecamatan Maluk dan akses road kilometer delapan poin lima, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang.

Pantauan Lombok Post, ratusan aparat keamanan sejak awal disiagakan di Terminal Benete. Dengan serangam lengkap, aparat yang dilengkapi pakaian anti huru hara ini mulai menyisir dan mendesak mundur ratusan massa yang masih bertahan di sekitar terminal. Pembubaran ratusan massa ini berlangsung aman. Para pendemo yang mengetahui jumlah personel kepolisian cukup banyak, nampaknya keder juga dan memilih meninggalkan lokasi aksi.

Secara perlahan, ratusan massa ini digiring aparat meninggalkan lokasi. Meski terdesak, beberapa diantara massa itu masih melakukan unjuk rasa di Desa Pasir Putih. Mereka terus didesak mundur lantaran aksi mereka mengganggu arus lalu lintas. Meski tidak ada perlawanan, lima warga diamankan petugas. Kelimanya diduga mengganggu ketertiban umum, meskipun sudah diminta bubar secara baik-baik.

Demikian halnya di Desa Benete. Di tempat ini puluhan warga juga tetap nekat melakukan aksi blokir jalan, tepatnya di depan Kantor Camat Maluk. Tindakan yang sama diterapkan polisi. Beberapa orang massa termasuk kendaraan bermotor yang dinilai dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas ikut diamankan.

Di kilo meter delapan, ratusan personel Brimob Polda NTB dikerahkan untuk membubarkan secara paksa aksi warga dari Desa Sekongkang Bawah. Meski tidak sebanyak massa aksi beberapa hari sebelumnya, aparat keamanan sempat menemukan belasan warga yang tetap bertahan. Diduga, karena melihat jumlah personel aparat lebih banyak, warga secara sukarela memilih untuk kembali ke perkampungan. Aksi blokir warga di akses road ini menjadi yang paling lama. Selama aksi protes berlangsung, warga bahkan rela menginap di tempat itu dengan tujuan melakukan pemblokiran terhadap akses menuju lokasi tambang Batu Hijau itu.

Satu eskavator dikerahkan untuk membersihkan akses road delapan. Batang pohon dan beberapa benda keras yang dipalang di tengah jalan dibersihkan. Pembubaran warga ini berlangsung cukup singkat dan tanpa kendala berarti.

Sementara di Desa Goa, Kecamatan Jereweh warga masih melakukan aksi penghadangan. Bedanya, kali ini warga memilih untuk berdiam diri, mereka tidak melakukan aksi sweeping maupun penghadangan terhadap karyawan maupun fasilitas bergerak yang berhubungan dengan parusahaan asal Amerika itu.

Informasi Lombok Post, setelah aksi blokir warga berakhir, direncanakan perusahaan akan kembali melakukan operasi. Karyawan perusahaan tambang tembaga dan emas itu akan kembali bekerja.

Opsi dengan mengerahkan ratusan aparat keamanan untuk membubarkan massa aksi ini sempat dikhawatirkan terjadi bentrok. Namun kekhawatiran itu tidak terbukti. Tanpa perlawanan aparat berhasil membubarkan massa. ‘’Kami khawatir kalau terjadi bentrok akan berimbas lebih luas. Tapi alhamdulillah, pembubaran paksa itu berlangsung aman dan lancar,’’ ujar beberapa warga kecamatan Maluk, kemarin.
Pasca dilakukan pembubaran paksa, operasional PTNNT yang sebelumnya sempat terhenti akhirnya kembali berjalan normal.

PTNNT melalui siaran persnya yang diterima Lombok Post, kemarin mengatakan, pengunjukrasa yang telah membatasi akses ke tambang Batu Hijau dengan cara menutup jalan, telah dibubarkan dengan damai oleh pihak berwajib. Pihak berwajib telah memberitahukan kepada manajemen PTNNT bahwa perusahaan dapat kembali beroperasi seperti biasa dan karyawan dapat berangkat ke tempat kerja secara aman.

‘’Kami telah membatalkan proses rekrutmen karyawan dan telah menyetujui akan mengkaji keluhan serta dugaan-dugaan negatif yang dilontarkan oleh para demonstran kemarin. Kami juga akan mengkaji ulang kuota serta alokasi posisi yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan dan desa'', kata David Lilley, General Manager Operations PTNNT melalui siaran persnya.

Manajemen PTNNT menyampaikan terima kasih kepada instansi pemerintah dan pihak berwajib yang tetap memberi dukungan selama demonstrasi berlangsung dan telah membuka kembali jalan umum dan jalan akses menuju area tambang Batu Hijau. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerja sama dengan perusahaan sehingga operasi PTNNT kembali berjalan dengan normal.

‘’Penghargaan kepada para karyawan yang telah berdedikasi selama masalah ini berlangsung. Kami juga berharap untuk melanjutkan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan proses rekrutmen yang fair dan terbuka kembali beberapa minggu yang akan datang'', tambah David Lilley.(far/lil)

sumber : lombokpost.co.id

Atasi Konflik Naker PTNNT, 120 Polisi Diterjunkan

2011-08-06T11:02:00.000+08:00

Sedikitnya 120 personel polisi diterjunkan untuk mengamankan aksi protes di sejumlah desa dan Kecamatan terkait rekrutmen tenaga kerja PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Hadi Gunawan SH SIK, ketika dikonfirmasi Gaung NTB melalui saluran telepon seluler mengatakan, di aksi demonstrasi itu, tidak ada korban baik di pihak demonstran maupun dari aparat.
“Sempat terjadi aksi saling dorong antara warga pengujuk rasa dengan aparat, lantaran menuntut ingin bertemu dengan pihak PT NNT,” katanya sembari menjelaskan bawah warga tidak puas dengan hasil pengumuman tes proyek Batu Hijau.
Diutarakannya, demonstran berkumpul di Gate Benete sejak pukul 10.00 Wita. Namun pada pukul 14.30 wita, warga pendemo mulai berkurang hingga menjadi 20 orang, lantaran warga belum juga ditemui oleh pihak menejemen PT NNT yang menurut informasinya mereka sedang rapat.
Sejumlah warga bertahan dan hanya bisa duduk di Gate Benete.

sumber : www.gaungntb.com

Kesal Rekrutmen Tak Adil, Warga Blokir Tambang Newmont

2011-08-02T14:46:00.000+08:00

Ratusan warga Sumbawa Barat yang bermukim di lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), memblokir satu-satunya akses jalan ke lokasi lubang tambang Newmont di Batu Hijau, Sumbawa Barat. Pemblokiran sudah memasuki hari kedua. Warga marah, karena rekrutmen tenaga kerja oleh perusahaan dinilai tidak adil.

Pemblokiran terjadi di kilometer delapan menuju lubang tambang, arah timur pintu utama tambang di Desa Benete, Kecamatan Maluk. Warga memblokir satu-satunya jalan akses itu dengan mendirikan tenda, dan menebang pohon.

Selain sebagai jalan akses kendaraan tambang dan karyawan, jalan ini juga menghubungkan lokasi lubang tambang dengan pelabuhan konsentrat Newmont.

Amir, warga Sekongkang, satu dari 17 desa lingkar tambang yang berada di lokasi kejadian menuturkan, diantara yang memblokir jalan tambang adalah perempuan dan anak-anak.

"Mereka hanya duduk-duduk di tenda. Sebagian yang lain menebang pepohonan. Pemblokiran sudah berlangsung sejak hari Senin jam sembilan pagi kemarin," katanya pada detikFinance dihubungi dari Mataram melalui sambungan telepon, Selasa (2/8/2011).

Jalan tambang milik Newmont itu, dibatasi pagar kawat sebagai pengaman. Warga yang memblokir jalan itu kata Amir, bisa sampai di lokasi, setelah memanjat tanggul dan melompati pagar.

"Sebagian ada yang terlihat mempersenjatai diri dengan senjata tajam, ada juga batu-batu yang dikumpulkan," katanya.

Satuan polisi dari Polres Sumbawa Barat sudah sampai di lokasi. Polisi berada jarak sepuluh meter dari area pemblokiran. Sejauh ini belum didapat informasi, apakah pemblokiran yang memasuki hari kedua ini, mengganggu aktivitas perusahaan atau tidak.

"Dari pemblokiran kemarin, kendaraan tambang, tidak bisa melalui jalan akses ini," kata Amir.

Warga memblokir jalan, karena kesal, menyusul pengumuman rekrutmen 235 tenaga kerja oleh manajemen Newmont. Banyak warga yang mendapat rekomendasi dari desa lingkar tambang dengan sepengetahuan community relation Newmont, belakangan tidak lulus. Warga menilai, yang banyak lulus adalah warga luar.

Tadi malam, warga Desa Sekongkang Atas dan Desa Sekongkang Bawah, lokasi yang paling dekat dengan lubang tambang Newmont, juga mengamuk dan merusak kantor desa setempat. Ini setelah warga mendapat informasi, bahwa yang lulus dalam rekrutmen tenaga kerja itu adalah keluarga dekat para kepala desa.

Warga memecahkan kaca jendela, melempari kantor dengan batu, dan mengobrak abrik semua berkas yang ada di kantor desa. Aksi warga surut, setelah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat turun tangan.

sumber : detikfinance.com

Madura Geger, Seorang Polisi Tewas Ditembak

2011-08-02T09:44:00.001+08:00

Peristiwa pembunuhan menggegerkan terjadi di Madura. Seorang anggota Polres Bangkalan, Briptu Erik S, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian punggung.

Selain luka tembak, jenazah anggota polisi lalu lintas itu ditemukan dalam keadaan telanjang menggunakan celana dalam warna biru muda dengan luka memar di dahi, Pukul 16.15 Wib, Senin (1/8/2011).

Informasi yang diterima detiksurabaya, senjata api korban dilaporkan raib. Sedangkan di sekitar TKP ditemukan seragam polisi atas nama korban dan kaos kaki hitam TNI.

Sebelum ditemukan tewas, korban pada Pukul 15.00 Wib dikabarkan melaksanakan patroli ke Jalan Patapan. Pada Pk 15.30 Wib, korban melakukan menilang seorang pelajar bernama M Farid, yang mengendarai motor Nopol M 3440 AV.

Informasi dari Farid seperti yang diterima detiksurabaya.com, korban juga sempat berbicara dengan 2 oorang yang mengenakan seragam Polri dengan tutup kepala baret Provos dan seorang berpakaian safari yang menumpang kendaraan Toyota Kijang kapsul warna hitam.

Hingga berita ini ditulis Pukul 22.30 Wib, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.(gik/gik)

sumber : detiksurabaya.com

PTNNT Mulai Bangun POLSEK Sekongkang

2011-08-02T09:39:00.001+08:00

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) memulai pembangunan gedung Polisi Sektor (Polsek) Sekongkang, yang ditandai dengan pengecoran perdana oleh Komisaris Besar Polisi Martono, Inspektorat Pengawasan Daerah (IRWASDA) POLDA NTB, di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (28/7). Pembangunan gedung Polsek Sekongkang menjadi salah satu proyek infrastruktur PTNNT yang diperuntukkan bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di lingkungan POLRES KSB.

Arif Perdanakusumah, Manajer Senior Hubungan Eksternal PTNNT dalam pidato sambutannya menyatakan bahwa pembangunan gedung ini merupakan hasil kerjasama antara perusahaan, POLDA NTB, dan POLRES KSB. “Selain hasil kerjasama perusahaan dengan pihak kepolisian, pembangunan ini juga merupakan wujud komitmen perusahaan untuk membantu pihak kepolisian dalam hal ini memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Sekongkang,” kata Arif Perdanakusumah.

Dikatakan lebih lanjut bahwa bangunan ini mempunyai luas bangunan seluas 475m2 yang pembangunannya akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan dalam tahun ini dan tahap kedua akan dilakukan pada 2012. Pada tahap pertama ini, kami akan menyelesaikan pembangunan seluas 261m2 dan sisanya pada 2012. “Biaya pembangunan akan menghabiskan dana sebesar Rp900juta dan proyek dikerjakan oleh kontraktor lokal,” kata Arif.

Menurut Arif, pembangunan dan perkembangan ekonomi di Sekongkang dan wilayah bagian selatan Sumbawa ini ke depan akan semakin pesat dan memberikan dampak ekonomi yang begitu besar, sehingga keberadaan Polsek Sekongkang ini akan menjadi sangat penting, khususnya untuk memberikan rasa aman serta memastikan pembangunan di wilayah selatan KSB bisa berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah KSB. Sedangkan dari sisi perusahaan, tentu akan merasakan manfaat yang sangat besar mengingat tambang Batu Hijau telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional sejak pada 1997.

“Kami berharap bangunan ini dapat bermanfaat optimal dan juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian atas dukungan serta kerjasamanya selama ini. Semoga kerjasama ini bisa ditingkatkan di kemudian hari,” kata Arif.

Sementara IRWASDA Kombes Pol Martono menyampaikan bahwa situasi saat ini memang Polri masih memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah kekurangan sarana prasarana seperti adanya markas kepolisian. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada PTNNT yang turut berpartisipasi memberikan hibah dukungan dengan membangun markas Polsek Sekongkang. “Ini merupakan partisipasi yang sangat besar bagi kami POLDA NTB khususnya POLRES KSB. Ini merupakan wujud pasrtisipasi masyarakat kepada Polri. Untuk itu kita anggota Polri harus menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit yaitu dengan meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pengamanan kepada masyarakat,” demikian Martono.

“Setelah bangunan ini selesai dan diterima, Insyaallah kami akan merawat dan manfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka melayani masyarakat,” kata Martono.

Selain membangun Polsek Sekongkang, PTNNT juga telah membangun dua fasilitas kepolisian di wilayah KSB yaitu pembangunan POLSEK MALUK dan Pembangunan Asrama POLRES KSB. ***

sumber : sumbawanews.com

Jadwal Tanding Timnas Indonesia Grup E Pra-Piala Dunia 2014

2011-08-01T23:19:00.000+08:00

Dari hasil drawing, Timnas Indonesia tergabung dalam grup E kualifikasi grup Pra-Piala Dunia 2014 Brasil. Firman Utina Cs akan melakoni laga pertama menghadapi Iran, tim unggulan Grup E.

Laga yang digelar 2 September mendatang di Teheran melaewan Iran. Kemudian pasukan Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Glora Bung Karno, 6 September. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia di ajang Pra-Piala Dunia 2014:

2 September 2011
Iran vs Indonesia
Bahrain vs Qatar

6 September 2011
Qatar vs Iran
Indonesia vs Bahrain

11 Oktober 2011
Iran vs Bahrain
Indonesia vs Qatar

11 November 2011
Qatar vs Indonesia
Bahrain vs Iran

15 November 2011
Qatar vs Bahrain
Indonesia vs Iran

29 Februari 2012
Iran vs Qatar
Bahrain vs Indonesia

sumber : yahoo.com

PPS Ditargetkan Terbentuk Desember 2011

2011-07-22T09:26:00.000+08:00

Pasca persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Pulau Sumbawa sebagai Pemekaran Dari Provinsi NTB oleh Gubernur NTB pada Senin 18 Juli 2011 lalu, Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta dan Mataram langsung mengadakan konsolidasi di Jakarta, pada Kamis (21/7) malam di Resto Gandhi Jakarta Pusat.

"PPS Harus terbentuk pada Desember 2011, dan tolong buat timeline rincinya." pinta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fahri Hamzah dalam rapat konsolidasi tersebut.

Fahri sangat yakin, pada akhir tahun ini PPS bisa diundangkan di DPR RI. Terkait dengan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada ) yang disusun oleh Kemendagri saat ini, Fahri melihat tidak menjadi ganjalan. "Hingga saat ini desertada tersebut belum diakui oleh DPR RI, dan ini kerjaan politis." terang Fahri.

Target Fahri untuk mewujudkan PPS pada Desember 2011 juga diperkuat oleh anggota Komisi II DPR RI Harun Alrasyid. "Setelah adanya rekomendasi dari Gubernur NTB, upaya lobi di DPR RI lebih mudah, dan kita targetkan pada akhir tahun 2011 PPS terbentuk."terang Harun.

Harun juga menginformasikan, lembaran hak inisiatif pembentukan PPS juga telah ditandatanganinya, "Proses hak inisitif anggota DPR RI yang digalang oleh Fahri saya juga telah tandatangani." info Harun.

Selain dihadiri oleh Fahri dan Harun, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda NTB H.M.Nur, ketua KP3S Jakarta Dr.H.Sanusi, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin, wakil Ketua KP3S Jakarta Amir Jawas dan Manimbang Kahariady, Wakil Sekretaris KP3S Jakarta M.Amin, Bendahara KP3S Mataram H. Abdullah dan Ketua Kaukus Muda KP3S Arif Hidayat.

Sementara itu Sekda NTB H.M. Nur menyampaikan pesan Gubernur NTB saat menandatangani rekomendasi PPS yang intinya pemekaran ini akan mensejahterahkan masyarakat pulau Sumbawa.

"Pak Gubernur juga berharap pemekaran ini jangan sampai memecah belah antara Lombok dan Sumbawa, semua masih tetap satu dan akan saling membangun." ujar Sekda NTB. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Akhirnya Gubernur NTB Tandatangani Rekomendasi PPS

2011-07-19T09:02:00.000+08:00

Gubernur NTB Dr.TGB. Zainul Madji akhirnya menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Senin 18 Juli 2011 sekitar pukul 18.45 wita.

"Setelah rekomendasi ini ditandatangani Gubernur, Sekretaris Daerah NTB H. Muhammad Nur, SH., MH langsung memberitahukan perkembangan terbaru." ungkap Ketua KP3S Jakarta dr.H. Sanusi, saat rapat konsolidasi KP3S Jakarta di Slipi Plasa Jakarta, Senin (18/7) malam.

Langkah selanjutnya mengoptimalkan lobi ditingkat DPR RI dan Depdagri, "Bola sekarang berada di tangan KP3S Jakarta agar rekomendasi Gubernur ini bisa melengkapi kekurangan syarat administrasi di DPR RI dan Depdagri." jelas Sanusi.

Tarik ulur penandatanganan rekomendasi ini membuat KP3S di daerah dan Jakarta gerah, bahkan sudah dipersiapkan berbagai aksi guna mendesak Gubernur NTB untuk segera menandatangani rekomendasi tersebut.

Sebelumnya Gubernur NTB berjanji akan mendatangani rekomenasi ini pada pukul 08.00 wita namun diundur hingga pukul 14.00 wita dan karena Gubernur mendadak ada acara lain. "Tiba-tiba menjelang petang ada kabar Gubernur telah menandatangani rekomendasi tersebut." ungkap Sanusi yang terus memantau posisi rekomendasi ini dalam seminggu terakhir.

Sementara itu, Sekretaris KP3S Jakarta Yan Sirajuddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan puluhan mahasiswa untuk mengadakan aksi di kantor penghubung NTB. "Setelah kami mendengar Gubernur NTB batal menandatangani rekomendasi pada pukul 14.00 wita kami langsung mengadakan konsolidasi dengan target aksi kantor penghubung NTB karena dikabarkan Gubernur NTB akan berada dikantor penghubung tersebut." ungkap Yan.

Aksi ini terpaksa dibatalkan, karena tiba-tiba gubernur NTB menandatangani rekomendasi tersebut pada petang harinya. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Awas, Penipuan Bermotif Bantuan Masjid

2011-07-18T13:21:00.001+08:00

Penipuan dengan motif bantuan masjid mulai marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima. Itu terungkap, menyusul banyaknya pengurus masjid, musala, kepala dusun hingga kepala desa yang datang pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Sabtu lalu, tercatat sebanyak 11 orang yang terdiri atas kepala desa, kepala dusun maupun pengurus masjid dan musala yang datang ke Kantor Sosial Kabupaten Bima. Mereka mengaku mendapat telepon dari staf Dinas Sosial Kabupaten bernama Ismail, menyebutkan ada bantuan untuk masjid setempat senilai Rp 250 juta.

‘’Karena dalam dua minggu ini sudah puluhan orang pengurus masjid, kepala desa maupun kepala dusun yang datang menanyakan bantuan pada Kantor Dinas Sosial, kitapun menanyakan dari mana sumber informasi itu,’’ kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Abdul Wahab Usman SH.

Dari pengakuannya, mereka mendapat telepon dari orang yang mengaku bernama Ismail, staf Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bima dengan nomor HP 085219305xxx. Oknum menyebutkan mereka akan mendapat bantuan masjid sebesar Rp 250 juta.

Untuk meyakinkan pengurus masjid tersebut, oknum yang mengaku bernama Ismail meminta orang yang menjadi sasaran itu untuk menelpon ke nomor HP 082123349977, atas nama Baharudin. ‘’Baharudin itu disebut sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB,’’ terangnya.

Setelah berkomunikasi dengan oknum yang mengaku Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Baharudin, para korban semakin yakin dengan bantuan senilai Rp 250 juta tersebut. Syaratnya mereka harus mengirimkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan. ‘’Karena yakin dengan bantuan itu, mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial menanyakan hal itu. Apalagi dari pengakuan oknum yang mengaku Baharudin tersebut, bantuan itu dapat diambil pada Dinas Sosial Kabupaten Bima,’’ terangnya.

Sejauh ini Wahab mengaku belum mendapat laporan, apakah telah ada pengurus masjid atau kepala desa yang telah menyetorkan uang administrasi sebesar 10 persen dari nilai bantuan tersebut. ‘’Ini jelas penipuan. Karena tidak ada staf pada Dinas Sosial Kabupaten Bima bernama Ismail,’’ sebutnya.

Kepada masyarakat, Wahab mengimbau untuk tidak mempercayai jika mendapat telepon dari orang yang mengaku diri staf Dinas Sosial Kabupaten maupun Provinsi. Apalagi ujung-ujungnya mereka meminta untuk mentransfer biaya administrasi. (gun)

sumber : lombokpost.co.id

Pemda Ancam Ambil Alih Tambak Tano

2011-07-18T13:21:00.000+08:00

Minta PTBHJ Segera Beroperasi

TALIWANG—Pemerintah daerah (Pemda) Sumbawa Barat benar-benar serius terkait persoalan operasional tambak udang di desa Tambak Sari, Kecamatan Poto Tano. Pemda mengancam jika PT Bumi Harapan Jaya (BHJ), perusahaan pemilik hak pengelolaan tambak tidak segera melaksanakan kegiatan, pemda tidak segan-segan mengambil alih lahan tersebut.

Wakil Bupati KSB, Drs H Mala Rahman menegaskan, sikap pemerintah itu bisa saja dilakukan. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku pemerintah berhak mengambil alih lahan yang saat ini dikuasai oleh PTBHJ jika selama tiga tahun tidak kunjung beroperasi. Apalagi, status lahan tersebut merupakan lahan pemerintah, penggelolaannya saja diberikan kepada swasta.

Diakui wakil bupati, Kamis lalu dirinya menerima kedatangan perwakilan PTBHJ. Dihadapan perusahaan itu, orang nomor dua bumi Undru ini sudah memberikan warning keras, sekaligus menyampaikan hal tersebut.

Pada pertemuan itu, wakil bupati dua periode ini dengan tegas meminta keseriusan pihak perusahaan mengenai kelanjutan dan kapastian pengoperasian tambak udang tersebut. ‘’Saya sudah sampaikan langsung ke BHJ, jangan-jangan mereka bertemu pemda KSB sebagai salah satu upaya untuk mengelabui pemerintah karena takut dengan aturan itu sendiri,’’ tegasnya.

Diakuinya, pengoperasian tambak tano penting untuk segera dilaksanakan mengingat masyarakat sekitar lokasi tambak menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Perkembangan ekonomi masyarakat dan multi player efecknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Untuk memuluskan keinginan itu, pemda KSB telah mengeluarkan ijin lokasi bagi PTBHJ. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan ijin lain yang dibutuhkan termasuk jaminan keamanan tapi dengan catatan perusahaan segera memberi kepastian kapan akan mulai beroperasi.

Apa alasan perusahaan sehingga belum juga melaksanakan operasional? Pihak PTBHJ mengaku penyebabnya tidak lain karena budidaya udang saat ini sedang tidak bagus. Namun alasan itu dinilainya terlalu mengada-ada. Pasalnya, sejauh ini komoditi udang masih sangat menjanjikan. Buktinya, sampai saat ini budidaya udang di Sumbawa dan Dompu tetap eksis sampai sekarang.

‘’Lokasi tambak di Poto Tano itu sebenarnya jauh lebih menguntungkan dibanding dengan wilayah timur lainnya. Pasalnya, jarak dengan Pulau Jawa sebagai pasar terbesar komoditi ini lebih dekat,’’ tandasnya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Gubernur Tetap Ingkar Janji, Amir Jawas Ancam Blokir Pelabuhan Tano

2011-07-16T09:01:00.001+08:00

Janji Gubernur NTB Dr.TGB.H.zainul Madji untuk mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali dipertanyakan oleh wakil ketua Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) Jakarta H. Amir Jawas, Kamis (14/7/2011).

Menurut Jawas, dirinya heran dengan sikap Gubernur NTB yang dengan mudahnya melupakan janji sebelum terpilih menjadi Gubernur NTB.

TGB sebelum menjadi Gubernur NTB, secara terbuka berjanji akan mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Janji ini kemudian diucapkan lagi setelah masyarakat Sumbawa mengadakan kongres PPS di Kota Sumbawa Besar pada awal Januari 2011 lalu. Alasan Gubernur NTB tidak mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS karena berkas administrasi belum juga diterimanya. "Namun setelah berkas tersebut diserahkan dan tim kajian pemekaran wilayah menyatakan PPS layak dibentuk, Gubernur NTB belum juga mau menandatangani rekomendasi pembentukan PPS ini." urai Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB berjanji akan mengeluarkan rekomendasi pembentukan PPS padaSenin (11/7) lalu setelah mengadakan rapat dengan tim kajian pemekaran wilayah yang direncanakan minggu lalu. Namun hingga saat ini rapat tersebut belum juga digelar.

"Seorang Gubernur yang bergelar Tuan Guru Bajang atau setara dengan Kiai dengan mudahnya melupakan janji yang dulu pernah diucapkannya secara terbuka." terang Amir.

Amir mempertanyakan kualitas Iman sang Gubernur NTB ini, "Jika merasa dirinya sebagai seorang muslim dan sudah mendapat pengakuan resmi berupa gelar Doktor akan kemampuan akademis keislamannya, kenapa dengan mudahnya TGB ini mengingkari janji kepada rakyat Sumbawa." jelasnya.

Dengan sikap mudahnya ingkar janji ini, Amir meragukan kemampuan akademis doktor yang diraih Zainul Madji, "Saya rasa ada yang salah dengan gelar Tuan Guru dan gelar Doktor keislaman yang disandang oleh Gubernur NTB." cetus Amir.

Terlepas dari mudahnya ingkar janji TGB yang menjadi panutan warga Nahlatun Wathan (NW) ini, Amir berencana memblokir pelabuhan Pototano sebagai reaksi masyarakat Pulau Sumbawa akan sikap ingkar janji ini.

"Kami akan terus menuntut TGB untuk memenuhi janjinya tersebut." ujar Amir.

Amir juga menyentil ciri-ciri orang munafik adalah mudahnya ingkar janji, berbohong dan berkhianat, "Kita tidak menginginkan orang memberi label kepada Gubernur NTB sebagai orang munafik karena mengingkari janji dalam mewujudkan pembentukan PPS." pungkas Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

KP3S Kecam Sikap Represif Aparat Polda NTB Tangani Aksi Demo PPS

2011-07-16T09:01:00.000+08:00

Sikap represif aparat Polda NTB dalam menangani aksi demontrasi menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang memakan korban 8 mahasiswa terluka mendapat reaksi dari Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).

Sekjen KP3S Mataram, H. Salim menyayangkan sikap jajaran polda NTB sehingga jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa. "Mereka para mahasiswa ingin menyuarakan aspirasinya karena selama ini merasa dibohongi oleh Gubernur NTB." jelas Salim.

Menurut Salim, banyak pendekatan lain yang bisa dilakukan oleh aparat Polda NTB sehingga tidak timbul korban seperti kejadian yang terjadi didepan Kantor Gubernur NTB, Jum'at (15/7) siang.

Kecaman keras juga datang dari Sekretaris KP3S Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Benny Tanaya. Menurut Benny aksi yang melukai 8 mahasiswa ini sudah diskenariokan sejak awal oleh aparat yang bertugas dilapangan.

"Atas kejadian itu, kami meminta Kapolda NTB untuk bertanggung dan bersikap cerdas untuk mengusut oknum-oknum Polda NTB yang bertindak represif." pinta Benny.

Benny juga mengancam Gubernur NTB Dr.TGB.Zainul Majdi jika tetap kukuh tidak merekomendasikan pembentukan PPS, maka gelombang massa yang lebih besar akan mengepung Mataram.

Senada dengan Salim dan Benny, wakil Ketua KP3S Jakarta H. Amir Jawas mengutuk keras sikap aparat Polda NTB dalam menangani aksi unjuk rasa.

"Aksi ini tidak akan menyurutkan niat KP3S untuk pembentukan PPS, malah kami berencana akan memblokir pelabuhan Pototano." terang Amir. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Kapolri diminta copot Kapolda NTB

2011-07-15T08:33:00.000+08:00

Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mencopot Kapolda Nusa Tenggara Barat beserta Kapolres Bima terkait kasus ledakan bom di Pondok Pesantren milik Ustadz Umar bin Khattab, di Kabupaten Bima, NTB.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai Kapolres Bima maupun Kapolda NTB gagal membangun wibawa aparat kepolisian di hadapan masyarakat lokal. "Karena itu IPW minta Kapolri untuk mencopot Kapolres [Bima] dan Kapolda [NTB]," katanya kepada Bisnis, hari ini.

Ledakan tersebut terjadi pada Senin lalu yang menewaskan satu orang. Hingga kini aparat kepolisian dari dua peleton Pasukan Pengendali Massa (dalmas), satu peleton Brimob, dan pasukan gabungan dari TNI belum bisa memasuki TKP karena dihalang-halangi oleh santri.

Tidak hanya para santri, tadi malam, warga sekitar juga memblokir jalan negara di Kecamatan Dompu, Kabupaten Bima. Mereka meminta polisi untuk mengembalikan jenazah korban ledakan ke ponpes.

"Dalam negosiasi dengan warga tersebut, sempat terjadi sejumlah pelemparan, hingga melukai Kapolres [Bima] beserta ajudannya," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan hari ini.

Satu orang warga menderita luka tembak. Namun, lanjut Anton, tidak fatal. "dua orang lagi terluka karena terkena lemparan,".

Hari ini pula, tambah Anton, Kapolda NTB mengadakan rapat Muspida dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh ulama setempat untuk menentukan langkah selanjutnya. (24/tw)

sumber : bisnis.com

Sidang Praperadilan, Kapolda Dikalahkan 7 Pengacara

2011-07-15T08:22:00.000+08:00

Kapolda NTB diperintahkan untuk mengembalikan mobil Kijang Inova bernopol EA 1462 C kepada Heri Saptoaji SH, warga Kelurahan Seketeng. Pasalnya, penyitaan yang dilakukan pihak Polda NTB terhadap mobil tersebut sejak 1 November lalu, dinyatakan tidak sah secara hukum. Hal ini terungkap pada sidang putusan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Sumbawa, Selasa (12/7).

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Suba’i SH, juga menghukum Kapolda selaku termohon membayar biaya perkara sebesar nihil.

Ditemui Gaung NTB usai sidang, Heri Saptoaji SH didampingi 6 pengacaranya, mengaku puas dengan putusan tersebut. Hal ini menurutnya telah membuktikan bahwa penyitaan terhadap mobilnya tidak prosedural. “Apa yang saya lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ingin membuka mata semua pihak terutama yang bernasib sama untuk memiliki keberanian,” ujar Heri yang juga salah seorang pengacara beken di daerah ini.

Dibeberkan Heri, dalam persoalan ini, pihak kepolisian tidak melakukan penyidikan dan penyelidikan secara professional, lantaran di satu sisi Polda melalui Propam mengakui ketidak professional kinerja anggotanya. “Tapi di persidangan mereka tetap ngotot dan mengaku telah bekerja secara profesional. Tapi sekarang sudah terbukti,” tandasnya.

Berdasarkan ketentuan hukum lanjutnya, tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tidak layak, karena wajib mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN).

Terhadap persoalan praperadilan ini pihaknya sudah mendaftarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tertanggal 30 Juni lalu di PN Sumbawa terhadap seluruh pihak yang terkait dalam masalah ini, atas tuntutan moril agar pembelian mobil tersebut disahkan.

Untuk diketahui pada sidang praperadilan tersebut termohon diwakili AKP I Nyoman Nursana SH, Penata I, Wayan Gatot Madiyasa dan Brigadir Ghufron Subekti.

sumber : gaungntb.com

Pengenalan Safety Riding Upaya Menurunkan Tingkat Kecelakaan

2011-07-14T14:34:00.001+08:00

Dalam memperingat Dirgahayu Polisi ke-65, Mapolres Sumbawa Barat bekerjasama dengan seluruh Polsek dan Unit Polisi Lalu Lintas Mapolres Sumbawa Barat (Polantas KSB) mengelar kegiatan upaya menjaga keselamatan dalam berkendaraan (Safety Riding).

Pelaksanaan kegiatan Sapety Riding dilaksanakan dengan melakukan arak-arakan dari Pelabuhan Poto Tano hingga wilayah Sekongkang, dengan melibatkan para Tukang Ojek, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah element masyarakat lainnya yang kerap menggunakan kendaraan roda dua dalam kehidupan sehari-hari.

DIR Lantas Polda NTB, Kombes. Edy Sukaryo, yang terlibat langsung dalam mensosialisasikan Sapety Riding mengaku, sangat kagum dengan inisiatif dan kepedulian sejumlah Polsek di wilayah KSB, terhadap keamanan masyarakat dalam berkendaraan khususnya kendaraan roda dua.

Diakui Edy Sukaryo, tingkat kecelakaan di wilayah KSB dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan laporan yang diterima, selalu mengalami peningkatan. Oleh karenanya, sosialisasi kegiatan Sapety Rinding ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya penurunan tingkat kecelakaan yang terjadi.

''Kegiatan ini bisa dikatakan bentuk dari tindak lanjut UU NO 2 Th 2009 dalam upaya meningkatkan keselamatan dalam berkendaraan.disatu sisi, kegiatan ini juga sebagai upaya membina para anak usia dini untuk bisa mengenal tata cara keselamatan dalam berkendaraan,''ucapnya.

''Mari sekecil apapun kita berbuat menyelamatkan para kader-kader bangsa yg akan menjadi penerus pemimpin bangsa kita ini. Saatnya masyarakat dan Polisi bersama-sama ikut mengamalkan yg nama tertib lalau lintas untuk satu tujuan mengurangi hingga 50 persen dr kecelakaan yang terjadi,''timpalnya.

Sementara itu Kasat Lantas Polres Sumbawa Barat, AKP. Eliantoro, S.Ik, menyebutkan, sebagai bentuk implementasi dalam kegiatan sapety Riding, pihak Mapolres Sumbawa Barat, membagikan total sejumlah 300 helm berstandar nasional dan Rompi kepada sejumlah masyarakat dari kecamatan Poto Tano hingga Kecamatan Sekongkang. Tujuan dari pembagian Helm dan Rompi itu dijelaskan Eliantor, tidak bukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan dalam berkendaraan khususnya para pengguna roda dua. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Warga Kp. Dalam Taliwang Panik, Dipikir Ada Ledakan BOM

2011-07-14T14:16:00.001+08:00

Senin malam sekitar pukul 23.15 wita, persis di wilayah Masjid Nurul Fallah kampung Motong Kelurahan Sebok Taliwang, telah terjadi ledakan cukup keras. Warga yang berdomisi di wilayah tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mendengar suara ledakan langsung berhamburan keluar rumah. Rasa panik warga dipicu dari rasa khawatir bahwa ledakan yang terjadi bersumber dari sebuah BOM.

Pantauan langsung SumbawaNews.Com, tidak terjadi kerusakan apapun dilokasi peledakan maupun disekitar wilayah peledakan. Sementara berdasrkan pengakuan saksi mata, bahwa ledakan terjadi dua kali dengan rentan waktu yang tidak terlalu jauh.
''Ledakannya dua kali dan cukup keras sehingga mengangetkan kami,''cerita warga yang mengaku bernama chaca.

''Kami bahkan melihat ada asap putih diatas masjid dan ada bau sebuah aroma trbakar. Tetapi tdiak ada bangunan yang hancur,''tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa Barat, Hadi Gunawan, membenarkan adanya ledakan yang sempat menimbulkan keresahan bagi warga sekitar TKP. Berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan anggota jajaran Mapolres Sumbawa, diungkapkan Hadi Gunawan, kuat indikan ledakan yang terjad bersumber dari sebuah mercon yang diledakkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

''Dari ciri-ciri atas informasi saksi mata, dan hasil olah TKP yang kami lakukan langsung, kuat dugaan sumber ledakan itu dari sebuah mercon yang menyerupai kembang api. Karena ada saksi mata yang melihat langsung adanya asap putih dan kilatan cahaya sebelum terjadi ledakan,''terang Kapolres.

''Masih berdasarkan hasil olah TKP ini juga, kami tidak menemukan adanya kerusakan yang terjadi imbas dari ledakan itu. Dan ledakan diperkirakan terasa hingga radius 10 sampai 15 meter,''tambanhya.

Pada kesempatan yang sama, Hadi Gunawan, menghimbau agar masyarakat terlibat pro aktif dalam menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing.

''Warga masyarakat dan RT dapat bekerja sama untuk sigap menjaga wilayah masing-masing sehingga para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak berani membuat keresahan di wilayahnya,''saran hadi. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Seorang Polisi Depresi Bunuh Diri dengan Parang

2011-07-13T10:37:00.000+08:00

Rendra Farid, polisi berpangkat brigadir satu, ditemukan tewas bunuh diri di kediaman orangtuanya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/7). Diduga anggota Kepolisian Resor Bima, NTB, itu sedang mengalami depresi berat.

Rendra ditemukan tewas oleh warga sekitar yang mencurigai keadaan rumah korban sepi. Tetangganya itu masuk ke dalam rumah. Kecurigaan itu terbukti. Di dalam ditemukan Rendra meregang nyawa dengan kondisi luka parah di bagian leher. Posisi tangan Rendera masih memegang parang.

Warga kemudian berkerumun di rumah Briptu Rendra, untuk memastikan kematian korban. Korban yang masih lajang itu diduga mengalami depresi. Bahkan, sebelumnya, Rendra akan dibawa ke Bali, untuk berobat. Saat kejadian, orangtua korban sedang tidak berada di rumah.(DSY)

sumber : metrotvnews.com

Bom di Pondok Pesantren di Bima Diduga Ditujukan untuk Polisi

2011-07-13T10:32:00.000+08:00

Bom yang meledak di pondok pesantren Umar bin Khatab diduga ditujukan untuk polisi. Juru bicara Kepolisian Indonesia Anton Bahrul Alam mengatakan, dugaan tersebut muncul pasca dilarangnya polisi masuk ke lokasi tempat terjadinya ledakan tersebut.

“Di duga bom ini adalah bom rakitan yang memang akan digunakan untuk menyerang polisi. Polisi kesanapun diusir-usir,”

Juru Bicara Kepolisian, Irjen Anton Bahrul Alam menambahkan, polisi sudah meminta keterangan dari 11 anggota pondok pesantren terkait kejadian tersebut.

Hingga malam ini, sekitar 160 personil polisi dari Polres Bima Nusa Tenggara Barat masih belum diperbolehkan masuk ke Pondok Pesantren Umar bin Khatab. Kapolres Bima Fauza Barito mengatakan, pihak ponpes masih melarang polisi untuk melakukan olah TKP di tempat terjadinya ledakan bom. Karena itu, aparat polisi masih akan terus berjaga di sekitar ponpes Umar bin Khatab sambil menunggu kedatangan tim Laboratorium forensik.

“Kita masih belum bisa masuk karena masih menunggu tim dari Labfor datang, ada beberapa orang yang kita periksa. Yah kita memeriksa itu kan untuk mengembangkan kasus ini. Sementara ini kita mau melihat dan mencari data tentang kejadian ledakan bom itu saja.”

Kapolres Bima Fauza Barito menambahkan, negosiasi dengan pihak pondok pesantren masih terus dilakukan. Sebelumnya, santri ponpes Umar bin Khatab melarang polisi untuk masuk ke ponpes untuk melakukan olah TKP. Mereka berjaga di depan ponpes sambil membawa senjata tajam. Kemarin, terjadi ledakan di pondok pesantren tersebut yang menewaskan satu orang pengurus ponpes. Belum diketahui pelaku serta motif kasus ledakan di pondok pesantren tersebut.

sumber : kbr68h.com

Ledakan Keras Terdengar dari Ponpes Khilafa Umar Bin Khattab Bima

2011-07-12T09:31:00.000+08:00

Warga Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Bima, Nusa Tenggara Barat, gempar, Senin (11/7) sore. Mereka amat terkejut dengan sebuah ledakan hebat yang terdengar hingga radius dua kilometer. Mencemaskan, karena sumber ledakan diduga berasal dari Pondok Pesantren Khilafa Umar bin Khattab.

Celakanya, sampai pukul 20.00 WITA, kepolisian belum bisa mendekati ponpes. Alhasil sampai kini belum diketahui ada atau tidak korban dalam insiden itu. Polisi tak berani mendekati ponpes karena para santri lebih dulu membentuk barikade.

Kepolisian, tokoh masyarakat, dan sejumlah wartawan cuma bisa memantau situasi dari luar ponpes. Beberapa warga mengatakan, ledakan terdengat sekitar pukul 15.00 WITA. Warga yang bermukim sekitar 50 meter dari ponpes mencium bau korek api sesaat setelah ledakan.

Ponpes Khilafiah Umar bin Khattab diketahui sebagai tempat Muhammad Sya`ban menuntut ilmu agama. Sya`ban menjadi "terkenal" setelah terbukti membunuh seorang polisi, 30 Juni silam.(ICH)

sumber : metrotvnews.com

Gaji 13 Akan Segera Cair

2011-07-12T09:06:00.000+08:00

Rasa penasaran sejumlah aparatur pemerintah daerah yang terdata sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, menikmati pembayaran gaji 13 tahun 2011 yang biasanya diterima bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah, tampaknya dalam minggu ini sudah dapat direalisasikan.

Pemerintah Daerah Sumbawa Barat, melalui PLT Kabag Humas Setda KSB, Najamuddin Amy, mengungkapkan, jika tidak terjadi perubahan apapun, dipastikan dalam minggu ini Pemda KSB sudah dapat merealisasikan pembayaran gaji 13 tersebut.

Dari sisi anggaran, menurut Najamuddin, sudah tidak ada persoalan. Tinggal dibutuhkan peran aktif dari para bendahara masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mungkin memasukan sejumlah anggarannya ke DPPKA.

''Anggaran sudah siap tinggal secepatnya para bendahara dari masing-masing SKPD mengajukan anggaranya ke DPPKA,''ujar Najam. (ian)

sumber : sumbawanews.com

RSUD Terbakar, 342 Pasien Dievakuasi

2011-07-11T08:47:00.000+08:00

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar, kemarin, sekitar pukul 14.45 Wita. Seluruh pasien pun dievakuasi ke sejumlah rumah sakit lainnya.

Saat kejadian, seorang pasien, Amaq Sajim, 55, asal Praya, Lombok Tengah, meninggal dunia. "Beliau meninggal bukan karena terbakar, tapi akibat sakit jantung," kata H Mawardi, Direktur RSUD Mataram, kepada wartawan di sekitar lokasi kebakaran.

Ia mengatakan, sebanyak 342 pasien dievakuasi di tujuh rumah sakit yang ada di Kota Mataram, termasuk di Praya, Lombok Tengah, dan di RS Tripat Kabupaten Lombok Barat. Api meluluhlantakkan ruangan no 23, tempat peralatan CT scan satu-satunya di Mataram yang baru setahun dioperasikan.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bersama Kapolres Mataram Ajun Komisaris Besar I Nyoman Sukena tampak berada di lokasi kejadian. Namun, keduanya belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Menurut Sukena, penyelidikan baru dapat dilakukan setelah api dipadamkan. "Setelah itu baru kita datangkan tim forensik dari Denpasar, Bali, dan mungkin tiba malam ini," ujarnya.

Dikatakannya, penyelamatan pasien dilakukan dengan lancar, termasuk mengamankan sejumlah tabung oksigen. Sebagian besar dokumen, termasuk yang menyangkut keuangan, sudah diamankan. (YR/N-4)

sumber : mediaindonesia.com

Gubernur NTB Janji Lagi Tandatangani Pembentukan PPS, Pembentukan PPS Terancam Gagal

2011-07-08T10:53:00.000+08:00

Gubernur NTB DR.H.TGB. Zainul Madji kembali berjanji untuk segera menandatangani rekomendasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada hari Senin (11/7/2011) mendatang.

Janji Gubernur ini diutarakan saat bertemu dengan anggota Kaukus Muda Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KAMPUS) pada Kamis (7/7/2011) siang.

Menurut Sekjen KAMPUS Junus Asfiah, TGB berjanji akan melakukan sekali lagi pertemuan dengan perangkat propinsi untuk mengambil keputusan sebelum hari senin mendatang, "TGB berjanji pada hari senin tersebut rekomendasi terhadap PPS ditandangani." jelas Yunus.

Sementara itu Ketua KAMPUS Arif Hidayat memandang janji Gubernur NTB ini hanya sebagai bentuk cuci tangan, karena sebelumnya TGB sengaja menghambat pembentukan PPS dengan cara memperlama dikeluarkannya rekomendasi.

"Untuk saat ini rekomendasi menjadi tidak penting lagi karena pada hari Kamis (7/7/2011) ini proses pembahasan terhadap daerah pemekaran di pusat hampir dikatakan sudah selesai, dan PPS terlambat untuk masuk kedalam gerbong daerah calon pemekaran lainnya yang sudah dibahas oleh DPR RI." jelas Arif

TGB sengaja mengulur waktu penadatanganan PPS sambil menunggu tarik ulur pembahasan pemekaran antara eksekutif dan legislatif di pusat. Sikap gubernur yang akan menandatangani PPS pada hari senin hanya untuk menunjukkan bahwa jika terjadi kegagalan pembentukan PPS, dia tidak menjadi orang yang disalahkan karena dia sudah menandatangani rekomendasi.

Faktor kelemahan pembentukan PPS kunci utamanya terletak pada political will dari geubernur NTB yang naif. "TGB mampu membaca proses politik di pusat yang sedang mengalami tarik ulur antara eksekutif dengan legislatif terkait pemekaran." terangnya.

Melihat tarik ulur tersebut gubernur sangat jelas sengaja memperlambat proses PPS dengan menahan rekomendasi PPS. sementara itu dipusat bagi eksekutif moratorium tetap dijalankan sembari menunggu hasil Desertada.

"Desertada sendiri yang akan memuat luasan dan volume posibility pemekaran di indonesia sampai tahun 2025 akan menjadi PP baru tentang pemekaran pengganti PP 78/2007." jelas Arif.

Sedangkan DPR RI tetap memproses semua wilayah yang sudah sesuai dengan PP 78/2007, karena tidak ada Perpu terhadap pemekaran yg dikeluarkan presiden sebagai legal aspek moratorium. Dalam hal ini peluang pemekaran bagi PPS sebenarnya terletak pada politicall will yang kuat dari DPR RI terhadap pembentukan PPS, asalkan syarat sesuai PP 78 bisa dipenuhi. Namun PPS masih belum bisa memenuhi satu persyaratan terahir yaitu rekomendasi gubernur. Sehingga hingga pada akhir DPR RI mengajukan kepada presiden wilayah yang akan dimekarkan sumbawa tidak bisa masuk dalam gerbong tersebut karena belum memenuhi syarat.

"Hal itulah yang kami maksudkan sebagai politiking TGB untuk menghambat rekomendasi hingga proses politik yang dilakukan oleh DPR RI terdesak waktu untuk segera dikirimkan ke presiden untuk mendapatkan Ampres." jelas Arif.

Senada dengan Arif, anggota Petisi Warga Sumbawa Jakarta Poetra Sorjo mengungkapkan TGB sendiri menyebutkan akan menandatangani PPS jika sudah keluar hasil kajian dari tim teknis pengkaji PPS yang di SK kan oleh gubernur. Pasalnya hingga hari ini setelah tim pengkaji dari gubernuran sudah usai bekerja namun TGB masih belum menandatangani rekomendasi. Maka faktor utama kegagalan PPS sangat jelas terletak pada keengganan Gubernur NTB.

Apapun hasil Desertada tidak menjadi penentu atas sebuah daerah dimekarkan atau tidak. Desertada hanya rell kerangka pemekaran. Karena domain pembuat UU itu adalah DPR RI (legislative) dan bukan Kemendagri (eksekutif). Artinya jika ada anggota DPR RI baik perorangan ataupun kelompok yang kuat mendorong PPS agar dapat menjadi prolegnas maka apapun keputusan DPR tidak bisa ditolak oleh eksekutif.

Terkait dengan usul Legislatif, anggota DPR RI asal NTB Fachri hamzah menyebutkan kalau anggota DPR itu teriak maka bisa merubah indonesia, "saya akan mengajukan hak usul inisiatif terhadap PPS atas nama saya sendiri setelah saya pulang dari Turki." kutip Soerjo dari penjelas Fahri pada tanggal 25 Juni 2011.

Harapan terakhir tinggal bertumpu pada perjuangan Fahri Hazah, "jika usul inisiatif bisa segera diusulkan oleh Fachri Hamzah untuk dijadikan prolegnas 2012 maka tidak perlu membutuhkan waktu panjang pembahasan oleh komisi II DPR RI maupun kemendagri, karena logikannya UU bisa diusulkan oleh hanya satu anggota dewan asalkan mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPR atas usul inisiatif yang dilakukan oleh fachri hamzah sebagai perorangan anggota Dewan maka tuntaslah PPS bisa dibentuk." pungkas Soerjo.(sn01)

sumber : sumbawanews.com

POLISI TEWAS DITIKAM SANTRI

2011-06-30T21:25:00.001+08:00

Peristiwa penikaman itu dialami Rohkmad saat sedang bertugas.

VIVAnews - Lagi, anggota polisi tewas karena dibunuh. Kali ini peristiwa nahas itu menimpa anggota polisi yang bertugas di Polsek Bolo Kabupaten Bima bernama Rohkmad Saefuddin.

Rokhmad tewas ditikam seorang santri bernama Saban Abdurahman (18). Dia tewas dengan tiga luka tusukan senjata tajam di perutnya pada Kamis, 30 Juli 2011, pukul 03.40 WITA. Tragisnya, peristiwa penikaman itu dialami Rohkmad saat anggota Reskrim di Polsek Bolo itu sedang bertugas.

Kepala Sub Bidang Publikasi Bidang Humas Polda NTB, Ajun Komisaris Polisi Lalu Wirajaya membenarkan peristiwa itu. Menurut dia, peristiwa itu bermula ketika Saban yang masih menjadi santri di Pesantren Khilafiyah Umar bin Khatab, Sanolo, Sila mendatangi kantor polisi untuk memberikan laporan.

Tanpa curiga, Rohkmad yang sedang bertugas langsung menerimanya untuk dimintai keterangan. Namun pada saat itulah tiba-tiba Saban menghunus sebilah sangkur dan menyerang Rohkmad. Meski sempat melakukan perlawanan, namun Rokhmad tak mampu mengatasi serangan yang tiba-tiba itu seorang diri.

Keributan yang terjadi diruangan itu diketahui polisi lainnya dan langsung meringkus Saban. Penangkapan terhadap Saban sempat diwarnai perlawanan sengit dari Saban. Polisi pun melarikan Rohkmad yang bersimbah darah ke Rumah Sakit Bima.

"Luka yang diderita Rohkmad cukup parah dengan tiga luka tusukan diperutnya. Dia menghembuskan nafasnya di Rumah Sakit Bima," kata Lalu Wirajaya di Mataram.

Pasca peristiwa itu, kepolisian dari Resort Bima langsung memperketat penjagaan. Polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, jaket yang berlumur darah. Namun, sejauh ini polisi belum memperoleh motif dibalik aksi penyerangan santri itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, Saban mengaku diperintah tuhan dan menganggap semua polisi kafir.

Polisi terus melakukan pengembangan hingga rumah rekan pelaku bernama Ahmad. Dari rumah tersebut polisi menyita satu kaset CD Player, busur panah, parang dan buku-buku jihad. Meski demikian, polisi belum memastikan apakah Saban termasuk dari kelompok teroris yang beraksi di Bima.

Apalagi, pelaku diketahui juga hendak merebut senjata korban jenis revolver. "Belum ada dugaan kearah terorisme, kasusnya masih kami kembangkan," ujar Lalu Wirajaya.

Terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota polisi itu, Polda NTB mengimbau agar seluruh polsek lebih waspada. Lalu Wirajaya juga meminta agar polisi lebih dekat dengan masyarakat sehingga infomasi lebih cepat diterima.
Hingga saat ini kantor kepolisian Sektor Belo dijaga aparat kepolisian dari Resort Bima. Polisi mengantisipasi terjadinya aksi penyerangan lainnya. Laporan: Edy Gustan | NTB (adi)

Sumber : VIVAnews.com

Massa Kepung Mapolsek Praya Timur

2011-06-28T10:07:00.001+08:00

Kaca Hancur, Tembok Dijebol, Atap Bolong

PRAYA—Mapolsek Praya Timur (Pratim) menjadi sasaran amuk massa pada Minggu malam. Akibatnya, sejumlah tembok mapolsek jebol. Kaca-kaca jendela pecah. Bagian atap bolong dan rusak diterjang lemparan batu. Inventaris polsek di dalam kantor diacak-acak hingga rusak. Misalnya komputer, kursi, bangku, dan inventaris lainnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dari anggota kepolisian maupun massa dalam persitiwa ini. Pihak kepolisian belum bisa melansir secara pasti kerugian yang timbul. Namun perkiraan kerugian ditaksir sekitar Rp 100 juta.

Perusakan Polsek Pratim, terjadi Minggu malam sekitar pukul 21.00 Wita. Ratusan massa yang berasal dari Desa Marong menyerbu mapolsek.

Sejumlah anggota polres dan polsek yang berjaga di TKP, tidak bisa berbuat banyak. Massa tidak bisa dikendalikan karena sudah terbakar emosi. Tembakan peringatan yang dikeluarkan pihak kepolisian, bahkan tidak digubris.

Sebelum merusak mapolsek pada Minggu malam, sekelompok massa sempat mendatangi Mapolsek Pratim pada Minggu sore sekitar pukul 15.00 wita. Saat itu, kaca mapolsek dilempari batu. Bendera di halaman mapolsek diturunkan.

Belakangan diketahui, kelompok massa yang nekat merusak mapolsek berasal dari Desa Marong, Pratim. Pelaku perusakan diduga keluarga korban pencurian dengan tindak kekerasan (curas) L Sabarudin yang meninggal dunia Minggu pagi.

L Sabaruddin, menjadi korban curas pada 4 Juni lalu di jalan raya timur SPBU Pratim. Sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sabarudin, dirampas orang tidak dikenal.

Selain kehilangan sepeda motor, Sabarudin ditebas dengan senjata tajam. Buntut dari tebasan pelaku, Sabarudin harus menjalani rawat inap di RSUD Praya. Dan akhirnya meninggal dunia pada Minggu pagi.

Kapolres Loteng AKBP Budi Karyono mengatakan, setelah Sabarudin meninggal pada Minggu pagi, belasan warga Desa Marong datang ke Mapolsek Pratim. Mereka datang menanyakan penanganan kasus curas yang menimpa Sabarudin.

Mendapat penjelasan yang kurang memuaskan dari pihak kepolisian, ratusan massa datang dan merusak mapolsek pada Minggu siang. ‘’Saat itu saya langsung turun ke polsek. Anggota melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi nama-nama perusak polsek pada Minggu siang. Sampai akhirnya berhasil dikantongi empat nama pelaku perusakan,’’ terangnya.

Menjelang Magrib, Polres Loteng meminta bantuan Pemerintah Kecamatan Pratim dan Pemerintah Desa Marong untuk bernegosiasi dengan warga. Negosiasi dengan masyarakat disepakati di Kantor Desa Marong.
Karena kondisi yang tidak memungkinkan saat itu, negosiasi akhirnya batal. Sampai akhirnya terjadi perusakan kedua oleh ratusan massa. ‘’Perlu digarisbawahi, pelaku perusakan polsek minum minuman keras saat ngamuk di Polsek Praya Timur,’’ terang Budi.

Hingga kemarin, pelaku perusakan polsek pada Minggu malam, masih diselidiki. Perusakan yang terjadi pada malam hari membuat pihak berwajib sulit mengidentifikasi pelaku perusakan yang kedua.

Menyinggung penanganan kasus curas yang menimpa Sabarudin, Budi mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian kesulitan mengungkap kasus tersebut. Tidak ada saksi lain kecuali korban dalam curas di timur SPBU Pratim beberapa minggu lalu. ‘’Selain itu, penyidik kesulitan memperoleh informasi yang pasti dari korban karena saat itu kondisi korban sedang kritis,’’ dalihnya.

Di hadapan wartawan Budi mengatakan, pihak Polres Loteng akan mengevaluasi kembali kasus curas yang menimpa Sabarudin.

Sementara itu, perusakan Polsek Pratim, membuat sejumlah pejabat Polda NTB harus turun ke Loteng. Beberapa jam setelah perusakan, pejabat Polda NTB datang ke TKP. Malam itu, rapat pejabat Polda NTB dengan Kapolres Loteng beserta jajaran langsung digelar di Polsek Pratim.

Pada Senin pagi, Kapolda NTB Brigjen Arif Wachyunadi datang ke Polsek Pratim untuk melihat langsung kondisi polsek yang rusak. Termasuk mendengarkan keterangan dari Kapolres Loteng tentang kronologis lengkap kejadian perkara.

Siang kemarin, pihak kepolisian sebenarnya berencana menggelar sweeping ke Desa Marong. Tujuannya, mencari pelaku perusakan. Namun rencana tersebut urung karena tidak direstui Polda NTB.

Bocoran yang diperoleh Lombok Post menyebutkan, Kapolda NTB tidak menyetujui adanya sweeping siang kemarin. Polres Loteng diminta menunggu suasana kondusif. Para pelaku tetap akan ditangkap karena identitas mereka telah dikantongi.

Sementara itu, Wakil Bupati Loteng HL Normal Suzana yang dikonfirmasi Lombok Post di TKP pada Minggu malam, enggan berbicara panjang lebar.

Mantan Camat Pratim tersebut, sepertinya cukup shok dengan peristiwa itu. Sebab sejak Minggu sore, wabup telah mendatangi warga Desa Marong dan meminta warga tidak berbuat anarkis. ‘’Pemerintah dan saya pribadi telah berbuat maksimal. Kami turun ke masyarakat untuk meminta dan mengimbau warga agar tidak anarkis. Emosi yang memuncak membuat warga kalut,’’ terangnya singkat. (aji)

sumber : lombokpost.co.id

Polsek Brang Rea Bersama Polhut Tangkap Pelaku Ilegalloging

2011-06-28T10:02:00.000+08:00

Empat Ditangkap, Satu Buron

TALIWANG- Empat pelaku illegal logging berhasil ditangkap petugas Polhut dan anggota Polsek Brang Rea. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Seminar-Salit melalui server Polres Sumbawa Barat yang diteruskan ke Dishutbuntan. Laporan tersebut mempertanyakan kebenaran Ijin Penebangan Kayu (IPK) milik Tn yang dijadikan landasan untuk melakukan penebangan di hutan Brang Rea.

Kasi Pengamanan Hutan pada Dishutbuntan, Mars Anugerainsyah SHut, mengatakan, berdasarkan informasi tersebut pihak Dishutbuntan langsung menuju lokasi bersama personil Polsek Brang Rea dan Babinsa setempat. Mereka melakukan pengecekan aktifitas illegal logging yang dilaporkan itu. Awalnya, Tim yang terjun dilokasi tidak menemukan bekas tebangan. Namun saat memasuki lebih dalam lagi di kawasan hutan tersebut terlihat 5 batang kayu salam yang baru ditebang.

‘’Jika melihat lokasi penebangan, maka yang dilakukan para pelaku adalah penebangan liar. Karena mustahil Dishutbuntan akan memberikan ijin penebangan di dalam kawasan hutan produksi tersebut,’’ terang Mars.

Usai melakukan pengecekan lokasi, Tn langsung digiring ke Mapolres untuk dimintai keterangan. Kepada polisi, Tn mengaku melakukan penebangan tersebut bersama beberapa orang rekannya, Ang, Hsn dan Mtl. Atas pengakuan itu, Hsn dan Mtl berhasil diamankan, sementara Ang masih belum ditemukan.

Pengakuan lain dari beberapa orang pelaku tersebut, ada barang bukti kayu batangan sebanyak 129 batang hasil penebangan para pelaku. Selain kayu batangan, petugas juga menemukan rantai chainsaw yang berada dalam tas pelaku. Sementara masih ada satu lagi mesin chainsaw yang belum berhasil diamankan, karena disembunyikan di lokasi penebangan.

Menurut Mars, aktifitas penebangan ini sudah berlangsung lama. Kepada warga, pelaku mengaku memiliki ijin penebangan. Mars mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan laporan jika ada kegiatan yang mencurigakan. (jar)

sumber : lombokpost.co.id

DPRD & Bupati KSB Retak

2011-06-26T16:53:00.000+08:00

Dinilai Ingkar, Dewan Akan Panggil Bupati
Hubungan antara DPRD KSB dengan Bupati setempat terancam retak. Selama ini, kedua lembaga pemerintah ini sangat harmonis utamanya menghadapi sikap pemerintah pusat terkait pembelian saham 7 persen milik PT Newmont Nusa Tenggara. Bak pasangan kekasih yang sedang memadu cinta, kedua lembaga tersebut saling membela satu sama lain, saling mendukung dan seakan-akan siap sehidup semati.

Tetapi belakangan, DPRD mulai gerah. Pasalnya, Bupati KSB dinilai telah ingkar terhadap amanah yang diberikan untuk merebut saham tujuh persen milik PT Newmont Nusa Tenggara. Penilaian ini karena sikap Bupati yang melunak dan akan menerima tawaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan memberikan 25 persen dari tujuh persen saham PT Newmont (yaitu 1,7 persen) untuk dibeli daerah.
‘’Dari awal semangat perjuangan kita kan harga mati tujuh persen saham. Itu juga yang tertuang dalam mandat yang diberikan DPRD kepada Bupati dan hasil kongres rakyat. Kok sekarang eksekutif menjadi lemah dan mau menerima tawaran Menkeu. Apa dasarnya,’’ tanya Abidin.

Jika memang ada perubahan, kata dia, harusnya DPRD diajak bicara. ‘’Ingat, mandat untuk tujuh persen saham harga mati itu belum selesai. Jadi kalau ada perubahan harusnya di-SK-kan juga oleh DPRD,” timpalnya.

Diungkapkan, perjuangan merebut saham tujuh persen sejak awal merupakan perjuangan bersama antara eksekutif, DPRD dan rakyat KSB. Karena itu, eksekutif tidak boleh mengambil keputusan sendiri dalam konteks ini dan meninggalkan DPRD serta mengingkari amanat rakyat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Yan Hasbullah menyatakan seharusnya Bupati mengajak DPRD duduk bersama membicarakan tawaran pemerintah pusat. Untuk itu, DPRD akan berinisiatif dengan mengundang bupati untuk raker.

‘’Pemerintah Provinsi dan DPRD NTB tidak memberikan harga mati terhadap saham tujuh persen tersebut. Tapi mereka menolak ketika ditawari pemerintah pusat. Nah KSB yang jargon harga mati dalam perebutan, ketika ditawari 1,75 kok tiba-tiba menerima,’’ ujar Yan.

Menurutnya, jika pemerintah KSB menerima, SK DPRD tentang mandat Tritura harus dicabut dulu. ‘’Kalau memang DPRD sudah dianggap tidak jadi bagian perjuangan ini, SK itu harus dicabut dulu,’’ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli menyatakan kemungkinan KSB akan menerima tawaran Menkeu agar daerah membeli 1,75 persen dari 7 persen saham divestasi PT Newmont 2010 yang akan dibeli pusat. Dengan catatan, 1,75 persen diberikan kepada KSB sendiri. Bahkan Kyai Zul, sapaan akrab bupati juga meminta agar tawaran itu ditingkatkan maksimal sampai 50 persen. Permintaan ini jika nantinya konsorsium pemda berniat membeli secara bersama.(jar)

sumber : lombokpost.co.id

Dirumahkan, Karyawan Exotic Demo Pemda

2011-06-26T16:48:00.000+08:00

Puluhan karyawan Exotic Bar And Karaoke melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumbawa Barat (KSB) kemarin pagi. Mereka menuntut pemda KSB agar segera mengeluarkan ijin operasional Exotic. Tuntutan ini karena sudah tiga minggu ini para karyawan dirumahkan oleh manajemen hotel. ‘’Sebagian besar dari kami adalah warga Taliwang. Seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat,’’ ujar Ambe Yunus, koordinator lapangan aksi.

Dalam aksi tersebut mereka membawa poster dan pamflet. Mereka ditemui oleh staf ahli bidang Ekonomi dan Keuangan Taufiqurrahman dan Kabid Pariwisata Dinas ESDM Budpar Amirullah.

Exotic Bar And Restauran adalah bagian dari Hotel Grand Royal. Sebuah hotel bintang tiga di kawasan perkantoran Kemutar Telu Center (KTC).

Saat ini telah menerima sebanyak 91 karyawan. Pada saat launching akhir Mei lalu, pemerintah melalui Dinas Perindag mengeluarkan ijin operasional sementara dan berakhir 31 Mei lalu.

Setelah dilaunching, muncul reaksi dari masyarakat dan pemda terkait penjualan minuman beralkohol. Pemda melarang manajemen hotel menjual minuman beralkohol. Selain itu, fasilitas karaoke juga dilarang secara vulgar dengan menggunakan wanita pemandu lagu atau partner song (PS). Semenjak itu, pihak hotel merumahkan karyawan mereka. Alasannya, selain karyawan tidak mempunyai kegiatan juga menghindari kerugian.
Inilah yang memicu aksi dari puluhan karyawan tersebut. Mereka minta pemerintah daerah segera mencarikan solusi dari permasalahan yang ada. Kepada pendemo, Taufiqurrahman berjanji akan segera mengomunikasikan hal ini dengan bupati sepulang dari luar daerah. Untuk itu kepada karyawan diharap bersabar. Kepada wartawan, Taufiq mengatakan seharusnya pihak hotel membicarakan hal ini dengan bupati. ‘’Jangan dengan cara-cara seperti ini,’’ ungkapnya.

Karena dikhawatirkan mengancam kondusifitas daerah dengan muncul aksi tandingan dari masyarakat yang menolak.

Dijelaskan, penjualan minuman keras bertentangan dengan Perda 17 tahun 2007 tentang peredaran minuman keras. Terkait dengan ijin operasional, karena sudah habis pada 31 Mei lalu, pihak hotel agar mengurus ijin baru lagi. Setelah mendengar penjelasan Taufiq, massa membubarkan diri dengan tertib. (jar)

sumber : lombokpost.co.id

Gunakan Narkoba, Dua Oknum Polisi Tersangka

2011-06-26T16:44:00.000+08:00

Dua oknum anggota Polres Mataram resmi jadi tersangka. Kedua oknum anggota berpangkat bripka, masing-masing inisial MH dan HR telah ditahan sejak 19 Juni dengan surat perintah 32/VI/2011.Ditresnarkoba untuk Bripka MH dan surat perintah 37/VI/2011/Ditresnarkoba untuk Bripka HR.

‘’Perkembangan terbaru, selain keduanya telah ditahan, juga diduga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu dengan barang bukti 0,1 gram,’’ kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein, Kamis (23/6) lalu.

Diberitakan sebelumnya, kedua oknum anggota Polres Mataram itu ditangkap petugas dari Direktorat Narkoba Polda NTB dan Provos Polres Mataram, Senin (13/6) lalu. Diawali penangkapan Bripda MH di kawasan Batulayar, selanjutnya anggota yang melakukan pengembangan di tempat kos MH di belakang bekas kantor Bupati Lombok Barat di Jalan Sriwijaya, Mataram. Tidak diduga, di saat bersamaan muncullah Bripka HR. Petugas yang curiga selanjutnya menggeledah HR dan ditemukan timbangan elektrik dan sedotan.

‘’Untuk MH dikenakan pasal 112 ayat 1, 114 ayat 1, 127 ayat 1 huruf a Undang-undang 35/2009 tentang narkotika dan obat-obatan dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara,’’ kata perwira dua mawar ini.

Sedangkan HR dijerat pasal 132 dan 132 KUHP terkait persekongkolan dengan ancaman humuman satu tahun penjara. Sejauh ini, kedua oknum anggota ini, kata Sukarman, murni sebagai pengguna. Mengenai timbangan elektrik yang ditemukan, dari hasil keterangan itu digunakan sebagai alat untuk pengukur jumlah pemakaian narkoba dari tersangka. ‘’Bukan digunakan untuk jualan,’’ tepisnya.

Khusus untuk sanksi disiplin, Sukarman menegaskan, itu menjadi kewenangan dari atasan yang menghukum langsung (ankum) kedua oknum polisi tersebut. Namun, sanksi disiplin dijalani biasanya setelah proses pidananya berjalan.

‘’Saat ini yang berjalan proses pidananya. Pelanggaran yang dilakukan oknum, diduga telah menyalahgunakan narkoba,’’ pungkasnya.(feb)

sumber : lombokpost.co.id

Seorang Polisi Papua Ditembak di Bandara

2011-06-24T17:28:00.000+08:00

Briptu Muh Yasin, seorang anggota kepolisian Polsek KP3 Udara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Jumat pagi ditembak orang tak dikenal di gudang "Trigana Air Service" di Bandara Mulia.

"Benar, ada penembakan terhadap anggota saya, pelakunya diperkirakan lima orang," kata Kepala Bagian Humas Polda Papua Kombes Wahcyono, Jumat.

Setelah itu, katanya, pelaku penembakan yang diperkirakan lima orang itu melarikan diri ke Kampung Yambi.

"Saat ini, Polres Jayawijaya bersama Satgas Yonif 753/AVT, sedang melakukan pengejaran," katanya.

Penembakan yang menyebabkan korban terluka di bagian pelipis kanan atas itu terjadi pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Sebelumnya, orang tidak dikenal tersebut merampas satu pucuk senjata jenis revolver, lalu senjata itu digunakan untuk menembak.

Namun, kejadian tersebut tidak merenggut nyawa korban, sedangkan korban dalam keadaan kritis. "Itu karena peluru masih bersarang di pelipis kanan atas korban," katanya.

Korban telah tiba di Jayapura dengan menggunakan pesawat Susi Air pada pukul 12.30 WIT.

Setelah itu korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan mobil ambulan
sumber : antaranews.com

Diduga Depresi, Kepala Seksi Keuangan Polres Sumbawa Barat Menghilang

2011-06-24T06:40:00.001+08:00

Kepala Seksi Keuangan Polres Sumbawa Barat Bripka Kaharuddin menghilang sejak hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011. Menghilangnya Kaharuddin sebenarnya belum diketahui penyebabnya karena sampai saat ini yang besangkutan belum bisa dilacak keberadaannya. Namun informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, Kaharuddin diduga stress akibat banyaknya permasalahan yang sedang dihadapinya.

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 pukul 18.00 wita, Bripka Kaharuddin sempat pamitan kepada istrinya untuk berangkat ke Mataram karena ditugaskan mengikuti rapat di Polda NTB. Kaharuddin berangkat menggunakan Sepeda Motor Vario CW warna Hitam – Pink dengan Nopol : EA 6954 K dan membawa Tas berwarna hitam. Setiba di Tano sekitar pukul 20.30, Kaharuddin menaiki Kapal KMP Kalebi – JM Ferry.

Sekitar Pukul 23.30, Erna (Istri Kaharuddin) menerima sms dari nomor Handphone milik suaminya yang berbunyi “ Kepala Papa Terasa Melayang – Layang “. Kemudian Erna mencoba untuk menelfon nomor tersebut namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi sampai dengan saat ini.

Kaharuddin yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, meninggalkan motor dan tasnya didalam kapal untuk menghilangkan jejak. Melihat Sepeda Motor dan Tas yang tidak kunjung diambil oleh pemiliknya, ABK Kapal KMP Kalebi – JM Ferry, Donny Yudho besama kaptennya Agus Suwanto melaporkan hal tersebut kepada Petugas Polsek KP3 Tano pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011.

Mendapat laporan tersebut, Kapolres Sumbawa Barat “AKBP Hadi Gunawan, SH, SIk.” langsung memerintahkan kepada para perwiranya beserta anggota Propam Polres Sumbawa Barat dan dipimpin langsung oleh Waka Polres Sumbawa Barat “Kompol Achmadi, SIk.” untuk melakukan pengecekan ke Tano. Dari hasil pengecekan tersebut, kapten Kapal membenarkan bahwa motor dan tas milik Kaharuddin tertinggal di Kapal selama 5 hari yaitu dari tanggal 11 Juni 2011 – 15 Juni 2011.

Berdasarkan pelacakan posisi terakhir handphone milik Kaharuddin via Cell Track menunjukkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2011 pukul 22.43 wita, Kaharuddin berada di Kab. Gianyar, Provinsi Bali. Saat itu juga Polres Sumbawa Barat langsung berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Gianyar “AKP Tri Waluyo, SIk.” beserta Kanit Buser Polres Gianyar “IPTU Kris Aji” dengan mengirimkan hasil Cell Track dan Identitas serta foto Kaharuddin Via Telefon dan Email.

Berbagai macam cara digunakan untuk mencari keberadaan Kaharuddin. Dari pihak keluarga juga mengaku telah berusaha mencari Kaharuddin menggunakan jasa dukun, namun hasilnya tetap saja nihil. Sampai saat ini Kaharuddin tidak bisa dihubungi lagi nomor handphonenya

Dari hasil penyelidikan dan pendekatan kepada keluarga Kaharuddin, keluarga mengaku tidak ada tanda – tanda Kaharuddin akan seperti ini. Tidak adanya masalah yang terlalu berat dalam keluarga maupun urusan kantor membuat keluarga maupun semua anggota Polres Sumbawa Barat tidak menyangka Kaharuddin bakal menghilang seperti ini. (pusindal)

Tujuh Pekerja Asing Dideportasi

2011-06-23T21:05:00.000+08:00

Tujuh tenaga kerja asing yang bekerja di dua perusahaan sub kontraktor PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dideportasi ke negara asalnya. Mereka bekerja di dua perusahaan berbeda. Tiga orang di PT ABB (subkontraktor yang bergerak dibidang mekanik) dan empat orang PT Petro Sea (subkontraktor bidang pemasangan pipa bawah laut).

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Manawari S Sos saat menggelar konferensi pers kemarin mengungkapkan, alasan dideportasinya tujuh tenaga kerja itu dikarenakan mereka tidak mengantongi ijin kerja dari pemerintah Indonesia dan lokasi pekerjaannya tidak lengkap. ‘’Mereka ini terpaksa harus kita usir dari KSB, karena mereka masuk ke sini secara illegal,’’ jelasnya.

Dua perusahaan sub kontraktor Batu Hijau itu dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2010 pasal 42 ayat 1 tentang menghadirkan mempekerjakan asing tanpa prosedur. Terungkapnya ketujuh pekerja asing itu berawal ketika pihaknya bersama dinas terkait termasuk melibatkan unsur kepolisian, Pol PP, Intel dan Kebangpoldagri melakukan inspeksi mendadak (sidak) tenaga kerja asing beberapa waktu lalu. ‘’Ini sidaknya belum seluruhnya dilakukan, tapi yang sudah berhasil terungkap itu sendiri tujuh orang. Sidak ini akan dilanjutkan pada perusahaan sub kontraktor lain,’’ janjinya.

Siapa saja tenaga kerja asing itu? Manawari yang siang kemarin didampingi Sekdis Disosnakertrans Yahya Suud menjelaskan, di PT ABB ada tiga orang masing-masing Iban Priasastre dan De La Santos Fernandes warga negara Spanyol dan Clay Tomas Jhon asal Australia. Sementara di PT Petro Sea sendiri empat orang mereka masing-masing Gabriel Manalak asal Filipina, Rodney Artur, Gland Robert Laderik dan Salker Travol asal Australia. ‘’Mereka ini semuanya tidak mengantongi ijin kerja dari pemerintah kita, dan beberapa ijin kerja yang mereka miliki pun sudah kadaluarsa,’’ tandasnya.

Bagaimana dengan perusahaan yang mempekerjakan ketujuh tenaga asing illegal itu? Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekdis pada dinas yang sama ini menuturkan, untuk dua perusahaan itu pihaknya sudah mengambil beberapa langkah termasuk melaporkan langsung kepada Departemen kontrak PT Newmont Nusa Tenggara. ‘’Departemen kontrak PT Newmont sudah kita hubungi, mereka ini terancam tidak boleh ikut tender pada tahun berikutnya,’’ tandasnya.

Ditegaskan Manawari, sidak yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pengecekan terhadap banyaknya laporan masyarakat bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sub kontraktor itu tidak disertai dengan ijin lengkap. Dari sidak itu diketahui, total tenaga kerja asing baik yang bekerja di PT Newmont maupun subkontraktornya mencapai 109 orang. ‘’52 bekerja di sub kontraktornya, sisanya merupakan tenaga kerja PT Newmont,’’ tandasnya.

Ketujuh orang itu Senin lalu langsung diberangkatkan ke negaranya masing-masing. Diakuinya pula, untuk menekan pihak perusahaan, pemda KSB mengeluarkan ultimatum berupa ancaman jika 1x24 jam tidak menyelesaikan persoalan itu akan dilaporkan kepada aparat kepolisian. ‘’Kita sudah bertindak tegas, kalau tidak dilengkapi ijin kita akan usir,’’ tegasnya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Pelabuhan Ampenan Akan Jadi Pelabuhan Wisata

2011-06-23T20:51:00.000+08:00

PT Gunung Lawoe Mercu Buana akan segera melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum mengubah bekas pelabuhan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjadi pelabuhan wisata berkelas dunia.

"Investor dari Jakarta, PT Gunung Lawoe Mercu Buana itu rencananya akan membuat analisis dampak lingkungan (Amdal) dengan melibatkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Mataram, sebagai konsultan," kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Lalu Martawang, di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, aspek utama yang akan menjadi kajian dalam amdal yakni aspek sosial, ekonomi, budaya dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

"Kami belum tahu pasti kapan pelaksanaan kajian amdalnya, yang jelas semuanya sudah dibahas. Dan perlu diketahui, Pemerintah Kota Mataram, tidak terlibat secara penuh dalam proses kajian amdal tersebut," ujarnya.

Menurut dia, PT GLMB rencananya akan membangun pelabuhan wisata berkelas dunia dengan fasilitas hotel bertingkat 17 yang memiliki 500 kamar.

Rencana pemanfaatan bekas pelabuhan Ampenan yang pernah digunakan pada zaman penjajahan Belanda itu, sudah dibahas dalam rapat koordinasi pada Rabu (22/6) dengan sejumlah instansi terkait bersama PSL Universitas Mataram. Rapat koordinasi itu dipimpin oleh Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh.

Martawang mengatakan, nilai investasi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bekas pelabuhan Ampenan menjadi sebuah kawasan wisata berkelas dunia sekitar Rp1 triliun lebih.

"Jika rencana investor itu terealisasi, bayangkan 'multiflier effect' yang akan ditimbulkan, mulai dari tenaga kerja yang bisa direkrut hingga pada penjualan berbagai produk," ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Kota Mataram memiliki aset seluas 11 hektare (ha) di bekas Pelabuhan Ampenan tersebut, namun luas lahan yang dibutuhkan oleh PT Gunung Lawoe Mercu Buana hanya 5,5 ha.

Untuk mempercantik kawasan tersebut, kata dia, pihak investor juga berencana mereklamasi pantai sepanjang 50 meter dan penataan lingkungan sepanjang dua kilometer dari garis pantai.

"Pelabuhan wisata itu bisa dimanfaatkan oleh kapal yang membawa wisatawan ke Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, kawasan wisata di Sekotong Lombok Barat, dan ke Bali. Bahkan, kami berharap bisa menjadi pelabuhan internasional," ujarnya.(*)

sumber : antaramataram.com

TKI NTB Terancam Hukuman Mati Di Malaysia

2011-06-23T20:48:00.000+08:00

Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Edi Saputra alias Supriadi, terancam hukuman mati dengan cara digantung karena dituduh membunuh warga Malaysia, Chai Joon Bui, pada 29 Juli 2006. Untuk menyelamatkan Edi dari hukuman gantung, Koordinator Advokasi Kebijakan Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Endang Susilowati SH, menemui Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, di Mataram, Kamis, guna mengonsultasikan upaya penyelamatan tersebut.

"Kami meminta Pak Gubernur untuk berkoordinasi dengan KBRI di Kuching untuk mengikuti proses-proses peradilan, agar kasus hukuman pancung yang menimpa TKI Ruyati tidak terulang," ujarnya.

Selain itu, kata Endang, pihaknya mendesak Gubernur NTB untuk ikut menjembatani penyebaran informasi hasil perkembangan proses peradilan kepada keluarga TKI yang menjalani hukuman di Malaysia itu.

Hingga kini, Edi yang berasal dari Kampung Kerta Sari, Simpang Klanir, Kecamatan Sateluk, Kabupaten Sumbawa, itu telah menjalani enam kali sidang di Mahkamah Rendah di Kuching, dan satu kali sidang di Mahkamah Tinggi Kuching, yaitu pada 15 Maret 2007.

"Tapi hingga saat ini belum ada informasi persidangan lanjutan dan belum ada saksi yang dapat meringankan," ujarnya.

PPK NTB meminta Gubernur NTB periode 2008-2013 yang berasal dari kalangan ulama dan pernah menjadi anggota Komisi X DPR-RI itu ikut melakukan diplomasi politik untuk menyelamatkan Edi Saputra. Lembaga advokasi itu juga mengajak kepedulian Pemprov NTB terhadap nasib tiga orang TKI asal NTB divonis 15 tahun penjara di Klang, Johor Bahru, yaitu Muhammadun (40) asal Dusun Glogor, Desa Gelogor, Kabupaten Lombok Barat, yang dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun mulai 3 Juni 2002 dengan massa pemotongan hukuman selama 5 tahun.

Muhmmadun diberangkatkan oleh Perusahan Pengerah Jasa Pengerah TKI (PPJTKI) Fortuna Insani, yang direkrut melalui petugas lapangan Abdul Azis. TKI NTB lainnya yakni Samsul Hakim (23) asal Dusun Tempos Daya Kayu Putih, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang sudah dipenjara sejak tahun 2007, dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Syamsul Hakim diberangkatkan oleh PPJTKI Sabda Rejeki melalui petugas lapangan Munahar.

TKI NTB lainnya yang tengah menjalani hukuman di Malaysia yakni Marahum (30) asal Dusun Perempung, Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat, dengan masa hukuman yang sama dengan rekannya Syamsu Hakim.

"Ketiga TKI NTB itu dituduh mencuri telepon genggam dan kalung seberat lima gram," ujar Endang.
Menurut dia, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh PPK NTB, kini terdapat tujuh orang TKI NTB yang menemui masalah di Malaysia.

Selain seorang TKI yang terancam hukuman gantung dan tiga TKI yang menjalani hukuman penjara 15 tahun, juga ada tiga jenasah warga NTB. Ketiga jenasah itu teridentifikasi sebagai Fathul Mubarok bin Faesal (27), asal Dusun Kebun Jurang, Desa Gapuk, Lombok Barat, yang meninggal karena tertembak di bagian dada.

Jenazahnya dibuang di perkebunan dan ditemukan oleh Kepolisian Kota Tabuk pada 21 Agustus 2010. Hingga saat ini, jenazah masih berada di RS King Kholik dan belum ada penanganan dari pemerintah. Jenasah kedua yakni Warni binti Mahrip Sahmin (29), asal Dusun Dasan Baru, Desa Ubung, Lombok Tengah, yang melakukan bunuh diri pada 4 Juni 2010. Jenazah telah dipulangkan pada Maret 2011. Jenasah ketiga yakni Nurul Alfiah binti Muhtar Lano (30), asal Kabupaten Lombok Tengah, yang diduga meninggal dunia karena sakit serius.

"Kami sudah pernah mengirimkan surat ke Dirjen terkait di Kementerian Luar Negeri, namun hingga kini belum ada tanggapan ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah," ujarnya.

Karena itu, kata Endang, pihaknya tengah mengupayakan pengacara bagi Samsul Hakim dan Marahum, sehingga hukumannya bisa diringankan, karena selama menjalani proses pengadilan, kedua TKI NTB itu tidak didampingi pengacara.

PPPK NTB juga tengah mengupayakan asuransi untuk biaya pengacara, sebagaimana diatur dalam Kepmen Nomor 7 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa klaim asuransi dapat mencapai Rp100 juta untuk biaya bantuan hukum.

"Kami juga mendesak Pak Gubernur agar memanggil PJTKI yang memberangkatkan para TKI tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya dan diberikan sanksi yang tegas," ujarnya. (Devi/*)

sumber : antaramataram.com

Gunung Pakirum Memakan Korban

2011-06-22T15:38:00.002+08:00

Selasa (21/6), lokasi Pertambangan Rakyat Gunung Pakirum memakan korban. Pertambangan Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ini telah memakan korban atas nama M. Yusuf (ucok).

Dimana sekitar pukul 16.00 wita, korban bersama 2 orang rekannya hendak menambang di Gunung Pakirum. Saat itu korban masuk sendirian ke lubang galian yang dalamnya sekitar 60 meter milik Pak Celak untuk mengambil batu yang diduga mengadung mineral emas. Pada saat korban berada di dasar lubang tiba – tiba dinding lubang mengalami longsor dan menimbun korban sehingga mengakibatkan korban meninggal di tempat.

Mendengar kejadian ini, anggota Polsek Taliwang segera menuju ke TKP menggunakan mobil Patroli Polsek Taliwang. Korban yang sudah ditemukan meninggal ditempat, langsung dibawa ke Puskesmas Taliwang untuk dilakukan Visum.

Dari Hasil Visum diketahui bahwa korban meninggal dunia akibat kekurangan Oksigen karena tertimbun longsoran dinding gua. Selain itu pada tubuh korban hanya terdapat luka ringan / lecet pada bagian tubuh yang tidak vital (pusindal)

Polda Metro Jaya Buka SPK di Mal

2011-06-22T07:21:00.001+08:00

Polda Metro Jaya bikin terobosan baru. Mereka mengoperasikan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) di sebuah mal di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

SPK di mal adalah kali pertama di Indonesia. Langkah ini untuk membantu masyarakat yang ingin terlayani Polri, terutama dalam hal pengaduan kejahatan atau kehilangan.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman, SPK di mal adalah wujud mendekatkan pelayanan polisi ke masyarakat. Nantinya SPK serupa juga didirikan di berbagai daerah, tak hanya di Jakarta. Pelayanan pun akan ditingkatkan, bukan hanya pelaporan. Tapi juga pelayanan lain, seperti perpanjangan SIM dan STNK.(ULF)

sumber : liputan6.com

Polda Gelar Kejuaraan Peresean

2011-06-21T20:19:00.000+08:00

MATARAM-Kepolisian Daerah (Polda) NTB berupaya membangkitkan seni-budaya daerah ini. Salah satunya dengan menggelar Kejuaraan Peresean Kapolda Cup. Kejuaraan ini dihelat di eks kantor Bupati Lombok Barat, Jalan Sriwijaya, Mataram dan dibuka Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi, kemarin.

Even ini menyedot perhatian masyarakat. Bahkan, banyak wisatawan asing yang tengah berlibur di Pulau Lombok ikut menyaksikan ketangkasan para pepadu di arena.

Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi pun mencoba turun arena menjadi pepadu. Beberapa kali jenderal bintang satu ini melakukan adegan saling pukul saat pembukaan, kemarin. ‘’Serang Pak Kapolda.. serang...,’’ teriak beberapa penonton memberi semangat.

Wakil Gubernur NTB H Badrul Munir yang hadir di arena pun tak sanggup menyembunyikan kegembiraannya. ‘’Pertandingan selanjutnya, akan di gelar di Pulau Sumbawa,’’ katanya.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia HUT Bhayangkara Kombespol Ismail Bafadal mengatakan, Peresean Kapolda Cup sebagai pertandingan yang mampu memupuk rasa persaudaraan. ‘’Ada banyak hadiah, berupa sapi maupun uang tunai,’’ katanya.

Perwira tiga mawar ini mengatakan, kejuaraan yang digelar kali ini berbeda dengan pertandingan peresean yang lain. Pasalnya, ada upaya untuk membawa peresean ke pentas nasional. ‘’Perlu dirumuskan pertandingan yang bisa dihitung. Pada kejuaraan peresean beregu maupun individu, setiap pepadu yang turun ke arena, selain ada wasit di tengah arena, juga ada juri khusus yang mengamati jalannya pertandingan,’’ katanya.

‘’Pertandingan peresean ini berbeda dari biasanya. Karena ada perhitungan skor, juaranya adalah yang memiliki skor tertinggi,’’ tambahnya.

Ketua Panitia Peresean Kapolda Cup Joko Jumadi menambahkan, untuk bisa membawa peresean ke tingkat nasional, perlu sebuah konsep baku. Pertandingan yang selama ini telah berlangsung turun-temurun tersebut, belum memiliki format penilaian yang baku. Ajang kejuaraan Kapolda Cup, dianggap sebagai jalan pemulus untuk memulai penilaian baku pada pertandingan peresean. (feb)

sumber : lombokpost.co.id

Diduga Curi Batuan Emas, Karyawan PTNNT Ditangkap Polisi

2011-06-20T22:58:00.000+08:00

Jajaran Polsek Maluk berhasil menangkap salah seorang karyawan PTNNT berinisial RP karena diduga melakukan tindakan pencurian batu mineral yang mengandung emas di Town Site PTNNT. Hal ini diungkapkan Kapolres Sumbawa Barat melalui Kasat Binmas, AKP Bambang Triyono SCW SH kepada Gaung NTB, Selasa kemarin.

Menurut Bambang, bantuan itu diambil langsung dari Work Shop Muse (Campnya) dan tertangkap tangan oleh petugas Security setempat. Saat ini Rp telah mendekam di sel tahanan Polres KSB setelah dilimpahkan Polsek Maluk, Selasa (14/6).

Selain itu Polsek Maluk juga menangkap dua orang yang diduga melakukan pencurian 4 karung konsentrat PTNNT. Keduanya berinisial AR (34) dan RG karyawan salah satu perusahaan subkontraktor PTNNT. Untuk mendukung proses penyidikan polisi mengamankan barang bukti berupa 4 karung pasir konsentrat dan 1 unit mobil merk kijang Inova bernopol D 1750 JR.

Penangkapan terhadap keduanya ungkap Bambang, berawal dari adanya laporan masyarakat yang curiga terhadap aktifitas AR. Laporan ini langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap AR di sebuah kamar kos-kosan di Dusun Pasir Putih Kecamatan Maluk.

Hasil pengembangan penyidikan, terungkap kosentrat itu dibeli AR kepada RG—karyawan di salah satu perusahaan subkon PTNNT yang selanjutnya dilakukan penangkapan.

sumber : gaungntb.com

Pemda KSB Segera Terbitkan IPR

2011-06-19T06:48:00.000+08:00

Pemda KSB akan segera menerbitkan Ijin Penambangan Rakyat (IPR) untuk mengorganisir para penambang tanpa ijin (peti) yang marak beroperasi diberbagai kawasan.

Bupati KH Zulkifli Muhadli, usai membuka acara sosialisasi pengorganisasian peti di KTC kemarin, menyatakan Pemda sudah mempersiapkan beberapa titik lokasi yang akan dijadikan wilayah IPR. Fakta bahwa Peti semakin marak di KSB membuat Pemda menurutnya tidak bisa menunggu lebih lama untuk bergerak agar kegiatan tersebut tertib.

“Kita sudah bergerak karena IPR adalah kewenangan bupati. Yang jelas wilayahnya yang kita siapkan berada diluar kawasan hutan,” ujarnya.

Bupati tidak memungkiri ada wilayah yang dicanangkan sebagai wilayah IPR yang masuk dalam wilayah konsesi sejumlah perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Ia berjanji pemda akan meminta perusahaan-perusahaan pemegang IUP itu untuk melepas kawasannya yang masuk dalam wilayah IPR. Salah satu pemegang IUP, PT Indotan sebelumnya menolak melepas lahan konsesinya di wilayah Lamunga Taliwang untuk di jadikan IPR.

“Itu hak Indotan untuk menolak, tetapi kita juga berhak untuk meminta. Kita akan negosiasikan nanti. Sementara yang masuk dalam kawasan hutan, akan kita mintakan ijin ke Menteri Kehutanan,” imbuhnya.

Pemda sendiri telah mencanangkan sejumlah wilayah untuk dijadikan IPR dengan luas masing-masing maksimal 25 hektar. Wilayah tersebut antara lain, Lamunga dan Semoan di Taliwang, Lamuntet dan Moteng di Brang Rea untuk penambangan emas, serta di Kecamatan Jereweh untuk IPR penambangan mangan.

sumber : gaungntb.com

Presiden Direktur PTNNT Adukan PT Pukuafu Indah Ke Mabes Polri

2011-06-17T14:39:00.001+08:00

Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Martiono Hadianto Hari Kamis (16/6) ini, mengadukan PT Pukuafu Indah (PTPI) dan Presiden Direkturnya, Jusuf Merukh, ke Mabes Polri terkait tuduhan penggelapan atas dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 November 2005 yang dialamatkan pada dirinya. Pengaduan ini dilakukan karena tuduhan penggelapan dokumen tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum.

PT Pukuafu Indah mengklaim bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 15 November 2005 antara Nusa Tenggara Partnership (NTP) dan Pukuafu, NTP berkewajiban menjual saham divestasi 31 persen kepada Pukuafu. Namun, Presiden Direktur PTNNT Martiono Hadianto menegaskan bahwa RUPSLB pada 15 November 2005 yang selalu digembar-gemborkan oleh PTPI dan Jusuf Merukh tidak pernah terjadi.

“RUPSLB tersebut tidak pernah ada dan tidak ada juga yang menyatakan PTPI berhak membeli sisa saham divestasi. Jadi, bagaimana mungkin saya menggelapkan dokumen atas peristiwa yang tidak pernah terjadi. Jika memang peristiwa tersebut pernah terjadi, pasti PTPI dan Jusuf Merukh punya data-datanya dan bisa ditunjukkan selama pengadilan,” jelas Martiono Hadianto.

Martiono menambahkan bahwa pengaduan atas dirinya terkait penggelapan dokumen dan publikasi di media yang disebabkan karenanya telah mencemarkan nama baiknya. “Saya dan PT Newmont Nusa Tenggara tidak pernah melakukan kesalahan apa pun atas tuduhan yang tidak berdasar hukum itu.” Kami selalu mematuhi semua Undang-udang dan peraturan yang berlaku.”

Menanggapi hal tersebut, Luhut M.P. Pangaribuan selaku Kuasa Hukum PTNNT dan Presiden Direkturnya mengatakan, ”Sebagaimana diatur dalam KUHP, suatu penggelapan harus mengandung unsur menggelapkan barang milik orang lain. Sementara barang yang dianggap digelapkan ini tidak pernah ada karena memang tidak pernah ada peristiwa yang mendasari pembuatan dokumen tersebut. Kalaupun barang yang dimaksud ada, itu adalah dokumen milik PTNNT, bukan milik PTPI. Yang artinya, bagaimana mungkin Presiden Direktur PTNNT menggelapkan dokumen milik PTNNT.

Dengan demikian, tuduhan bahwa Presiden Direktur PTNNT menggelapkan dokumen adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum."Oleh karena itu kami mengingatkan adanya suatu perbuatan yang diancam pidana dalam pasal 220 KUHP dengan hukuman penjara satu tahun empat bulan, yakni bila seseorang melaporkan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan." jelas Luhut. (**/sn01)

sumber : sumbawanews.com

Asyik, Gaji Ke-13 PNS Cair Juli

2011-06-15T23:15:00.001+08:00

Pemerintah menjanjikan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) selesai bulan ini. Dengan begitu, PNS baru akan mendapatkan gaji ke-13 pada bulan depan, Juli.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprianto ketika dihubungi sejumlah wartawan.

"Gaji ke-13 baru bisa keluar Juli karena Peraturan Pemerintah (PP) masih belum keluar. PP-nya saat ini masih di Sekretaris Negara (Setneg)," katanya, Selasa (14/6).

Agus berjanji, bulan Juli gaji ke-13 sudah dapat dimiliki oleh PNS karena PP yang mengaturnya saat ini sudah hampir selesai di Setneg. Agus mengakui pemberian gaji ke-13 menjadi telat diberikan karena proses pengajuan yang terlambat.

"Kemungkinan besar awal Juli baru bisa dibayar. Tapi, kalau PP-nya selesai lebih cepat, ya gaji ke-13 itu juga lebih cepat dibayarkan," tegasnya.

sumber : detik.com

Yuk, Lihat Gerhana Bulan Total Lepas Tengah Malam Nanti

2011-06-15T23:03:00.000+08:00

Alam memberikan hiburan gratis bagi mereka yang terbiasa tidur larut malam. Lepas tengah malam nanti atau mulai Kamis (16/5/2011) dini hari, akan terjadi gerhana bulan total. Diperkirakan cuaca akan cerah, sehingga fenomena alam tersebut bisa disaksikan langsung secara kasat mata.

Menurut Direktur Observatorium Bosscha Lembang, Hakim L Malasan, gerahana terjadi mulai pukul 01.25 WIB dan total pada 2.25 WIB. Kemudian maksimum gerhana total di mana bulan seluruhnya ditutupi bayangan bumi akan terjadi pada pukul 03.14 WIB. Gerhana baru berakhir bertepatan dengan adzan subuh pukul 05.04 WIB.

"Bulan akan ditutup oleh bayangan bumi, yang tadinya bulan berwarna putih akan menjadi hitam kemerahan dan itu berlangsung cukup lama. Ini spektakuler kalau disaksikan," ujar Hakim saat dihubungi.

Bosscha sendiri, lanjutnya, bekerjasama dengan Kominfo dan observatorium lainnya di Yogyakarta, Aceh, Pakanbaru, Lapan di Pameungpeuk, dan Mataram akan menyaksikan fenomena itu dan hasilnya akan live streaming di website Kominfo. "Ini ujicoba live streaming baru," ujarnya.

Lebih lanjut Hakim menjelaskan, teropong akan dipasangi kamera CCD kemudian hasil pencitraannya akan disalurkan ke internet yang terhubung dengan internet lalu dikirim ke server milik Kominfo. "Nah live streaming kali ini akan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui website resmi Kominfo dan Bosscha," terangnya.

Ia mengimbau bagi umat Islam bisa melaksanakan salat gerhana sebelum solat Subuh. "Ya kali-kali bangun lebih pagi untuk saksikan kebesaran ciptaan Allah," tuturnya.

Tak hanya pada tanggal 16 Juni, gerhana total juga akan terjadi lagi pada tahun ini pada 10 Desember 2011. Namun waktunya lebih awal, yaitu setelah Isya. "Gerhana awal pada pukul 19.46 WIB dan totalnya pukul 21.06 WIB, lalu berakhir 23.17 WIB," ungkapnya.
(lrn/ahy)

sumber : detik.com

Jelang Vonis Ba'asyir, Marak Teror Bom

2011-06-15T19:45:00.000+08:00

Menjelang penetapan vonis untuk Abu Bakar Ba'asyir besok, muncul sejumlah ancaman peledakan bom. Ancaman itu menyebar lewat pesan di ponsel BlackBerry dan jejaring sosial Twitter.com. Ancamannya bernada sama: "Bom akan diledakkan Kamis (16/6). Hindari mal dan tempat-tempat umum, dan sebarkan ke handai taulan," begitu bunyi pesan yang menyebar lewat BlackBerry Messenger (BBM) tersebut.
Ancaman serupa juga muncul di akun Twitter bernama @Alhamazah. Sejak Senin lalu akun ini menebarkan ancaman bahwa Hotel JW Marriott Jakarta akan diledakkan pada 17 Agustus 2011. Pesan tersebut dikirim ke media massa.

Polisi tak mau berspekulasi menanggapi ancaman tersebut. "Polisi telah meningkatkan pengawasan," ujar juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, Selasa 14 Juni 2011 kemarin.

Anton yakin ancaman aksi balas dendam itu merupakan reaksi terhadap langkah polisi menangkapi orang-orang yang diduga teroris. Polisi, menurut dia, menemukan benang merah antara serangkaian keberhasilan polisi mengungkap kasus teroris dan rencana aksi balasan dalam beberapa bulan terakhir. “Terutama yang berhubungan dengan Abu Bakar Ba'asyir,” katanya.

Ancaman bom itu ditanggapi santai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dia meminta media massa berimbang menanggapi beredarnya pesan ancaman bom di Twitter itu. "Proporsional saja, jangan lebay," katanya saat berbicara di Aula Barat Institut Teknologi Bandung kemarin.

Untuk mengantisipasi ancaman itu, Kementerian Komunikasi siap bekerja sama dengan kepolisian memantau dan mencari pengirim pesan. "Penebar pesan, jika tertangkap, bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena membuat resah orang," ujar Tifatul.

Dia menambahkan, jika orang panik menghadapi ancaman tersebut secara serius, para teroris itu gembira. "Mending kita cuekin saja."

Di tempat terpisah, juru bicara Jamaah Anshorut Tauhid, Abdul Rohim Ba'asyir, membantah tudingan bahwa pihaknya mengirim dan menyebarkan ancaman teror. “Kami tidak punya alamat yang disebut menebar ancaman itu," katanya. Menurut dia, isi ancaman tersebut sangat bertentangan dengan kaidah organisasi pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, yang kini sedang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Akun kami mengajak umat memahami tauhid. Tudingan yang mengaitkan JAT dengan sepak terjang teror sangat keliru. Payah itu," ujar putra Abu Bakar Ba'asyir itu.

Meningkatnya ancaman bom beberapa bulan terakhir juga membuat Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perindustrian meningkatkan kewaspadaan. Mereka mengevaluasi sembilan pemegang izin produksi bahan peledak. Direktur Teknik Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Agus Suyarso, kemarin mengungkapkan banyaknya perusahaan yang diberi izin produksi bahan peledak tapi tak memproduksi. Mereka memilih mengimpor bahan peledak.

Banyaknya impor itulah, kata Agus, yang membuat Indonesia kebanjiran bahan peledak. Kedua kementerian itu kini bekerja sama dengan polisi, Kementerian Energi, Badan Intelijen Negara, dan instansi lain membatasi impor bahan peledak dan mengawasi pelabuhan agar tak terjadi penyelundupan.

ANWAR SISWADI | KARTIKA CANDRA | JAYADI SUPRIADIN | RIKY FERDIANTO

sumber : tempointeraktif.com

Polres KSB Amankan Pemakai Narkoba

2011-06-13T18:30:00.002+08:00

Taliwang – Jajaran Polres Sumbawa Barat berhasil mengamankan sebuah mobil dan dua orang yang diduga sebagai pengguna narkoba, selain itu juga berhasil menyita alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu (bong, red).

Kabag Binmas Polres KSB, AKP Bambang T kepada sejumlah wartawan membeberkan, mobil yang disita dari para pelaku adalah mobil jenis xenia bernomor polisi A 1012 DL. Didalam mobil tersebut ada empat orang, namun yang dicurigai sebagai pemakai ada dua orang.

“Dalam mobil yang menjadi barang bukti ada 4 orang, namun saat diperiksa, 2 orang sedang tertidur dan diketahui tidak menggunakan barang tersebut, sehingga dua orang tersebut untuk sementara dijadikan saksi, sementara dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan untuk sementara diamankan di Mapolres KSB,” ucap AKP Bambang.

Dua orang tersangka itu masing-masing, Endy warga asal Jakarta yang kini berdomisili di Bali, lalu Wayan S warga Bali yang kini berdomisili di Lembar Lombok Barat (Lobar), sedangkan rekan tersangka yang dijadikan saksi itu adalah, Boneng dan Bonang.

Masih keterangan AKP Bambang, penangkapan itu terjadi saat jajaran Polres Sumbawa Barat melakukan patrol di kecamatan Poto Tano dan curiga dengan mobil yang dikendarai tersangka, karena menggunakan nopol dari luar daerah. Berdasar kecurigaan itu, anggota yang sedang melaksanakan patrol mencoba untuk melakukan pemeriksaan surat kendaraan dan isi kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang masih berada dalam bong.

Lanjut AKP Bambang, untuk mengeleminir dan mengantisipasi peredaran narkoba di Bumi Pariri Lema Bariri, diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dengan memberikan laporan kepihak kepolisian, jika melihat atau mengetahui ada yang dicurigai sebagai pengguna maupun pengedar narkoba, jenis apapun juga.(SBP-01)

sumber : www.sumbawabaratnews.com

Pemda KSB dan PT NNT Mencair, Proyek DPPM Dilanjutkan

2011-06-07T22:30:00.000+08:00

Taliwang KSB. – Keinginan bijaksana sejumlah tokoh elite masyarakat Sumbawa Barat untuk menyaksikan kembali keharmonisan hubungan yang terjalin antara Pemerintah Daerah (Pemda KSB) dengan pihak Perusahaan Multi Internasional Pertambangan Tembaga dan Emas (PT NNT) tampaknya segera terwujud.

Arah menuju terjalinnya keharmonisan itu dapat dibuktikan dengan telah disepakatinya kelanjutan pelaksanaan sejumlah proyek yang didanai dengan menggunakan dana pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (DPPM) sejumlah US$ 380 juta dimana sebelumnya sempat dihentikan oleh pihak PT NNT selaku penyandang dana dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam pertemuan yang terjadi Senin (6/6/2011) antara Pemda KSB yang diwakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H. Amri Rahman dan kepala Bagian Hubungan Kemasyarakatan (Kabag Humas), Najamuddin Amy dengan pihak perusahaan NNT yang diwakili oleh Manager Publik Relation (PR), H. Kasan Mulyono, Senior relation, Ruslan Ahmad dan Manager Community Development (Condev), H. Wagimin Sastrahadi, akhirnya tercetus kesepakatan, pihak perusahaan PT NNT secepatnya akan merealisasikan kelanjutan proyek yang tertunda pelaksanaannya dikarenakan alasan non tehnis seperti diberitakan sebelumnya.

“Kita (PT NNT dan Pemda KSB) sepakat melanjutkan sejumlah proyek yang terhenti termasuk pengadaan sejumlah program pemberdayaan. Dan untuk proyek pasar terminal Taliwang dan pasar Seteluk, kami secepatnya menyurati kontraktor pelaksana agar pelaksanaannya kembali berjalan,” terang Wagimin Sastrahady manager condev dalam pertemuan itu.

Pada kesempatan yang sama, Manager Humas PTNNT, Kasan Mulyono, secara tegas membantah adanya hubungan disharmonis antara pemerintah daerah KSB dengan pihak managemen PT NNT.

“Hubungan silaturahmi tetap berjalan baik dengan kemitraan baik dalam kaitannya kelanjutan oprasional perusahaan maupun program pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui, dari US$ 380 juta dana DPPM yang dialokasikan PTNNT, Pemda KSB mendapat jatah 40 persen atau jika dirupiahkan senilai dengan Rp 140 miliar. Untuk penggunaan dana tersebut, Pemda KSB telah mengajukan 11 item proyek. Dan yang telah dilaksanakan adalah program pengadaan bibit sapi, peningkatan sarana jalan dan parkir pasar terminal taliwang dan pembangunan pasar seteluk yang sempat dihentikan pelaksanaannya dengan alasan non tehnis.

Sementara itu, Kepala Bappeda Amri Rahman yang didampingi Plt.Kabag Humas, Najamuddin Amy, mengakui, Pemda KSB dan PTNNT telah sepakat untuk melanjutkan sejumlah proyek dengan baik sesuai aturan.

“Intinya silaturahmi antara Pemda dan perusahaan tetap terjalin baik. Buktinya kesepakatan antara pemda KSB denganNewmont untuk kembali melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya tertundaseera dilaksanakan,”aku Amri yang diamini Najamudduin Amy.

Sumber : sumbawanews.com

Pelajar 16 th Di Perkosa Ayah Kandung

2011-06-04T11:32:00.001+08:00

“Saya diperkosa sebanyak 4 kali”

Jumat (3/6) Polsek Brang Rea, Polres Sumbawa Barat menerima laporan masyarakat tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung. Bunga (nama samaran) seorang Santriwati Pesantren di Kec. Brang Rea mengaku telah diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri sebanyak 4 kali.

“Saya diperkosa sebanyak 4 kali”, diakui Bunga “3 kali di rumah dan yang 1 kali lagi di kebun bapak”.

Pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010 di rumah pelaku yang bertempat di Dsn. Seminar Salit, Ds. Persiapan Seminar Salit, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat. Menurut pengakuan korban, saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras dan korban sedang dalam keadaan sakit.

Kemudian yang ke dua dilakukan pada tanggal 13 Desember 2010 dirumahnya. Pada saat itu korban dipaksa dan ditarik ke dalam kamar oleh pelaku sampai pingsan. Pada saat korban sadar, korban mengetahui dirinya telah diperkosa karena celana dalamnya basah dan terdapat cairan warna putih kental.

Keesokan harinya, perbuatan bejat sang ayah kandung masih saja dilakukannya. Kejadian yang beruturut – turut ini dilakukan dirumah pelaku dengan cara memaksa korban untuk melayani hasrat kejamnya itu.

Terkahir dilakukan pada hari Sabtu, 28 Mei 2011. Pemerkosaan ini dilakukan di sebuah gubuk yang berada di kebun milik pelaku. Saat itu pelaku mengajak korban untuk memetik sayur dikebun, namun setiba dikebun pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anaknya. Pada saat melakukan pemerkosaan, korban sempat menendang kaki pelaku dan berteriak namun mulutnya dibungkam.

Kejadian ini baru diceritakan oleh korban pada hari Rabu (1/6) kepada Bibi korban dan pada hari Kamis (2/6) bibi korban menceritakan kejadian ini kepada suaminya. Pada hari Jumat (3/6) Korban yang didampingi Pamannya melaporkan kejadian ini ke Polsek Brang Rea dan korban langsung diperiksa oleh Briptu Niluh Yuniartati.

Diduga pelaku hanya ingin menyalurkan hasrat seksualnya karena lbih dari 1 tahun ditinggal ke Arab Saudi oleh istrinya sebagai TKW. Rumah pelaku yang beralamat di Dsn. Seminar Salit, Ds. Persiapan Seminar Salit, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat ini didiami oleh Kakek Nenek Korban, Ayah Kandung korban (pelaku) dan Korban.

“Saya tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak saya” kata pelaku kepada Penyidik Pembantu Polsek Brang Rea saat diinterogasi Jumat Malam di Mapolsek Brang Rea. Namun menindak lanjuti kejadian ini pihak Kepolisian telah mengumpulkan barang bukti berupa baju, celana dalam, rok dan kasur serta hasil visum daripada korban

Sampai saat berita ini diturunkan, Pelaku sedang diamankan di Rutan Polres Sumbawa Barat untuk menghindari maen hakim sendiri dari masa yang tidak terima adanya kejadian tersebut.(pusindal)

Hakim Periksa Wilayah Bambu Runcing

2011-05-31T20:48:00.000+08:00

Gugatan Polda Terhadap Warga

Majelis hakim kasus sengketa lahan Bambu Runcing turun lapangan kemarin. Majelis hakim yang dipimpin ketua Pengadilan Mataram H Ali Makki meninjau lahan yang menjadi sengketa antara Polda NTB dengan 23 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami lahan tersebut. Kedatangan majelis hakim ini juga disertai puluhan polisi dari Polda NTB yang melakukan pengamanan.

H Ali Makki mengatakan, kedatangan hakim ke Bambu Runcing untuk mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa. Mereka juga memeriksa lahan yang digugat Polda NTB, yang luasnya mencapai 58 are. ‘’Kami datang ke sini melihat batas mana saja yang menjadi sengketa. Jangan sampai ada gugatan tapi tanahnya tidak jelas,’’ katanya, kemarin pagi.

Dari hasil pantauannya, kata Ali, sesuai dengan objek sengketa. Mengenai proses, masih perlu pembuktian yang panjang di pengadilan. Setelah saksi-saksi dari penggugat dihadirkan semua dalam sidang, selanjutnya saksi dari tergugat juga akan dihadirkan dalam persidangan. ‘’Masih ada pembuktian lagi. Persidangannya akan dilakukan setiap hari Senin,’’ imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Ali juga berbincang dengan sejumlah warga Bambu Runcing. Dia pun sempat berbincang dengan kakek 85 tahun, seorang purnawirawan polisi yang telah puluhan tahun tinggal di sana.

Kuasa hukum Polda NTB Abdul Hanan SH mengatakan, gugatan Polda NTB dilayangkan terhadap 23 KK yang mendiami lahan sengketa. Lahan yang digugat luasnya 5.815 meter persegi atau 58 are. Sementara, lahan seluas 435 meter persegi dan 200 meter persegi telah dikuasai Polda NTB. ‘’Hakim meninjau tanah yang menjadi gugatan kami (Polda NTB, Red). Dari luas 6.250 meter persegi, yang kami gugat 5.815. Dua objek sisanya telah dikuasai klien kami,’’ katanya.

Sementara itu pengacara warga, Surya Hadi SH membeberkan, kedatangan majelis hakim ini sekaligus mengetahui secara detail seperti apa objek tanah yang digugat. Pada gugatan Polda NTB sebelumnya dalam persidangan beberapa waktu lalu dinyatakan tidak lengkap. ‘’Semua lahan yang ada di sini telah bersertifikat sejak tahun 1990,’’ katanya.(feb)

sumber : lombokpost.co.id

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Pada 3 Juni

2011-05-30T20:40:00.000+08:00

Pemerintah tetapkan tanggal 3 Juni 2011 sebagai cuti bersama guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hari kerja di antara dua hari libur.

"Pemerintah memutuskan tanggal 3 Juni 2011 merupakan hari cuti bersama," kata Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Kantor Kemenkokesra, Jakarta, Senin.

Agung menjelaskan, setelah melakukan evaluasi atas perubahan cuti bersama tahun 2011 khususnya pelaksanaan cuti bersama tanggal 16 Mei 2011 maka pemerintah menetapkan cuti bersama tersebut.

"Sebagian Pegawai Negeri Sipil tidak sepenuhnya memanfaatkan hak cuti tahunan padahal cuti adalah momen untuk revitalisasi, rekreasi dan penyegaran bagi pegawai dan keluarganya," katanya.

Dia juga menambahkan cuti bersama ini akan meningkatkan kegiatan pariwisata dalam negeri yang mempunyai dampak peningkatan ekonomi.

"Untuk pelayanan umum yang bersifat strategis dilakukan seperti biasa antara lain rumah sakit, puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan, ketertiban, perbankan dan perhubungan serta unit kerja pelayanan lain yang sejenis," katanya.

Untuk itu, pimpinan unit kerja lanjut Agung, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agung menambahkan, keputusan cuti bersama itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, SKB Nomor 03/2011, Kep.135/MEN/V/2011 dan SKB/02/M.PAN-RB/05/2011.

"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama ini merupakan hak dari cuti tahunan pegawai," katanya.

Dia juga menambahkan pemerintah akan segera mengumumkan Keputusan Bersama tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2012

sumber : baktipersada.com

Setahun Ratusan Polisi Dipecat Karena Korupsi

2011-05-30T20:38:00.000+08:00

VIVAnews - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mendatangi Bareskrim Mabes Polri hari ini, Senin 30 Mei 2011. Di situ Nanan berkampanye soal anti korupsi. Agar para serse tidak korupsi atau menerima suap.

"Kami ingin mengglorifikasi semua anggota termasuk reserse agar tidak korup apalagi KKN, ini upaya kami menyadarkan mereka" kata Nanan di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Senin, 30 Mei 2011. Kampanye ini digelar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nanan menambahkan bahwa program anti korupsi ini dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan. Diantaranya, dari mulai pelatihan, penyadaran sampai penghukuman.

"Ini program internal kami. Jadi, memang dibutuhkan kesadaran penuh dari semua anggota personal, untuk anti korupsi itu" jelas dia.

Nanan meminta agar masyarakat membantu polisi untuk tidak korupsi. Dia mengimbau para pengacara dan tersangka untuk tidak mengiming-imingi anggota polisi dengan uang. Pemberantasan korupsi di kepolisian, katanya, tidak susah tapi harus didukung semua pihak.

Selama ini, kata Nanan, ada sekitar 140 sampai 400 polisi pertahun yang dipecat terkait kasus korupsi. "Kasusnya macam-macam, pokoknya yang dianggap sudah tidak layak jadi polisi ya kami pecat" terangnya.

Nanan berjanji, semua polisi akan ditindak jika teridentifikasi korupsi. "Prinsip saya tidak ada lagi yang berinstitusi. Kalau salah ya harus dihukum. Termasuk saya sendiri kalau salah ditindak" jelasnya.

sumber : vivanews.com

Bupati KSB, Berdamailah Demi Rakyat

2011-05-30T07:40:00.000+08:00

Perseteruan antara Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulifkifli Muhadli dengan PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) harus segera diakhiri karena akan merugikan rakyat KSB.

"Semua pihak harus berlapang dada atas divestasi 7 persen PTNNT tahun 2010 yang diambilalih oleh Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Tidak ada yang menang atau kalah dalam pengambilalihan saham tersebut karena substansinya saham 7 persen adalah milik NKRI, milik 237 juta rakyat Indonesia termasuk masyarakat KSB dan KS didalamnya." ungkap Ketua Komite Hubungan Kerjasama Dunia Usaha Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 2010-2015 Dr. Lukman Malanuang kepada Sumbawanews.com, Kamis (26/5) pagi.

Selanjutnya kami berharap agar Bupati Sumbawa Barat sebagai tuan rumah dan daerah penghasil sumberdaya mineral untuk memulai pembicaraan dengan mengundang PTNNT sesulit apapun perbedaan dan situasi saat ini dalam rangka menyusun Rencana Aksi Pembangunan Berkelanjutan Pascatambang di Sumbawa Barat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Dijelaskannya Melalui kepemilikan saham 7 persen tersebut Pemerintah Pusat ingin memastikan bahwa pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) dapat dilakukan dengan baik dalam proses operasi PTNNT yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama di Sumbawa. Pemerintah Pusat juga berharap PTNNT akan memperbaiki Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) melebihi standart pengelolaan yang diharapakan (beyond compliance) dalam hal penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Konservasi dan Pemanfaatan Sumberdaya, serta kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR) termasuk kegiatan Community Development sehingga peringkat HIJAU yang telah diraih saat ini dapat naik keperingkat EMAS.

Sumberdaya mineral yang terdapat di Batu Hijau adalah sumberdaya yang tidak terbarukan sehingga sejak dini perlu adanya kerja keras dan sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PTNNT sebagai stakeholder utama dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas yang merupakan sektor terbarukan di Sumbawa Barat sebagai pengganti mineral yang suatu saat pasti habis. Dengan demikian Sumbawa Barat tidak menjadi Kabupaten yang gagal mengelola sumberdaya mineral seperti yang terjadi di Dabo Singkep Kabupaten Linggau Kepulauan Riau setelah berakhirnya pertambangan timah selama 180 didaerah tersebut.

"Untuk itu perlu dibangun pola hubungan yang saling menguatkan antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PTNNT dalam jangka panjang bukan hubungan yang saling melemahkan sehingga menimbulkan ketidakpastian akan masa depan masyarakat Sumbawa Barat." ungkap Lukman.(sn01)

sumber : sumbawanews.com

Sekelompok Warga Rusak Rumah Agen Arisan

2011-05-29T00:41:00.001+08:00

Arisan berantai pimpinan Nurhasannah berbuntut pengerusakan rumah. Sabtu (28/5) sekitar pukul 12.00 wita, sejumlah warga di Karang Penok, Kel. Sampir, Taliwang merusak rumah Farida seorang agen arisan berantai.

Pada saat terjadinya pengerusakan, pemilik rumah sudah tidak berada di tempat kejadian. Namun sebelum terjadinya pengerusakan, seluruh isi rumah sudah tidak ada / telah diambil oleh beberapa orang warga.

Akibat dari pengerusakan ini adalah pintu depan rumah dilepas / rusak, kaca jendela depan rumah pecah serta tirai - tirai jendela rusak.

Hal ini dipicu oleh karena warga yang kecewa dan marah terhadap agen arisan yang dinilai oleh masyarakat bebas bepergian dan tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para nasabah.

Saat pengerusakan berlangsung, terdapat Ketua RT. lingk. Karang Penok, namun setelah dikonfirmasi yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui atas kejadian pengerusakan tersebut. Besar kemungkinn akan terjadi lagi kejadian serupa jika pihak - pihak yang berwenang tidak segera mengatasi kasus arisan berantai ini. (pusindal)

Menderita Asma, Seorang Pria Mabuk Ditemukan Tewas

2011-05-26T14:42:00.003+08:00

Kamis (26/11) sekitar pukul 11.00 wita, seorang pria ditemukan tewas di rumahnya setelah meneguk minuman keras. Montir Bengkel yang beralamat di Lingk. Sebok, Kelurahan Dalam, Kec. Taliwang ini diketahui bernama Budiono Als Budi. Menurut pengakuan keluarga, tewasnya Budi karena asmanya kambuh setelah meminum minuman keras.

Dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Personil Polres Sumbawa Barat, di sebelah korban ditemukan botol bir dan arak yang masih berbau. Korban juga menggunakan Pakaian TNI AD. Dan menurut pengakuan korban, Budi mengidap penyakit Asma.

Kronologis kejadian ditemukannya mayat tersebut adalah sekitar pukul 11.00 wita, Luken (teman korban) ingin menitipkan sepeda motornya di bengkel yang juga merupakan rumah korban, namun setelah korban dipanggil - panggil korban tidak menyahut sehingga Luken masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban sedang tertidur terlentang di dalam kamarnya dengan memaki pakaian Dinas TNI serta Head Set HP yang berada di telinganya dan ternyata korban sudah diketemukan tidak bernafas.

Atas kejadian tersebut, Luken meminta bantuan masyarakat sekitar untuk meminta pertolongan kemudian mayat tersebut dibawa ke Puskesmas Taliwang untuk dilakukan Visum.

Besar kemungkinan korban meninggal diakibatkan keracunan minuman bir dan arak yang ditemukan di sebelah mayat serta mengingat korban mengidap penyakit asma sehingga diduga fisik korban lemah akibat dari minuman keras tersebut.(pusindal)

3 Polisi Dibrondong Tembakan, 2 Orang Tewas

2011-05-25T19:49:00.002+08:00

Dua personel polisi tewas seketika akibat penembakan brutal oleh orang yang tidak dikenal. Satu polisi lainnya terluka.

Ketiga polisi tersebut sedang bertugas di depan kantor Bank Central Asia (BCA), Jalan Emi Saelan, Palu, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi tiba-tiba pukul 11.15 WITA. Penembak diketahui mengendarai sebuah sepeda motor.

Polisi yang tewas akibat luka tembak di bagian kepala dan dada itu bernama Bripda Gustiar Yudistira dan Bripda Prawira . Sedangkan yang mengalami luka di bagian kaki dan pantat bernama Bripda Dedy Edwar.

"Motifnya belum tahu. Kami masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah saksi," kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Soemarno di Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Belum merinci kronologi kejadiannya, Soemarno mengemukakan, pelaku penembakan melepas sejumlah tembakan ke arah tiga anggota Polri yang bertugas di Bank BCA tersebut menyebabkan dua di antaranya tewas di tempat dan seorang lagi luka di lengan yakni Bripda Dedi Edwar dan kini masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara, Palu.(ANT)

Sedangkan kedua korban tewas Bripda Gustiar Yudistira dan Bripda Prawira sedang menjalani otopsi di RS Bhayangkara. Soemarno juga mengatakan bahwa salah seorang dari dua pelaku menggunakan cadar dan satu lainnya menggunakan helm sehingga wajah mereka tidak bisa dikenali. (YUS)

sumber : dari berbagai sumber

Bangun Talud di Gate PTNNT, Operasional Newmont Bakal Terhambat

2011-05-24T18:15:00.001+08:00

TALIWANG—Akses keluar masuk kendaraan di gate (pintu masuk) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) selama beberapa bulan ke depan nampaknya bakal terhambat. Ini akibat dari pembangunan talud di sepanjang jalan tersebut yang sudah direncanakan Pemkab Sumbawa Barat.

Plt kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) KSB Mashur Yusuf ST kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin mengatakan proyek tersebut akan dimulai akhir Mei ini. ‘’Pengerjaanya dilakukan secara swakelola oleh dinas PU dengan memberdayakan masyarakat sekitar lingkar tambang,’’ jelasnya

Dijelaskan Mashur, pengerjaan pembangunan talud di sepanjang pintu masuk baik menuju lokasi tambang dan pelabuhan Benete itu sifatnya mendesak. Pasalnya, saat musim hujan disekitar lokasi itu kerap kali menjadi lokasi tergenangnya air hujan. ‘’Makanya diperlukan segera pembangunan talud,’’ jelasnya.

Secara keseluruhan, proyek swakelola itu akan menelan dana Rp 90 juta lebih. Diakuinya, lokasi yang akan dibangun talud itu merupakan jalan provinsi, namun pihak provinsi sendiri tidak mempermasalahkan adanya rencana Pemkab KSB itu. ‘’Kita sudah bersurat ke provinsi dan tidak ada masalah,’’ jelasnya.

Rencana pembangunan talud itu pun bahkan sudah disampaikan secara resmi kepada PTNNT. Pihak perusahaan sendiri meminta kepada Pemkab KSB untuk menunda rencana tersebut. ‘’Permintaan penundaan itu belum jelas sampai kapan, tapi karena mendesak kita tetap akan kerjakan,’’ tandasnya.

Diakuinya pula, rencana itu juga sudah disampaikan ke dinas PU Provinsi NTB. Untuk membahas persoalan tersebut rencananya Selasa (hari ini, Red) PU KSB dan Provinsi akan melakukan pertemuan di Mataram. ‘’Pihak newmont juga akan dilibatkan dalam pertemuan itu,’’ tandasnya.

Terpisah, Sadik Syah, pihak pelaksana proyek swakelola itu mengatakan, waktu kerja yang diberikan pemerintah untuk pembangunan talud digate Benete adalah 228 hari. ‘’Hari ini pemasangan papan proyek mulai dilakukan sekaligus menandai pengerjaan,’’ jelasnya.

Diakuinya, pembangunan proyek tersebut akan mendapat kendala khusus dari PTNNT sebagai perusahaan yang menggunakan jalur tersebut. Namun kembali ditegaskan, pengerjaan proyek tersebut sudah disetujui Pemkab KSB dan Provinsi sendiri. ‘’Kita sudah mendapat ijin, dan anggarannya sudah siap,’’ tegasnya.

Menurut Sadik, pengerjaan pembangunan talud di lokasi itu akan melibatkan masyarakat sekitar lokasi. Tidak ada alat berat yang digunakan dalam proyek tersebut. ‘’Semuanya dikerjakan secara manual, karena waktu yang diberikan kepada kita cukup lama,’’ tandasnya. (far)

sumber : lombokpost.co.id

POLRES: KASUS KRIMINAL DI SUMBAWA BARAT BERKURANG

2011-05-24T17:57:00.000+08:00

Taliwang , NTB, 23/5 (ANTARA)- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polres Sumbawa Barat AKP Bambang Triono mengatakan kasus kriminal di daerah ini dalam beberapa bulan terakhir semakin berkurang terutama pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

"Bahkan memasuki triwulan kedua 2011 tidak ada laporan atau nihil tindak kriminal di Sumbawa Barat," di Taliwang (Ibukota Sumbawa Barat). Ia mengatakan, kian kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah ini berkat dukungan seluruh warga.

"Mudahan-mudahan ini bisa dipertahankan. Karena itu polisi mengharapkan dukungan seluruh warga untuk menciptakan situasi yang kondusif," ujarnya. Ia mengatakan, Sumbawa Barat termasuk salah satu kabupaten di NTB yang paling minimal gangguan kamtibmas, bahkan menurut data Polda NTB 2010, Sumbawa Barat paling kondusif dari tindakan kekerasan dan konflik komunal.
Bambang mengatakan, situasi yang kondusif ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah. Setiap kepolisian sektor (Polsek) diwajibkan menggelar patroli di masing-masing wilayahnya. "Kami juga selalu memonitor patroli wilayah yang dilakukan masing-masing Polsek. Sedikitnya lima hingga 10 petugas Mapolres diterjunkan untuk melakukan patroli 24 jam di wilayah Kota Taliwang," katanya.

Ia mengatakan, mereka juga diwajibkan menyampaikan laporan melalui situs Polres Sumbwa Barat di www.polresksb.blogspot.com. Menurut dia, tindak kriminal di Sumbawa Barat didominasi oleh pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian ternak dan perampokan.

"Namun kasus tersebut hanya ada dua atau tiga dalam beberapa bulan ini, bahkan pada triwulan kedua 2011 gangguan kriminal di daerah ini nihil," katanya.
Menurut Bambang, turunnya angka kriminilitas di Sumbawa Barat karena didukung oleh kian membaiknya pekonomian masyarakat dan terbukanya peluang kerja baru.

Selain itu, kata dia, penggunaan teknologi informasi terutama internet dan terbukanya akses informasi melalui website diyakini ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif di Sumbawa Barat.

"Masyarakat bisa mengirim pesan singkat (sms) atau melalui "facebook" atau "twitter" ke akun yang kami sediakan. Setiap waktu informasi dari masyarakat terus mengalir.

"Berbagai informasi penegakan hukum di bidang lalu lintas juga tersedia dan bisa diakses kapan saja," kata Bambang. (*)

sumber : antaramataram.com

DPU Akan Gali Drainase di Guard Newmont

2011-05-22T10:50:00.000+08:00

KSB, MataramNews.com – Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan melakukan penggalian drainase sepanjangjalan negara di pintu masuk tambang Batu Hijau milik PT.Newmont Nusa tenggara (PTNNT).

Kabid Bina Marga DPU KSB, Syafruddin BE, yang ditemuiMataramNews beberapa waktu kemarin mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada manageman PTNNT, bahwa Pemda Sumbawa Barat akan memulai pekerjaan proyek penggalian drainasi di pintu masuk tambang Batu Hijau.

“Surat sudah kami ajukan dan hari Senin pekan depan proyek itu akan mulai dilaksanakan oleh rekanan,”terangnya saat ditemui di kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) KSB.

Surat DPU KSB, tertanggal 13 Mei 2011, dengan nomor: 600/596/DPU/V/2011. Ditujukan langsung kepada Direktur PTNNT, berisikan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPU KSB, nomor: 3 tanggal 4 Juni 2011, tentang penetapan pengelolaan Anggaran Pembangunan Drainase Ruas Jalan Benete-Sejorong, Kecamatan Maluk.

Kemudian, surat itu juga diperkuat oleh surat Gubernur NTB, Cq. DPU Provinsi NTB nomor: 620/DPU/ 2011, tertanggal 14 ebruari 2011. Tentang persetujuan perbaikan diruas jalan NTB. “lokasi itu sering dilewati air, maka harus dibuatkan drainase. Hanya saja, lokasinya bertepatan dengan jalan masuk tambang PTNNT,”terang Syafruddin.

Pembangunan drainase itu juga, untuk melindungi badan jalan Provinsi. Karena kalau tidak ada drainase maka aspal jalan itu akan tergerus oleh air hujan. Selain itu, pihak PTNNT sudah mendatangi DPU KSB untuk mempertanyakan kebenaran pasal proyek tersebut.

“Saya menjawab apa adanya, dan penggalian drainase yang memotong jalan tambang akan segera dimulai,” imbuhnya.

Penggalian drainase itu, dilakukan secara manual, karena status proyek tersebut menggunakan sistim sewa kelola. Jadi, tidak menggunakan alat berat seperti PTNNT, “kami tidak menggunakan alat berat, karena proyeknya sewa kelola,”cetus Syafruddin.

Disinggung penggalian drainase akan menutup akses PTNNT dari dan menuju lokasi tambang, Syarfruddin dengan tegas menjawab, jalan itu milik umum dan bukan milik PTNNT. Lancar ataupun terhambatnya operasi tambang, itu bukan tanggung jawab Bina Marga DPU KSB.

Kemudian, proyek drainase yang diprogramkan oleh DPU KSB, mendapat respon dan dukungan positif dari Komisi III DPRD KSB. Bahkan, komisi yang membidangi pembangunan fisik itu menilai, langkah dinas itu sangat tepat dalam melindungi badan jalan untuk masyarakat.

“Sudah 10 tahun PTNNT beroperasi belum juga jalan itu dibuatkan drainase, jadi kami mendukung langkah DPU untuk menggali drainase di jalan itu,”kata salah satu anggota Komisi III DPRD KSB, Amiruddin Embeng yang dihubugi terpisah.

Menurut Embeng panggilannya, terserah PTNNT menginterpretasikan seperti apa penggalian drainase yang menghambat proses tambang. Namun yang pasti itu merupakan program Pemerintah dalam rangka melindungi jalan sebagai fasilitas umum.

“Proyek itu harus tetap dilaksanakan karen itu merupakan kebutuhan masyarakat, belum lagi banyak keluhan tentang buruknya kondisi jalan di wilayah itu,”tandasnya.

Terkait hal itu, Manager Publik Relation PTNNT, HKasan Muliyono, yang dikonfrimasi MataramNews mengaku, belum mengetahui adanya rencana pemerintah Sumbawa Barat untuk melakukan penggalian drainase di pintu tambang PTNNT, “kami belum mengetahui hal tersenbut,”jawabnya singkat.(MS)

sumber : mataramnews.com

Dewan Adu Jotos, Katanya Setingan

2011-05-22T10:49:00.000+08:00

KSB, MatarmNews.com – Baku pukul anggota DPRD KSB, Mancawari LM (Partai Golkar) dengan Andy Laweng, SH (PKPI), pasca aksi unjukrasa menuntut 7 persen saham PT.Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kemarin, ditengarai setingan yang segaja

Wakil Ketua DPRD KSB, MSaleh SE, kepada MataramNews menegaskan, kisruh yang terjadi diantara dua angggota itu merupakan bentuk kekesalan kepada manageman PTNNT.Karena besarnya tanggung jawab dalam memperjuangkan hak rakyat, maka kedua anggota itu sengaja bertikai pada saat aksi unjuk rasa.

“Itu strategi yang diciptakan agar suasana memperjuangkan saham 7 persen lebih semarak,” katanya saat ditemui beberapa waktu kemarin.

Dijelaskan, unjukrasa saat itu berjalan damai dan terkendali dibawah pengawalan aparat kepolisian, tapi intrik keributan itu sengaja diciptakan agar perjuangan merebut saham diperhatikan oleh masyarakat luas, “Bisa dilihat setelah ricuh yang di seting itu berlangsung kedua anggota itu saling rangkul,”paparSaleh

Hal yang sama juga disampaikan oleh Amiruddin Embeng, yang juga anggota DPRD KSB, semua proses aksi saat itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi, pihaknya membantah jika dikatakan kedua anggota dewan itu berselisih paham, sehingga menimbulkan kericuhan.

“Itu salah satu strategi DPRD KSB dalam mengawal amanat rakyat, kalau tidak seperti itu maka apa yang diperjuangkan tidak akan ada hasilnya,”jelas Embeng sapaan akrab Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Embeng, yang juga wakil rakyat utusan dapilI Kecamatan Taliwang KSB mengatakan, tidak ada selisih paham yang berarti di lembaga DPRD KSB, apalagi sampai menimbulkan pertikaian seperti yang digemborkan oleh sejumlah media dan masyarakat,“kami menikmati perjuangan atas saham itu, karena yang kami utamakan kepantingan rakayat,”cetusnya, sambil menambahkan itulah kelebihan anggota DPRD

Justru kuat dugaan sambung Embeng, isu dua anggota DPRD KSB saling pukul sengaja dimunculkan oleh berbagai pihak, yang ingin mencederai perjuangan DPRD KSB dengan masyarakat dalam merebut 7 persen saham PTNNT.

“Bisa saja isu itu sengaja dibesar-besarkan untuk membunuh karakter legislatif dalam mperjuangan merebut saham,” lanjutnya.(MS)

sumber : mataramnews.com

Bandar Arisan Menghilang, Polres KSB Tetap Mencari

2011-05-21T23:43:00.001+08:00

berita2.com (Taliwang, Sumbawa Barat, NTB): Meski sudah sebulan berlalu, pencarian dan pengejaran Polres KSB terhadap pelaku penipuan yang berkedok arisan sampai saat ini belum juga membuahkan hasil.

Terhitung 18 April 2011, bandar arisan yang bernama Nurhasanah warga kelurahan Sampir Taliwang, ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Sumbawa Barat, setelah membawa kabur uang arisan senilai Rp. 28 Milyar lebih.

"Kasusnya cukup sulit karena pelaku telah melarikan diri ke luar daerah, dan ini membutuhkan kerjasama polri antar kabupaten dan propinsi untuk meringkus pelaku," terang Kapolres KSB melalui Kasat Binmas, AKP Bambang Triono kepada sejumlah wartawan, Kamis (19/5/2011)

Menurut Bambang Triono, kasus arisan dengan modus membeli nomor cantik dengan keuntungan 50 persen dari modal yang terjadi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dibuktikan dengan dikirmnya Kasat Reskrim III ke Polres KSB.

"Hari ini tim dari Polda NTB yang dipimpim Kasat Reskrim III, AKBP Beni Basrul dan AKP Sumardi dan AKP Febrian mendatangi Polres KSB untuk koordinasi membahas penanganan kasus tersebut," bebernya.

Kedatangan tim dari polda NTB lanjut Bambang, merupakan bukti dari keseriusan Polres KSB untuk menuntaskan kasus penipuan arisan yang telah meresahkan masyarakat, khususnya yang telah menjadi korban.

"Itu tidak benar jika ada isu yang mengatakan Polres KSB tidak serius untuk menangani kasus arisan, karena selain dengan Polda NTB, komunikasi dengan Polda Riau juga masih tetap dilakukan guna mencari keberadaan Nurhasanah di sana," lanjut Bambang.

Kasus Penipuan yang berkedok Arisan memang sangat menyita perhatian Polres KSB, karena di markasnya saat ini dihuni oleh sekitar 27 agen arisan yang datang mengamankan diri untuk mencari perlindungan dari amukan korban.

"Yang bertindak sebagai agen arisan, disatu sisi ia sebagai korban karena ikut membeli, dan disisi lain ia bisa menjadi pelaku karena ikut membantu. Namun yang perlu diingat, semua hal itu baru bisa diungkapkan dan ditetapkan setelah Nurhasanah berhasil ditangkap," jelasnya.

Saat ditanya tentang jumlah korban, ia memperkirakan secara keselurahan diatas 500 orang dengan total kerugian Rp. 15 milyar lebih. "Dari kwitansi yang dikumpulkan seluruh agen, jumlahnya diatas Rp.28 milyar, namun itu sudah termasuk bunganya," tutup Bambang

Dari pantauan Media ini, Masyarakat yang paling banyak menjadi korban adalah mereka yang berdomisili di kelurahan sampir dan diikuti desa sermong dan desa Tamekan.

Rencananya, seluruh korban dengan dipimpin kepala desa/lurah dan difasilitasi oleh Polres KSB akan dipertemukan dengan agen arisan guna mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi. (ardian)

sumber : berita2.com

Penerimaan AKPOL 2011

2011-05-20T20:56:00.002+08:00

Telah dibuka pendaftaran Taruna - Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) dari tanggal 10 Mei s/d 3 Juni 2011 melalui Polda seluruh Indonesia. Bagi Anda yang mempunyai ijazah SMA/SMU/MA jurusan IPA dan IPS bisa langsung mendaftarkan diri untuk bergabung.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon Taruna / taruni Akademi Kepolisian / AKPOL 2011 adalah:

I. Persyaratan Umum

a.Warga Negara Indonesia (Pria atau Wanita)

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Negara Kesatuan Nesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

d. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan dari institusi kesehatan);

e. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;

f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian.

II. Persyaratan Khusus

a. berijazah SMA/SMU/MA jurusan IPA/IPS dengan nilai rata-rata HUAN min 6,5 untuk jurusan IPA dan 7 untuk jurasan IPS;

b. bagi calon yang mempunyai visus mata maks -1 (min 1) dan dapat dikoreksi menjadi normal, menggunakan HUAN rata-rata min 6,7 untuk jurusan IPA dan 7,25 untuk jurusan IPS;

c. bagi lulusan tahun 2010 (masih kelas 3) menggunakan nilai rata-rata rapor kelas 3 smester 1 min 7 jurusan IPA dan 7,25 jurusan IPS, yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan selanjutnya menggunakan surat tanda kelulusan dengan kriteria “lulus”;

d. bagi Brigadir Polri yang telah mempunyai masa dina 2(dua) tahun terhitung masa magang dan harus berijazah SMA/SMU/MA JURUSAN IPA/IPS dengan krateria nilai sesuai butir a diatas;

e. pada saat pembukaan pendidikan usia min 16 (enam belas) tahun dan maksimal bagi yang berijazah;

1) SMA/SMU/MA : 21 (dua puluh satu) tahun;

2) Brigadir Polisi : 21 (dua puluh satu) tahun;

3) Sarjana : 22 (dua puluh dua) tahun.

tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

1) pria : 163 (seratus enam puluh tiga) cm

2) wanita : 160 (seratus enam puluh) cm

f. belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama dalam pendidikan pembentukan;

g. berseda menjalani IDP (Ikatan Dinas Pertama) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Inspektur Polisi;

h. memperoleh persetujuan dari orang tua/wal bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

i. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instalasi lain;

j. telah berdomisili di wilaah Polda pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan KTP setempat dan KK, bagi yang sedang menempuh pendidikan dan lulus belum 1 (tahun) dibuktikan dengan raport/ijazah dari sekolah yang berada di wilayah Polda pendaftaran.

k. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan/anggota Polri;

1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Jawatan/instalasi/satker yang bersangkutan.

2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan/anggota Polri, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol;

3) khusus anggota polri

a) pada saat mendaftar telah memiliki masa dina 2 (dua) tahun (bagi Brigpol dihitung setelah magang);

b)penilaian kinerja/daftar penilaian (Dapen) dengan ilai min 75 (tujuh puluh lima)

c) Surat Keterangan Hasil Penilaian (SKHP) dari yang berwenang.

i. harus mengikuti dan lulus Rik/Uji yang meliputi:

1) tingkat panda:

a) pemeriksaan administrasi awal;

b) pemeriksaan kesehatan I

c) pemeriksaan psikologi;

d) pemeriksaan akademik;

e) pemeriksaan kesehatan II;

f) pemeriksaan dan pengujian jasmani;

g) pemeriksaan administrasi akhir;

h) pengumuman kelulusan sementara.

2) tingkat pusat:

a) pemeriksaan administrasi;

b) pemeriksaan kesehatan;

c) pemeriksaan psikologi;

d) pemeriksaan akademik;

e) pemeriksaan dan pengujian jasmani;

f) sidang penetapan kelulusan.

Pendaftaran Taruna / Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2011, sama sekali tidak dipungut biaya (GRATIS) sesuai dengan PROGRAM QUICK WINS POLRI, yaitu rekruitmen personil / anggota polri secara bersih, transparan dan akuntabel,

Untuk informasi selenkapnya dapat diperoleh di Biro Personil masing masing Polda / Polres setempat, atau anda juga bisa mengunjungi situs Polri di http://www.penerimaan.polri.go.id

Syarat-syarat pendaftaran Akpol 2011 ini bersumber dari sini : http://www.penerimaan.polri.go.id

Disinyalir Oknum Polisi 'Bermain' Dalam Kasus Arisan Berantai

2011-05-19T10:51:00.000+08:00

Taliwang KSB, SumbawaNews.Com - Kinerja aparat hukum Kepolisian Mapolres Sumbawa Barat, dalam penegakan supremasi hukum di Kabupaten Pengusung peradaban Fitrah (KSB) kembali disoroti sejumlah element masyarakat.

Khususnya, terkait dengan kasus arisan berantai yang mengakibatkan kerugian warga mencapai Rp.28 milyard, hingga kini penanganan kasus tersebut terkesan jalan ditempat. Padahal sejumlah data dan barang bukti yang dapat menjadi petunjuk telah diamankan sebagai modal penyidik (Polisi-red) dalam melakukan pengusutan berkelanjutan. Ironisnya dan kerap menimbulkan pertanyaan dari para korban, sejumlah agen dan salah seorang penanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tersangka, masih bebas berkeliaran. Bisa jadi harapan masyarakat agar kasus ini ditangani serius adalah ibarat ''mimpi di siang bolong''. Karena kuat indikasi terdapat oknum aparat Kepolisian Mapolres Sumbawa Barat, telah ''bermain'' untuk mencari keuntungan dengan melindungi salah seorang tersangka kasus penipuan yang telah menyebabkan nyaris 80 persen masyarakat KSB menjadi korban.

''Kasihan ratusan masyarakat yang menjadi korban, mereka sangat berharap kasus ini ditangani secara proporsional dan profesional oleh Polisi. Tapi hampir 1 bulan berjalan, belum ada titik terang sedikitpun dalam penyelesaiannya. Bahkan dari beberapa fakta yang kami temukan, kuat indikasi telah ada permainan yang dilakukan oknum penyidik dalam penanganan kasus ini,''sebut Bulyadi H Bahtiar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM FORKOT), kepada SumbawaNews.Com, Senin (16/5/2011).

Sebagai Lembaga Kontrol Sosial, sambung Bulyadi yang akrab disapa Bori, pihaknya akan terus mengawal penyidikan kasus arisan tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Forkot selaku lembaga kontrol sosial terhadap ratusan masyarakat KSB yang menjadi korban. Dan sebagai langkah awal, FORKOT sebut Bori, telah berupaya mendatangi penyidik untuk mempertanyakan sejauh mana proses penyidikan yang telah dilakukan pihak Kepolisian.

''Saya bersama ketua Forkot dan beberapa teman LSM, sudah mendatangi pihak Kepolisian, tapi kami tidak betemu dengan pejabat teras di Mapolres KSB karena mereka sedang menikmati liburan. Tapi dari hasil kordinasi sementara dengan Kasat Reskrim (Anton), ada beberapa kejanggalan yang patut kami curigai dan persoalan ini akan kami kordinasikan kembali pada saat mereka kembali aktif bekerja,''ujar Bori yang sebelumnya Tercatat beberapa kali membongkar kasus dugaan penyimpangan hukum dan korupsi yang terjadi di KSB. Pada kesempatan yang sama, Bori juga berharap pihak Keploisian mau membuka diri untuk menerima mereka pada pertemuan selanjutnya, karena misi yang harus diselesaikan itu adalah misi menyangkut persoalan masyarakat banyak.

Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM, begitu sangat prihatin dengan nasib ratusan warga KSB yang menjadi korban penipuan berkedok arisan nomor cantik tersebut. Disejumlah media lokal bahkan Bupati KSB telah menghimbau kepada aparat Kepolisian agar kasus ini ditangani secara serius sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keprihatinan juga diungkapkan Ketua Yayasan Derap Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan (DEREK) Sumbawa Barat, Toni Marga Putra. Bahkan dikatakan Toni, seperti dilansir SumbawaNews.Com sebelumnya, kasus aksi penipuan dengan modus membeli arisan nomor cantik seperti yang terjadi di KSB, bukanlah kasus kecil. Hal itu bisa dilihat dari total kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan milyard. Dan korbanya nyaris 80 persen masyarakat KSB.

Kepada aparat Kepolisian disarankan Toni, harus benar-benar memiliki komitmen untuk mampu menjawab keraguan dari para korban demi penegakan supremasi hukum di wilayah Pariri Lema Bariri (KSB).

''ini mungkin berat, tapi saya yakin aparat Kepolisian memiliki cara untuk mampu menangani kasus ini. Dan kami sangat menentang jika ada oknum Polisi yang ingin bermain dalam persoalan penanganan kasus ini,''ujarnya seraya kembali mengingatkan jika penyidik tidak serius maka tidak menutup kemungkinan dirinya bersama beberapa LSM pendukung lainnya akan melayangkan surat resmi ke Mabes Polri dengan dilampirkan sejumlah fakta hasil temuan dilapangan. (ian)

sumber : sumbawanews.com

Aksi Demo Berakhir Ricuh, Sesama Anggota Dewan 'Buka Jurus' Silat

2011-05-19T10:35:00.000+08:00

Aksi unjuk rasa di lokasi gate tambang PT Newmont, Rabu (18/5/2011) yang awalnya berlangsung tertib dan lancar, tiba-tiba berubah menjadi ricuh. Ironisnya, kericuhan yang terjadi justru disebabkan oleh sikap belum dewasanya sesama anggota DPRD Sumbawa Barat.

Adalah Mancawari (partai Golkar) dan Andy Laweng (PKPI) yang bersiteru hingga terlibat bentrokan fisik. Insiden yang melibatkan dua wakil rakyat KSB itu, sontak menjadi tontonan menarik dari masyarakat yang berada disekitar lokasi demonstrasi.

Aparat kepolisian yang awalnya ditugaskan untuk mengamankan lokasi demontrasi berbalik tugas menjadi penengah untuk melerai pertikaian antara dua elit politik KSB tersebut.

''Sangat memalukan,'' seloroh seorang warga yang menyaksikan langsung insiden tersebut.

sementara itu informasi yang dihimpun SumbawaNews.Com di TKP, pertikaian hingga berujung bentrokan fisik antara dua tokoh elit politik itu bermula dari, aksi tutup gate yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan, sebagai bentuk kekecewaan dengan pihak managemen Newmont yang tidak bersedia menerima utusan demonstran untuk berdialog.

Karena dianggap menghalangi kegiatan aktifitas pertambangan, Kapolres Sumbawa Barat Hadi Gunawan, mengajak anggota dewan yang melakukan aksi tutup gate untuk menghentikan aksinya.

Menghindari terjadinya bentrokan fisik dengan aparat penegak hukum, sebagai ketua fraksi, Mancawari berinisiatif untuk mengajak anggota dewan lainnya menghentikan aksi tutup gate yang dilakukan.

''Sebagai ketua fraksi dan anggota Legislatif, saya tidak rela kami diperlakukan tidak semena-mena nanti oleh aparat hukum. Apalagi Kapolres sudah meminta dengan cara baik-baik. Dan lagi, aksi tutup gate tidak ada dalam rencana aksi sebelunnya,''ujar Mancawari saat dihubungi melalui ponselnya.

Sikap bijaksana praktisi Golkar itu (Mancawari) ternyata disalah artikan oleh anggota dewan lainnya. ''Kami ini berjuang untuk rakyat dan saya rela mati untuk rakyat KSB,''teriak Andi Laweng, sembari tidak menerima sikap dari ketua Fraksinya tersebut.

Akibat pertikaian tersebut, massa langsung membubarkan diri menuju kantor Camat Maluk yang dijadikan lokasi induk berkumpulnya massa. Bahkan tidak sedikit yang memprediksikan imbas dari kejadian itu akan menimbulkan preseden buruk dalam pencitraan lembaga terhormat Legislatif di KSB. (ian).

sumber : sumbawanews.com

Polisi Buka Paksa Pemblokadean Jalan Menuju Tambang Newmont

2011-05-19T10:27:00.000+08:00

Petugas dari Polres Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), membubarkan unjuk rasa yang menutup akses jalan utama menuju kawasan tambang emas dan tembaga PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Rabu (18/5).

Ratusan polisi juga membongkar paksa terpal yang dijadikan alas duduk para pengunjuk rasa dan mendesak mobil berpengeras suara yang mereka gunakan untuk menjauh dari lokasi tersebut.

Kapolres Sumbawa Barat Ajun Komisaris Besar Hadi Gunawan ikut turun langsung untuk bernegosiasi dan mendesak anggota DPRD yang ikut aksi untuk mundur dari pintu masuk area tambang karena tindakan itu melanggar hukum.

Aksi penutupan akses utama menuju areal tambang dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tutup Tambang. Pimpinan, wakil pimpinan, dan anggota DPRD Sumbawa Barat juga ikut dalam unjuk rasa tersebut.

"Kami meminta Kapolres memahami amanat rakyat dan berharap bertemu manajemen Newmont. Kami menggelar aksi simpatik, tidak akan bertindak anarkis," kata seorang anggota DPRD Sumbawa Barat dari Fraksi Partai Golkar saat bernegosiasi dengan anggota kepolisian setempat.

Pemblokadean jalan utama menuju kawasan tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) itu dilakukan dengan cara duduk di jalan menggunakan alas terpal sambil zikir bersama dan berdoa agar pengkhianatan terhadap rakyat Sumbawa Barat segera berakhir.

Unjuk rasa tersebut terpaksa dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai mengganggu ketertiban dan menghambat operasi Newmont yang dilindungi undang-undang. Namun tindakan aparat kepolisian itu tidak sampai menimbulkan reaksi keras dari para pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa memilih kembali menuju kantor Camat Maluk untuk menggelar rapat menentukan langkah selanjutnya. (Ant/OL-01)

sumber : mediaindonesia.com

Polres KSB Pertemukan Kades dan Agen Arisan Berantai

2011-05-15T13:41:00.000+08:00

Jum’at (13/05) Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Hadi Gunawan SIK, SH, melali Satuan Reskrim Polres setempat mengundang sejumlah Kepala Desa (Kades) yang warganya menjadi korban Arisan Berantai dipertemukan dengan 27 orang Agen Arisan berantai.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan atau mencari jalan keluar terbaik terkait korban-korban arisan berantai, ungkap Kapolres Sumbawa Barat AKBP. Hadi Gunawan SIK, SH melalui Kasat Binmas, AKP. Bambang Triyono WSC ketika dikonfirmasi Gaung NTB kemarin.

Dihadirkan Kades tersebut guna dipertemukan dengan 27 orang agen di Aula Polres KSB pada pukul 09.00 wita, sambung Bambang, dengan tujuan untuk memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut antara agen dengan korban. Dengan dilibatkannya Kades ini ada kemungkinan kasus ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan keterangan dari Agen, ternyata nominal uang membengkak hingga puluhan juta rupiah dan ratusan juta rupiah itu dikarenakan para korban menghitung bunga 50 persen sebagaimana yang dijanjikan oleh agen. Dari itu, kepolisian sengaja mengundang sejumlah kades, minimal aka nada jalan keluar untuk nantinya bisa disampaikan kepada korban-korban tentang kesepakatan penyelesaiannya.

Pada prinsipnya aparat kepolisian jga berharap yang sama dengan masyarakat agar kasus ini tuntas, sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MBA, melalui Gaung NTB, mengharapkan agar kepolisian mengusut hingga tuntas kasus tersebut, menurut Bambang, pihaknya terbilang sudah bekerja ekstra.

“Sebelum Pak Bupati menyatakan hal tersebut, jajaran kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin, hanya saja tersangka utama berinisial NHS masih dalam status DPO sedang diburu oleh tim Buser saat ini. Karena ini merupakan kewajiban aparat kepolisian,” cetus Bambang.

Termasuk status dari 27 agen Arisan Berantai sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan sekarang ini masih mengamankan diri di Mushollah Polres Sumbawa Barat, mereka belum berani pulang sebab masih khawatir didatangi oleh korban yang datang menagih haknya.

Lantas sampai kapan mereka akan berlindung dan menghindar dari korban, menurut Bambang tentu sampai masalah ini tuntas, untuk itulah dengan diundangnya para kades yang warganya ada menjadi korban arisan nantinya bisa dibicarakan ‘fasilitasi’ kira-kira jalan keluar nya seperti apa, katanya.

Karena yang nampak sekarang ini disatu sisi masyarakat selaku korban tetap ngotot uangnya diganti, disisi lain dari agen sendiri memiliki keterbatasan dalam melakukan pengembalian. Untuk itu dibutuhkan satu kesepakatan memungkinkan dengan dilibatkannya kades ini akan ada angin segar.

Terhadap tersangka NHS, dengan statusnya sebagai DPO, polres KSB telah menyampaikan persoalan ini hingga ke tingkat Polda.

sumber : gaungntb.com

Jasad Irwansyah DiTemukan Tinggal Kerangka

2011-05-15T13:34:00.000+08:00

Pencarian panjang terhadap jasad Irwansyah (25) yang terseret arus Sungai Tobang saat terjadi musibah banjir di Kecamatan Seteluk sebulan lalu, membuahkan hasil.

Jasad warga Seteluk ini ditemukan di wilayah Bendungan Tiu Kawa Seteluk, tepatnya di belakang rumah Ibrahim Baso.Namun jasad yang ditemukan pada Kamis(13/5) sekitar pukul 15.00 Wita ini sudah dalam kondisi kerangka—tinggal tulang belulang.

Camat Seteluk, Drs Syafruddin yang dikonfirmasi Gaung NTB kemarin, menuturkan, bahwa jasad Irwan ditemukan oleh Yulianti siswa SMP Negeri I Seteluk yang bersama teman sekelasnya sedang melakukan praktek penelitian biologi tentang pencemaran air di sungai setempat.

Mereka terkejut melihat kerangka kerangka manusia yang masih utuh dalam posisi berdiri tegap di tengah tumpukan pasir di sungai tersebut. Dalam keadaan panic, para siswi inimelaporkan penemuan itu kepada warga sekitar yang kemudian datang mengevakuasi kerangka itu untuk divisum ke Puskesmas Seteluk.

Sementara itu Kades Seteluk Atas, M Said memastikan kerangka manusia itu adalah jasad Irwansyah yang terseret air bah sebulan yang lalu. Tanda yang masih dikenali adalah celana panjang jeans warna hitam dan jaket warna merah yang masih membalut kerangka tersebut. “Kami mengenalinya dari pakaian yang dikenakan,” ujar Kades.

Mewakili keluarga Irwansyah, Kades menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pencarian.

sumber : gaungntb.com

Menkeu Tidak Berkenan Hibah Saham Newmont

2011-05-11T07:15:00.000+08:00

Pemerintah menginginkan bentuk pembagian keuntungan yang dapat mendukung kemajuan NTB.

VIVAnews - Pemerintah, melalui menteri keuangan, menolak keinginan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), yang meminta pemerintah pusat menghibahkan tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

"Tidak, tidak," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2011.

Nantinya, menurut Agus, mengenai pembagian keuntungan untuk daerah, apakah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah juga masih mencari skema yang tepat. Pemerintah menginginkan bentuk pembagian keuntungan yang dapat mendukung kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Namun, mengenai skemanya nanti seperti apa, belum dapat diputuskan," ujarnya.

Disinggung mengenai hasil pertemuan dengan Pemda NTB kemarin, Senin 9 Mei 2011, Agus hanya mengatakan, "Pemerintah investasi di Newmont tujuh persen, Pemda melalui Multi Daerah Bersaing 24 persen. Jadi belum bicara yang lain."

Permintaan mengenai hibah itu sebelumnya disampaikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, dan perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NTB, yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Senin, 9 Mei 2011.

Zainul mengungkapkan, keinginan Pemda tetap meminta jatah sebesar tujuh persen itu karena pemerintah daerah selama ini hanya mendapat sedikit sekali manfaat dari Newmont.

"Kalau pemerintah bisa memberikan skema lebih baik, kami senang. Misalnya dari tujuh persen itu dihibahkan semuanya atau setengahnya, tentu kami bersyukur," kata Zainul.

sumber : vivanews.com

Ini Alasan Pria Suka Payudara Wanita!

2011-05-11T00:22:00.001+08:00

Payudara adalah salah satu keindahan dari tubuh wanita. Bahkan 'ukuran' sepasang payudara yang dimiliki seorang perempuan saja bisa berbeda.

Dilansir Daily Mail, menurut penelitian, saat bertemu wanita, 47% pria langsung mengarahkan matanya pada payudara. Penelitian itu dilakukan oleh University of Wellington, New Zealand.

Dalam penelitian itu, para responden pria diminta melihat enam gambar wanita yang sama. Saat itu, para peneliti merekam ke mana mata pria tertuju untuk pertama kalinya, berapa kali mereka melihat dan berapa lama tatapan itu berlangsung.

Hasilnya?

"80% mata responden langsung tertuju pada payudara dan bagian tengah tubuh. Pria secara konsisten melihat pada payudara ketimbang bagian tubuh lainnya," ujar seorang peneliti.

Lantas apa yang membuat pria begitu tertarik pada payudara?

Berikut ini jawaban beberapa pria seperti dilansir iVillage:

Menenangkan

Sejumlah pria menganggap payudara bagian tubuh yang menenangkan. Hal itu terkait dengan fungsi bagian tubuh itu, untuk menyusui. Payudara mengingatkan mereka pada fungsi itu dan kehangatan ibu saat sedang memberikan bayi ASI.

Simbol Kesuburan

Pria menganggap payudara adalah simbol kesuburan, pengasuhan dan kelangsungan hidup seorang makhluk hidup. Wanita yang memiliki payudara dianggap memiliki kemampuan menghasilkan keturunan.

Kunci untuk Membuat Wanita Bergairah

Pria-pria tentu paham kalau wanita akan bergairah saat payudaranya disentuh. Oleh karena itu, pria suka pada bagian tubuh itu, apapun ukurannya. Dengan hanya menyentuh payudara, pria yakin mereka bisa membuat libido wanita meningkat.

Pria Makhluk Visual

Tidak seperti wanita yang bisa bergairah hanya dengan membaca novel erotis, pria butuh stimulasi visual jika ingin libidonya meningkat. Payudaralah yang dianggap dapat menjadi stimulasi tersebut. Ketimbang bagian tubuh yang bisa membuat pria bergairah, payudara dianggap bagian tubuh yang paling indah.

Payudara Dianggap Tabu

Menunjukkan bagian tubuh, terutama bagian intim seperti payudara, dianggap tabu untuk beberapa kalangan. Oleh karena itu, pria pun semakin penasaran. Semakin ditutup, pria akan semakin mencari tahu. [mor]

sumber : yahoo.co.id

BUPATI HIMBAU POLRES KSB USUT TUNTAS KASUS ARISAN BERANTAI

2011-05-10T15:27:00.000+08:00

Bupati Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli menghimbau Kapolres untuk mengusut tuntas kasus Arisan Berantai.

Himbauan tersebut disampaikan bupati terkait banyaknya korban penipuan dari kasus tersebut.

Pada kesempatan itu, ditemui Gaung NTB, Jumat (07/05), bupati menyampaikan keprihatinan atas kasus itu, terlebih kasus serupa pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. “Saya prihatin sekali, kok bisa lepas akal oleh iming-iming keuntungan diluar akal sehat,” tandasnya.

“Saya himbaulah Kapolres mengusut tuntas kasus ini,” imbuh KH Zulkifli Muhadli. Sementara itu, Sekda KSB, Drs H Amrullah Ali ketika juga menyampaikan keprihatinannya.

Terhadap PNS yang menjadi agen arisan berantai itu, Sekda mengatakan dalam waktu dekat ini akan memanggil Kepala BKD–Diklat untuk dimintai klarifikasi seputar adanya beberapa oknum PNS yang terlibat sebagai agen.

Sumber : gaungntb.com

SEJUMLAH KASUS KORUPSI NTB DIBEDAH KPK

2011-05-10T15:23:00.001+08:00

Sejumlah kasus korupsi yang terjadi di wilayah Nusatenggara Barat (NTB) dibedah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), senin (9/5) kemarin.

"Kami diundang khusus oleh KPK untuk membedah kasus-kasus korupsi diwilayah NTB." ungkap Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Mataram Andi Mulyadi saat berada di KPK yang didampingi oleh LSM Institut Transparansi Kebijakan.

Menurut Andi banyak indikasi korupsi yang tejadi wilayah NTB sudah dilaporkan ke aparat hukum setempat namun tidak mendapat tanggapan apa-apa.

"Harusnya aparat hukum berterima kasih atas laporan dari LSM, namun mereka justru memusuhi LSM." Ungkap Andi.

Andi melihat tumpuan terakhir penanganan kasus - kasus korupsi di wilayah NTB berada ditangan KPK.

"Kami meminta KPK untuk terjun langsung melihat beberapa indikasi korupsi yang terjadi di NTB," terang Andi.

Agus Adrianto yang juga datang dari Mataram menguraikan berbagai kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini di wilayah NTB. setumpuk bukti-bukti penyimpangan sengaja di persiapkan dari Mataram sebagai tindak lanjut surat KPK dalam bedah kasus di kantor KPK lantai enam ini.

"Bukti-bukti penyimpangan proyek-proyek yang dilakukan oleh PU NTB sudah sangat lengkap, tinggal keberanian KPK untuk terjun ke NTB." ungkap Agus.

Sementara itu kasus-kasus yang terjadi diwilayah Kabupaten Sumbawa Barat mendapat porsi terbanyak dalam bedah kasus kali ini. Indikasi penyimpangan RTRW/RDTRK hingga proses divestasi menjadi pembahasan alot antara anggota LSM yang hadir dengan staf pengaduan KPK.

"Kami meminta untuk segera meningkatkan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli." Ungkap Mantan Inspektorat KSB Judhiar Abdulkadir dalam bedah kasus ini.

Bedah Kasus yang berlangsung di lantai 6 KPK ini dihadiri oleh direktur pengaduan masyarakat KPK Eko Mardjono yang didampingi oleh 4 orang staf KPK. Sementara dari NTB hadir Andi Mulyadi, Agus Adrianto, Alimuddin, Judhiar Abdul Kadir, dan Ali Imran. (sn01)

Sumber : sumbawanews.com

PIP Akhirnya Resmi Beli 7% Saham Divestasi Newmont US$ 246,8 Juta

2011-05-08T09:02:00.000+08:00

Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan saham 7% PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) pupus sudah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akhirnya resmi membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara dengan nilai US$ 246,8 juta.

Penandatangan perjanjian jual beli saham divestasi PT NNT tahun 2010 tersebut dilakukan Kepala PIP Soritaon dengan Direktur Utama Newmont Martiono, Toru Tokrisaha, dan Black Growth dari Nusa Tenggara Partnership BV, di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/5/2011).

"Kami sambut baik kesepakatan tindak lanjut pada 14 April mewakili pemerintah untuk membeli saham divestasi Newmont. Hari ini berhasil ditandatangani. Kami sambut baik, karena pembicaraan pemerintah telah disepakati," jelas Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyaksikan penandatangan tersebut.

Ditegaskannya, harga awal 7% saham Newmont adalah US$ 271 juta, namun akhirnya pemerintah mendapatkan potongan harga menjadi US$ 246,8 juta.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD KSB, M. Sahril Amin menyambut baik keputusan Pemerintah Pusat untuk mengakhiri polemik divestasi selama ini.

"Kepastian siapa yang mengambil divestasi sudah ada, sebaiknya kedepan Bupati KSB konsentrasi mengurus rakyat saja, rakyat sudah capai, nga usah buat polemik lagi." jelas Sahril. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Pelajar Ditemukan Tewas Terapung ,Polisi Enggan Identifikasi

2011-05-08T08:45:00.000+08:00

Sumbawa Besar, Sumbawanews.com.- Khaidir (19), Seorang pelajar Ponpes almuthmainnah Leseng,kecamatan moyo hulu ditemukan tewas terapung di sungai boak kecamatan Sumbawa.

Lewat telepon, Minggu (7/5) Sutriani (24) sepupu korban, sambil menangis menuturkan, Rabu (4/5) lalu, pukul 10.00 wita, dia hendak kesawah membantu pamanya khisan untuk menyelesaikan panen padinya. Kebetulan untuk kesawah tersebut harus mnyeberangi sungai dengan kedalamnan 2 meter. Dari malam sampai pagi dia ditunggu kedatangannya namun tak kunjung tiba akhirnya khisan ke Leseng mempertanyakan dia, dari pihak keluarga di leseng di berititahukan kalau dia kemarin pagi ke sawahnya.

Kepanikan pun terjadi, pihak keluarga berusaha mencari dari siang hingga malam hingga berganti pagi. Namun khaidir tak juga di temukan. Akhirnya keluargapun memutuskan dia hanyut terbawa air.

Keluarga berusaha mencari dan meminta bantuan warga, tim SAR Pramuka dan pihak kepolisian. Ternyata pencarian keluarga tidaklah sia-sia.sabtu (7/5) pukul 10.30, khaidir pun di temukan di kali boak yang walaupun dalam keadaan tewas terapung, dan wajah hampir tidak bisa dikenali oleh keluarga.

Saat ditemukan keluarga dan masyarakat tidak berani menyentuhnya karena menunggu identifikasi pihak kepolisian. Namun, apa yang terjadi, hingga pukul 13.00 wita pihak kepolisian tak kunjung datang. Saat di konfirmasi kembali, mereka bilang pihak keluarga tidak pernah melapor dan mengadu ke kepoisian dan tidak akan turun melakukan identifikasi korban.”Padahal kami sudah melaporkan ke kepolisian Mapolsek moyo hulu.”tutur sutriani.

Dengan rasa putus asah dan kecewa yang mendalam terhadap pihak kepolisian khaidir pun di mandikan dan di sholatkan di lokasih di temukan yaitu d boak, selanjutnya dimakamkan ke kampung halamannya desa leseng kecamatan moyo hulu (Z)

sumber : sumbawanews.com

Triwulan Pertama, Newmont Setor Rp 1,364 T

2011-05-08T08:41:00.000+08:00

TALIWANG --PT Newmont Nusa Tenggara melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah Indonesia. Perusahaan tambang tembaga dan emas asal Amerika itu telah menyetor pajak, non pajak dan royalti triwulan pertama sebesar Rp 1,364 triliun. Kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan kontrak karya (KK) antara pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara. “PT Newmont selalu melaksanakan kewajiban keuangan kepada pemerintah tepat waktu dan memenuhi semua ketentuan perpajakan. Sejak 2003 Newmont selalu mendapatkan predikat wajib pajak patuh dari pemerintah,” kata Arif Perdanakusumah, Manager Senior Hubungan Eksternal PT Newmont melalui siaran persnya, kemarin.

Dijelaskan Arif, pembayaran pajak terbesar pada triwulan pertama tahun ini berasal dari pajak penghasilan badan (PPh 25) sebesar Rp 974,4 miliar. Selain PPh 25, pembayaran pajak terbesar kedua berasal dari pajak penghasilan lain-lain (PPh 4, 15, 23) sebesar Rp 140 miliar, PBDR (bunga, dividen dan royalti) (PPh26) sebesar Rp 113,6 miliar dan pajak penghasilan perorangan (PPh 21) sebesar Rp48 miliar. Sementara pembayaran royalti produksi mencapai Rp43,52 miliar. Meliputi royalti untuk produksi tembaga sebesar Rp 17,16 miliar, emas Rp 24,37 miliar dan perak Rp 1,99 miliar.

Sementara tahun 2010, PT Newmont keseluruhannya telah menyetor sekitar Rp 5,761 triliun, sehingga sejak 1999 sampai awal 2011, PT Newmont telah menyetor keseluruhan pajak, non pajak dan royalti sebesar Rp 22,538 triliun kepada negara.

Selain manfaat keuangan langsung kepada pemerintah, keberadaan PT Newmont juga memberikan manfaat ekonomi lainnya melalui pembayaran gaji kepada sekitar 4.000 karyawan dan 3.000 kontraktor, pembelian barang dan jasa dari lokal maupun nasional, serta program-program pengembangan masyarakat.(far)

sumber : lombokpost.co.id

KSB Tunggu di Tikungan, "Buang Tailing 9 Mei, Ajukan Newmont ke Pengadilan"

2011-05-08T08:20:00.000+08:00

TALIWANG --Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menunggu PT Newmont Nusa Tenggara di tikungan jalan. Besok, 8 Mei, izin membuang tailing di Teluk Senunu berakhir. KSB sudah berkomitmen tidak memberikan izin perpanjangan membuang tailing di lokasi yang sama jika kabupaten pecahan Sumbawa ini tidak mendapat retribusi apa-apa dari kegiatan pembuangan tailing.

‘’Kita tunggu saja sampai tanggal 8 Mei. Kalau 9 Mei masih jalan (menempatkan tailing di Teluk Senunu, Red) kita akan membawa persoalan ini ke pengadilan,’’ tegas Bupati Sumbawa Barat Dr KH Zulkifli Muhadli SH, MM ditemui wartawan usai salat Jumat di Masjid Agung Taliwang, kemarin.

Dikatakan, dasar dikeluarkan surat tersebut sesuai Undang-Undang (UU) Minerba tahun 2009 dimana penghentian dapat dilakukan pemerintah jika ada masyarakat yang merasa keberatan dengan penempatan limbah. ‘’Masyarakat KSB menghendaki adanya penghentian itu. Ini berarti alasan kita sudah jelas,’’ katanya.

Laporan masyarakat menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk melakukan penghentian proses pembuangan limbah tailing di Teluk Senunu, Kecamatan Sekongkang. Namun jika pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup (Kemen LH) tetap ngotot menyetujui adanya perpanjangan ijin penempatan limbah tailing itu sama artinya pemerintah pusat melanggar aturan. ‘’Kalau menteri tetap memberikan rekomendasi, artinya menteri juga menyalahi aturan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Bupati KSB mengeluarkan dua surat terkait tailing PT Newmont. Pertama, surat dengan Nomor 660/114/BLH-KSB/IV/2011 tentang pemberhentian penempatan tailing (limbah) di perairan Teluk Senunu, Kecamatan Sekongkang tertanggal 27 April 2011. Surat itu ditujukan kepada pemerintah KSB, dan kepada Presiden Direktur PT Newmont di Jakarta. Dua alasan sehingga pemerintah KSB mengeluarkan kebijakan tersebut. Pertama, adanya aspirasi dari masyarakat Sumbawa Barat dan berbagai elemen pemerhati lingkungan lainnya yang menolak penempatan tailing di perairan Teluk Senunu. Kedua, penempatan tailing di Teluk Senunu dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah KSB. Surat tersebut mulai berlaku efektif 9 Mei 2011.

Kedua, tentang penolakan KSB atas rencana perpanjangan ijin penempatan tailing PT Newmont. Surat tertanggal 27 April 2011 itu ditujukan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta. Dalam surat itu juga dijelaskan dua point penting. Pertama, keberadaan dan penempatan tailing Newmont di perairan Teluk Senunu sangat meresahkan dan merisaukan masyarakat luas serta berbagai elemen pemerhati lingkungan. Alasan kedua penempatan dan pembuangan tailing mengakibatkan penurunan produktifitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan terhadap nelayan, masyarakat sekitar dan regional.(far)

sumber : lombokpost.co.id

ICW Temukan Potensi Kerugian Negara dari Royalti Newmont

2011-05-06T12:21:00.000+08:00

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Kerja Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan potensi kerugian negara sebesar 297,7 juta dolar AS pada sektor penerimaan royalti oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Namun pihak Newmont menyatakan nilai royalti yang dibayarnya sudah sesuai dengan aturan pemerintah.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Kamis kemarin, seharunya pemerintah mendapatkan royalti dari kegiatan tambang PT NNT di Batu Hijau sebesar 436,6 juta dolar AS untuk periode 2004 - 2010. Hitungan itu mengacu laporan keuangan Newmont, pemerintah pusat, dan laporan daerah bagi hasil (DBH).

Berdasarkan perhitungan ICW, dari realisasi penjualan kuantitas dan harga serta tarif untuk royalti tambang, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2000 dan PP Nomor 45 tahun 2003, seharusnya yang diterima negara sebesar 436 juta dolar AS. Namun, dengan tidak mengacu pada kontrak karya PP Nomor 45 tahun 2003, royalti yang dibayarkan PT Newmont pada 2004 hingga 2010 hanya sebesar 138,8 juta dolar AS.

Dengan adanya selisih angka tersebut, terjadi kekurangan penerimaan negara dari royalti PT NNT selama periode 2004-2010 sebesar 297,7 juta dolar AS. Itu berdampak pada kerugian penerimaan pusat dari DBH Tambang NNT selama tahun 2004 sampai 2010 sebesar 59,5 juta dolar AS.(DSY)

sumber : www.metrotvnews.com

Kota Taliwang Banjir

2011-05-03T22:22:00.000+08:00

Hujan yang turun terus menerus dalam beberapa hari terakhir menyebabkan meluapnya air sungai yang berada dalam kota Taliwang. Puncaknya pada hari Selasa, 3 Mei 2011, sekitar pukul 18.30 wita, air sungai meluap dan menggenangi sejumlah perkampungan. Khususnya pekampungan yang berada wilayah aliran sungai.

Ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Masyarakat yg panik, berupaya menyelamatkan sejumlah barang berharga miliknya. Adapun perkampungan yang terendam banjir, Kampung Sampir kelurahan sampir, Temempang kelurahan Bugis dan Telaga Baru.

Informasi dari Kapolsek Taliwang bahwa, Seluruh anggota Polsek Taliwang yang dibantu oleh anggota Polres, melakukan pemantau diseluruh Wilayah aliran sungai Brang rea brang ene sumber air.

Beberapa hewan warga bahkan menitipkan sapi, kuda dan mobil yang dianggap berharga di Kantor Polsek Taliwang.

Kapolsek Taliwang, IPDA, Wiwin Syamsul Arifin menghimbau kepada masyarakat, agar mengunci rumahnya untuk menghindari adanya kesempatan bagi oknum yang ingin memanfaatkan keadaan

Dari pantauan sumbawanews.com air mulai menyusut sekitar pukul 21.15 wita, sementara ini belum ada korban jiwa maupun warga yang kehilangan hewan ternaknya.(dian)

sumber : sumbawanews.com

Kapolres Janji Turun Langsung

2011-05-03T18:06:00.001+08:00

TALIWANG—Kapolres Sumbawa Barat berjanji akan melakukan pengecekan terkait aksi penjarahan scrap (limbah besi tua) milik PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

‘’Saya akan turun untuk mengecek langsung, apakah benar ada penjarahan dilokasi itu,’’ janjinya.

Soal pengamanan, Kapolres memastikan lokasi penimbunan limbah yang terletak di Lay Down 6 tetap mendapat pengamanan. Apalagi saat ini PTNNT sendiri sedang dijaga ketat dari Brimob. ‘’Pengamanan tetap ada, apalagi saat ini personil disana banyak,’’ tambahnya.

Apakah sejauh ini Polres KSB sudah mendapat laporan? Perwira menengah Polri ini mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan resmi atas aksi tersebut. ‘’Belum ada, makanya akan saya cek langsung,’’ katanya lagi.

Sebelumnya, manager publik relation PTNNT Kasan Mulyono membenarkan adanya aksi tersebut. Namun perusahaan mengakui untuk pengawasan dilokasi penimbunan itu tidaklah mudah. ‘’Wilayah penimbunan itu cukup luas, sehingga tidak secara maksimal mampu diawasi,’’ katanya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Bandar Arisan Masih Diburu

2011-05-03T07:57:00.001+08:00

TALIWANG-Polres KSB masih memburu En (inisial), bandar arisan yang saat ini kabur keluar daerah.

Kapolres KSB AKBP Hadi Gunawan kepada wartawan kemarin menjelaskan, Polres KSB sudah melalukan berbagai upaya untuk mengendus keberadaan En, bandar arisan yang sejak beberapa pekan terakhir sudah dimasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian hingga kini belum diketahui keberadaanya. ‘’ Kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengungkap keberadaan En,’’ katanya.

Selain memburu En, polisi juga mulai mempersempit gerakan pelaku selama pelarian. Beberapa nomor rekening yang dimiliki En di beberapa bank sudah diajukan untuk diblokir. Dari informasi tersebut, diketahui ada dua nomor rekening yang dimiliki pelaku. Satu atas nama pelaku sendiri dan atas nama suami. ‘’Kita sudah minta pihak bank melakukan pembekuan dua nomor rekening tersebut,’’ jelasnya.

Sampai saat ini puluhan agen yang bekerja pada En, masih mengamankan diri di Polres KSB. Para agen ini merupakan tangan kanan pelaku yang bertanggung jawab penuh untuk menarik dan mengumpukan uang arisan. ‘’Mereka (agen) sampai saat ini masih mengamankan diri meminta perlindungan polisi,’’ tandasnya.

Apakah ada kemungkinan para agen tersebut ditetapkan sebagai tersangka? Dalam kasus itu para agen ini juga bisa ditetapkan sebagai tersangka, hanya saja sejauh ini polisi masih melihat mereka juga sebagai korban. Saat ini kepolisian masih melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan kasus tersebyt, diantaranya melakukan pendataan

terhadap asset dan semua kekayaan yang dimiliki para agen yang nantinya digunakan untuk menganti uang milik para korbannya. ‘’Kalau para agen ini punya kekayaan dan sanggup mengembalikan kerugian itu, mereka tidak diproses, apalagi sejauh ini para korban itu hanya meminta uangnya kembali,’’ jelasnya.

Disisi lain untuk menghindari adanya penipuan seperti ini, perwira menengah polri ini berharap masyarakat berhati-hati, jangan tergiur dengan bisnis atau adanya pihak tertentu yang meminta dan menjanjikan usaha dengan keuntungan berlipat ganda. ‘’Jangan percaya dengan usaha yang tidak masuk akal, seperti modus penipuan yang terjadi saat ini,’’ harapnya.

Diakuinya, bisnis arisan yang dilakukan En ini tergolong rapi dan mampu membuat korbannya terlena, dimana En selalu memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan kepada para korban terutama pada saat penarikan pertama kedua dan ketiga namun begitu melihat korbannya terlena, pelaku langsung mengambil kesempatan untuk kabur.

‘’Yang rugi nanti masyarakat sendiri, makanya saya menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu,’’ pintanya.(far)

sumber : lombokpost.co.id

Polda Patroli Berkuda

2011-05-03T07:27:00.000+08:00

MATARAM—Selain bersepeda, Polda NTB mulai berpatroli dengan kuda. Untuk kali pertama, patroli dengan menunggang kuda dilakukan kemarin. Patroli bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) itu dipimpin langsung Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunadi yang menggunakan sepeda. Ikut juga para pejabat tinggi polda lainnya.

Patroli itu dimulai dari depan Mapolda NTB. Setelah mendengarkan sambutan kapolda, seluruh pasukan yang berbaris rapi berjalan ke arah timur. Kapolda sendiri dengan pakaian olahraga mengayuh sepeda lengkap dengan helm pengaman.

Dari depan mapolda, rombongan Jalur Udayana, dilanjutkan ke wilayah Karang Baru. Selanjutnya menuju kantor Gubernur NTB, kemudian berputar melewati samping Makodim 1606 Lombok Barat dan kembali ke mapolda.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein yang ditemui usai patroli mengatakan, patroli menggunakan kuda memang baru kali pertama dilakukan. Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat, untuk selalu menjaga dan menciptkan kebersamaan. ‘’Ini patroli yang unik sekaligus yang pertama, karena biasa kita menggunakan mobil dan kendaraan lainnya,’’ katanya.

Patroli kali ini akunya, memberikan warna dan suasana baru. Layaknya berpatroli di zaman kerajaan karena pasukan berkuda lengkap dengan pakaian dinas mengitari Kota Mataram. ‘’Patrolinya heboh sekali. Ini hal yang asing. Apalagi kapolda sendiri ikut berpartisipasi dalam patroli,’’ kata Sukarman.

Menurutnya, hal terunik sepanjang patroli tersebut dimana pasukan dengan gagah mengendarai kuda dan sepeda mengelilingi Kota Mataram. ‘’Patroli asing ini, juga memberikan kesan baru di masyarakat, untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya,’’ terangnya.

Selain itu lanjutnya, patroli ini menghilangkan asumsi sebagian orang terhadap polisi, yang diidentikkan dengan style yang ekslusif. ‘’Kita juga bosan berada di mobil terus, sekali-sekali kita berpatroli menggunakan kendaraan yang sedikit menguras tenaga. Sekalian olahraga lah. Sudah lama tidak keluar keringat,’’ katanya. (cr-mis)

sumber : lombokpost.co.id

2010, Laka Lantas KSB Meningkat

2011-05-02T10:43:00.001+08:00

SUMBAWA -- Kecelakaan Lalulintas (Lakalantas) di Sumbawa Barat (KSB) tahun 2010 meningkat drastis. Dibandingkan tahun 2009 yang hanya 46 kasus, tahun 2010 angka lakalintas mencapai 90 kasus. Hal ini disampaikan Kasat Lalulintas Polres KSB AKP Eliantoro Jalmaf,Sik saat berkunjung ke Polres Sumbawa Sabtu lalu.
Meningkatnya angka lakalantas menurutnya disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor jalan yang masih banyak rusak. ‘’Titik rawan di Seteluk dan dalam Kota Taliwang,’’ jelasnya.
Selain itu kesadaran masyarakat pengguna jalan yang masih rendah. Terakhir sepanjang jalan masih kurang rambu-rambu lalulintas.
Yang patut disyukuri, triwulan pertama pada tahun 2011, jumlahnya menunjukkan tren menurun. Hingga akhir April, baru terjadi 12 kasus. Hal ini bisa jadi dengan semakin giatnya anggota Satlantas melakukan operasi. Dalam kegiatan ini lebih kepada menyadarkan masyakarat tentang arti penting keselamatan diri dalam berkendaraan.
Eliantoro menambahkan, Satlantas Polres KSB saat ini sudah menerapkan pelayanan masyarakat secara online. Bekerja sama dengan Dinas Dukcapil, misalnya, dalam pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) data pemohon bisa langsung terlihat di data base Polres. ‘’Bahkan sampai berapa kali dia pernah kena tilang, langsung terlihat,’’ jelasnya.
Terkait dengan kunjungan ke Polres Sumbawa, Eliantoro mengaku atas undangan Kasat Lantas Polres Sumbawa. ‘’Kalau itu, tanya langsung pada beliau ini (Kasat Lantas Sumbawa),’’ ujarnya sambil menepuk pundak rekannya.
Kasat Lantas Sumbawa Iptu Suyasa menjelaskan, mengundang rekannya dari KSB adalah untuk mensinkronkan data laka lalulintas, dengan yang ada di Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja. ‘’Upaya ini dilakukan karena ada selisih data laka lantas di kami dengan yang ada di Jasa Raharja,’’ ujarnya.
Terjadinya selisih ini, karena setiap kecelakaan yang terjadi, tidak semua korban melaporkan klaim asuransi yang didapatkan. Selain itu, terjadi juga akibat pelimpahan klaim, yakni korban kecelakaan yang melakukan klaim dari luar daerah. ‘’Namun selisih ini tipis saja,’’ ujar Kasat yang akrab dengan wartawan ini. (jar)

sumber : lombokpost.co.id

Kasat Reskrim: 27 Agen Arisan Bukan Diamankan Tapi Mengamankan Diri

2011-04-30T19:11:00.000+08:00

By Gaung NTB at 30 April, 2011, 8:47 am
Taliwang, Gaung NTB – Kasat Reskrim Polres KSB, IPTU Anton Santoso menegaskan bahwa 27 orang agen arisan bermasalah yang sudah beberapa hari berada di Polres setempat bukan dalam status diamankan, melainkan mengamankan diri.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang terlanjur terpublikasikan di media massa bahwa keberadaan para agen ini diamankan polisi. “Bukan diamankan tapi mengamankan diri atau meminta perlindungan diri karena merasa jiwanya terancam,” kata Anton kepada Gaung NTB, Rabu (27/4).

Disinggung mengenai penanganan kasus tersebut, Anton mengaku sejauh ini pihaknya masih menelusuri keberadaan NHS yang diduga kuat sangat berperan dalam kasus yang merugikan masyarakat selaku anggota arisan sekitar Rp 28 miliar. Pihak kepolisian juga telah menetapkan NHS, bandar arisan tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sementara itu salah seorang korban arisan bermasalah asal Taliwang, berharap uangnya bisa kembali. “Jika dihitung dengan bunga, dana investasi saya di program arisan itu bisa mencapai ratusan juta rupiah,” katanya seraya meminta identitasnya dirahasiakan.

Informasi yang diperoleh Gaung NTB, sejumlah agen arisan yang mengamankan diri di Polres KSB, telah

menggadaikan aset kekayaannya berupa rumah, tanah, dan lainnya untuk bisa mengembalikan uang korban yang raib. Meski demikian jumlah aset tersebut tidak mampu menutupi uang korban yang nilainya cukup besar.

Sumber : Gaung NTB
Edisi : Sabtu 30 April 2011

Keluarga Korban Penembakan Polisi Surati Kapolda NTB

2011-04-29T14:44:00.000+08:00

Penembakan terhadap OPK, pelaku Pencurian Sepeda Motor (Curanmor) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian orang (DPO) bukan hanya berujung pada rencana Prapradilan dari pihak keluarga, namun pihak keluarga juga melayangkan surat permohonan keadilan kepada Kapolda NTB.

Dalam surat tertanggal 27 April 2011 yang ditandatangani Muslim BJ itu memberikan kronologis penangkapan terhadap OPK, termasuk menguraikan bahwa penangkapan terhadap OPK tidak lepas dari bantuan pihak keluarga, lantaran tidak ingin OPK ditembak, sebab telah ditetapkan sebagai DPO, namun usaha keluarga untuk membantu proses penangkapan tidak menyurutkan sikap anggota Polres KSB untuk memberikan hadiah tembakan.

Muslim BJ yang didampingi Habibah, Ibu kandung korban saat mendatangi media ini menuturkan, saat ini memang belum diputuskan langkah hukum yang akan dilakukan pihak keluarga, namun untuk saat ini ingin meminta perlindungan hukum dari pejabat Polri yang lebih tinggi, sehingga melayangkan surat ke Kapolda NTB.

Masih keterangan Muslim BJ, untuk sementara memang ada keinginan untuk memperkarakan kasus penembakan itu, bahkan pihak keluarga telah menunjuk pengacara yang akan membantu. " Kami memang masih harus melaksanakan rapat keluarga untuk membahas langkah yang akan dilakukan atas kasus penembakan tsb," ucap Muslim BJ yang didampingi Habibah.

Lanjut Muslim BJ, saat ini pihak keluarga harus menunggu informasi atau jawaban dari pihak Polda NTB terkait kasus tsb, termasuk meminta dukungan dari sejumlah pejabat dilingkup Kepolisian & DPRD KSB, sehingga surat yang dilayangkan ditembuskan ke irwasda polda NTB,kasubdit propam Polda NTB,Dir reskrim Polda NTB,Ketua DPRD NTB,dan Ketua DPRD NTB.

Sumber : Sumbawa Barat Post,no 651 thn.V-29 April 2011. hal 5

Tiga Polisi Dikeroyok Puluhan Pemuda Mabuk

2011-04-29T09:41:00.002+08:00

Surabaya:, Tiga polisi dikeroyok belasan pemuda mabuk di kompleks rumah toko Klampis Mega, Jalan Klampis Madya Utara, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/4). Satu di antara ketiga polisi terluka parah. Tulang hidungnya retak.

Ketiga polisi nahas itu adalah Suryono, Sugiharto, dan Alvianto. Semua berpangkat Brigadir Polisi Satu. Mereka anggota Kepolisian Sektor Sukolilo.

Pengeroyokan berawal laporan seorang perempuan yang mengaku diperas sekelompok pemuda mabuk di kawasan ruko Klampis Mega. Suryono, Sugiharto, dan Alvianto lantas meluncur ke lokasi kejadian.

Laporan sang perempuan benar. Setiba di lokasi, ketiganya melihat belasan pemuda asal Indonesia bagian timur sedang mabuk. Saat diperingatkan untuk bubar, mereka justru melawan. Mereka lalu ramai-ramai mengeroyok Suryono cs.

Empat pengeroyok kini sudah ditangkap. Sementara lainnya masih dicari.(ICH)

Sumber : Metrotvnews.com

27 Agen Arisan Diamankan Polisi, 28 Miliar Lenyap

2011-04-27T09:36:00.000+08:00

Sedikitnya 27 orang agen ‘Arisan’ mengamankan diri ke Mapolres Sumbawa Barat. Pengamanan tersebut berlangsung sejak 18 April lalu dan hingga kini masih terus berlangsung setelah mengetahui Bandar Arisan berinisial NHS salah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Kelurahan Sampir kecamatan Taliwang itu seketika menghilang.

Kasat Reksrim Polres Sumbawa Barat, Iptu Anton Santoso melalui Kasat Binmas, AKP Bambang Triyono SWC kepada Gaung NTB di ruang kerjanya menyebutkan, pihak Penyidik Polres KSB sejauh ini telah melakukan penyidikan termasuk meminta keterangan dari agen tersebut. “Bisa jadi para agen ini jadi tersangka, karena modusnya dikategorikan penipuan,” kata Bambang.

Diperkirakan nilai total kerugian yang dialami korban yang rata-rata warga KSB mencapai lebih dari Rp 28 miliar sesuai bukti kwitansi yang tercantum di buku para agen. Dari 27 agen ini terdapat cabang agen atau secara berantai mencari nasabah baru untuk membeli arisan dengan keuntungan 50 persen. Misalnya, beli Rp 1 juta akan mendapat keuntungan pada bulan berikutnya dari pembelian menjadi Rp 1,5 juta.

Dari jumlah tersebut kemudian berbunga hingga menjadi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. “Mungkin karena bunga 50 persen itu, pembeli menjadi tertarik,” kata Bambang, Senin (25/4).

Mengenai keberadaan NHS, Bambang menyatakan hasil penelusuran dan informasi, orang yang paling dicari itu berada di Dumai. Dan aparat kepolisian Polres KSB telah menerbitkan LP Lembar DPO untuk selanjutnya dikirim ke Polda NTB diteruskan ke Polda Riau untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka NHS. Selain itu memblokir rekening milik NHS di dua bank, salah satu BNI. “Bisa jadi, korban-korban arisan ini berasal dari luar KSB seperti Palembang dan kabupaten lainnya,” duga Bambang.

Untuk diketahui transaksi jual beli arisan ini telah berlangsung sekitar empat tahun. Yang sangat merugi adalah pembeli baru karena belum sempat menikmati keuntungan, bisnis seketika macet.

Pantauan Gaung NTB di Mapolres KSB, tampak sejumlah agen arisan yang diamankan dan untuk sementara ditempatkan di mushollah Polres KSB. Mereka sepertinya pasrah menanti nasib selanjutnya. Mereka juga diliputi rasa was-was karena dibayangi ancaman dari sejumlah korban.

Kepada Gaung NTB salah seorang agen yang tidak ingin namanya dikorankan, mengaku enggan pulang ke rumahnya karena khawatir akan didatangi oleh para korban. “Lebih baik menginap di sini untuk keamanan diri,” ujarnya.

sumber : gaungntb.com

DPRD Diminta Kejar Deviden 24% Yang Raib

2011-04-27T09:32:00.000+08:00

Keputusan Pemerintah Pusat yang tetap mengambil jatah saham 7% disebabkan oleh kebijakan masa lalu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tidak bisa mempertanggungjawabkan deviden 24% divestasi tahap pertama.

"Melalui PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) tiga daerah mendapat hak divestasi, namun hak tersebut justru diambil alih oleh PT Multicapital sebagai mitra tiga daerah tersebut." ungkap Mantan Inspektorat KSB Judhiar Abdulkadir.

Saat kesepakatan terjadi, Multicapital berjanji untuk membagi deviden dengan porsi 75% untuk Multicapital dan 25% untuk Tiga daerah yakni Pemrov NTB, Pemda KSB dan Pemda Kabupaten Sumbawa. Deviden sebesar 25% tersebut merupakan Golden Share yang pengertiannya ketiga daerah tersebut tidak mempunyai beban apapun untuk membayar pembelian saham. Disamping itu Multicapital juga berjanji untuk membangun pengolahan konsentrat atau smelter seharga Rp5 Trilyun jika sudah menguasai saham yang didivestasikan.

"Tidak ada satupun isi perjanjian tersebut yang disepakati." terang Yar.

Diuraikannya Deviden tahun 2009 yang dibayarkan Newmont untuk 24 % Saham Divestasi tahap-I realisasinya awal 2011 sebesar $ 118 ,0 juta atau setara dengan Rp. 1.18 triliun (asumsi $1,00 = Rp.10.000,00) . Dengan proporsi Multi Capital 75% dan DMB 25% (Korsorsium daerah) maka daerah akan menerima pembagian deviden dengan besaran masing-masing ; Prov. Rp. 118,0 milyar ; KSB Rp. 118,0 milyar , dengan rincian 40% (25% * Rp. 118.0 m), dan Kabupaten Sumbawa 20% (25% * Rp. 118.0 m) atau Rp. 59.0 milyar.

DPRD Provinsi mempertanyakan jumlah tersebut karena angka dalam sisi Penerimaan APBD tercatat hanya 16 milyar atau hanya jumlah terkecil sebesar 13,56 % demikian pula halnya dengan bagian Kabupaten Sumbawa hanya Rp 8 milyar sekalipun dengan prosentase yang sama 13,56%. "Pertanyaan kami rakyat kecil ini kemana komponen jumlah terbesar penerimaan dari deviden itu ?" tanya Yar

Inilah menjadi pijakan, mengapa sebaiknya himbauan kepada para anggota DPRD yang terhormat untuk menetapkan skala prioritas Pembentukan Pansus Keuangan, relevansi dengan fungsi Pengawasan Legislatif ? Apalagi kemudian jumlah tersebut harus disesuaikan kembali dengan angka fantastis Prov.12m ; KSB 12 m, dan ; KS 6 m. "Ada apa ini, panggil Bupati kita untuk menjelaskan, sekalipun kita tahu bahwa dunia usaha Biaya & Pengeluaran adminstratif (cost & administratve expences) tentu menjadi factor pengurang, tapi tentunya tidak harus menguras hampir sebahagian besar rencana penerimaan dari yang seharusnya." Jelas Yar

Pernyataan Menteri Keuangan bertalian dengan keabsahan data jumlah produksi yang dijual (Newmont) dengan konfirmasi jumlah yang diterima Pembeli. Selisih itu menjadi konsen kita untuk juga mempertanyakan substansinya kepada Manajemen Newmont, sehingga tidak terkesan dibelokkan.

Divestasi 7% Saham Newmont tahap-II, dengan asumsi $1,00 =Rp. 10.000,00 maka harga jual/ atau dengan kata lain Pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp. 2.71 trilliun.

"Gambaran kami dengan mengikutkan pihak swasta, maka tidak mungkin bisa dipungkiri kedepan kita tetap akan dikejar hutang yang berkepanjangan." jelasnya.

Deviden diperhitungkan bukan hanya karena turunnya jumlah produksi, turunnya Harga Jual, tapi jugan yang menjadi faktor penentu justru kondisi ketidak pastian ( uncertainty condition). Bahkan menjadi momok karena penyebab merosotnya (turun drastis) nilai saham itu sendiri dipasar modal.

"Katakan saja bahwa demo berkepanjangan selama ini, telah ikut menghambat produktivitas yang akan pasti mempengaruhi produksi akhir." pungkas Yar. (sn01)

sumber : sumbawanews.com

Kapolres KSB Pelajari Orator Provokatif Buntut Insiden Demo

2011-04-25T21:05:00.000+08:00

Taliwang, Gaung NTB – Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Hadi Gunawan SIK SH menyatakan akan mempelajari materi-materi yang disuarakan para orator aksi demontrasi tutup tambang PTNNT yang bernada provokatif sebagai pemicu terjadinya bentrok. “Kami akan pelajari, karena sesuatu tidak akan terjadi jika tidak ada sebabnya,” tegas Hadi Gunawan.

Namun demikian hal ini akan ditindaklanjutinya secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan sikap obyektif. Pada prinsipnya keberadaan aparat keamanan hanya ingin menjaga agar aksi massa tidak melanggar aturan melainkan harus sesuai dengan koridor yang sebenarnya. “Dari ijin pengerahan yang disampaikan sebelumnya terbatas kepada area Gate Benete, untuk itulah petugas keamanan berupaya menjaga agar massa tidak melanggar aturan,” tandasnya.

sumber : gaungntb.com

DPO POLRES SUMBAWA BARAT

2011-04-25T10:40:00.000+08:00

Nama Lengkap             : NURHASANATULLAH
Umur                           : 31 Th
Jenis Kelamin                : Perempuan
Ciri - Ciri                     : Alis Tipis, Bibir Tipis, Tinggi + 160 cm
Agama                         : Islam
Pekerjaan                     : Swasta
Alamat                         : Rt. 07 Rw. 04 Dsn Sampir Kel. Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Kasus                          : Penipuan dan Penggelapan yang berkedok arisan
Pasal Tindak Pidana    : Pasal 46 UU No 7 Th 1992, UU No 10 Th 1998 Tentang Perbankan, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP

FMPSB Minta Aparat Usut Tuntas Sumber Dana Aksi Demontrasi Divestasi

2011-04-25T09:43:00.000+08:00

Maraknya aksi demontrasi yang digerakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat masyarakat Sumbawa Barat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Sumbawa Barat (FMPSB) angkat bicara.

Pimpinan Kolektif FMPSB Drs. Manimbang Kaharyadi dalam konfrensi persnya di Mataram, Minggu (24/4/2011) meminta kepada aparat penegak hukum agar segera mengusut tuntas sumber dana yang digunakan untuk membiayai serangkaian aksi demonstrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat pejabat pemerintah daerah, maupun oleh oknum-oknum yang menjadi penggerak/provokator aksi demostrasi tersebut.

Hadir dalam konfrensi pers ini anggoata FMPSB Drs. H. Hatta Taliwang, Ir Busran Hasan, Yan Sirajuddin, Agusfian Wahab, Judhiyar Abdulkadir, Mustakim Pattawari, Drs. H. Ali Imron, SH, H. Abd Hamid, BA, H. Hasan Abu, SPd, Abdul Azis, SE, Hj. Salwa, Lukman Nulhakim, Benny Tanaya, Joni Abdullah, Ari Radhikal, Amri Moderat dan Hamdan.

Dalam pengamatan Mantan anggota DPR RI M Hatta Taliwang, perkembangan terakhir tentang proses divestasi saham PT NNT tahap terakhir ( 7%), serta perkembangan situasi politik di daerah Kabupaten Sumbawa Barat semakin tidak menentu.

"Maka sebagai bagian dari tanggungjawab dan kepedulian kami terhadap kelancaran dan kelangsungan pembangunan dan tegaknya hukum serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, FMPSB juga meminta Pertanggungjawaban Janji Bupati KSB tentang Divestasi 7% Saham NNT yang secara nyata saat ini sudah menjadi milik Pemerintah Pusat (sesuai SK MENKEU tanggal 01 Februari 2011) dan Penjelasan menyeluruh terhadap janji dan komitmen pada pelaksanaan divestasi tahap pertama (24%), secara transparan dan bertangung jawab." jelas Hatta.

Disamping itu Ir H. Busrah Hasan sangat menyayangkan Lemahnya Pengawasan DPRD, bahkan cenderung menjadi bagian dari manuver pemerintah dalam kegiatan demonstrasi terkait dengan proses divestasi.

Ketua DPC SPSI KSB Benny Tanaya yang hadir dalam acara ini Meminta kepada instansi terkait (Inspektorat) agar segera mengambil tindakan kongkrit bagi oknum- oknum pejabat Pemda (aktor intelektual ) yang telah menjadi penggerak demonstrasi baik dikalangan PNS maupun masyarakat luas.

"Meminta kepada Pemerintah Pusat agar segera mencabut segala peraturan,keputusan dan kebijakan produk pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang bertentangan dengan kepentingan umum serta bertentangan dengan peraturan-perundangan-undangan yang berada diatasnya." Tutup pengamat hukum NTBN Agusfian Wahab dalam konfrensi pers di Hotel Lombok Raya.(sn01)

sumber : sumbawanews.com

GERAKAN MUDA BERSATU TUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI & DPRD KSB

2011-04-23T15:48:00.000+08:00

Gerakan Muda Bersatu yang terdiri dari Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), dan Ikatan Pelajar Muhamadiyah (IPM) Sumbawa Barat berencana akan mengadakan aksi solidaritas pada hari Senin (25/4/11). Aksi Solidaritas ini akan digelar di 2 titik yaitu Kantor Bupati Sumbawa Barat dan Kantor DPRD Sumbawa Barat.

Aksi solidaritas ini merupakan imbas dari Demo pada tanggal 18 April 2011 di Gate Benette PT. NNT. Di mana pada saat itu terjadi benturan antara Petugas Kepolisian dengan masa pendemo yang menimbulkan korban luka – luka dari pihak Kepolisian maupun pihak pendemo.

Tujuan digelarnya aksi ini adalah meminta pertanggungjawaban Bupati dan DPRD KSB atas aksi yang terjadi di PT. NNT pada tanggal 18 April 2011 lalu, serta meminta agar terus memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan rakyat pada saat aksi tersebut.

Surat dari Gerakan Muda Bersatu yang tertanggal 21 April ini, ditandatangani langsung oleh Koordinator Umum M. Ikhsan dan Para Ketua dari Masing – Masing LSM.

Masa yang diperkirakan ratusan orang ini berencana menggelar aksinya dari pukul 08.00 sampai 18.00 wita.

(pusindal)

POLRI MEMBUKA PENDAFTARAN SISWA SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA

2011-04-23T15:42:00.000+08:00